Hanya 8 Daerah Siap Adakan Pemungutan Suara Ulang

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 27 Feb 2025 - 23:02

Suasana rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis, 27 Februari 2025 membahas kesiapan daerah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang.-Foto: Dokumen-Disway.id

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyebut anggaran untuk melakukan PSU diperkirakan mencapai Rp 486,3 miliar.

Dari 26 satker KPU yang melaksanakan PSU, ada 6 satker KPU yang tak memerlukan tambahan anggaran karena masih punya sisa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024.

"Sebanyak 19 Satker KPU yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan Rp373.718.524.965,00 rupiah," ungkap Afif dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis, 27 Februari 2025.

Kemudian terdapat satu Satker KPU yaitu Kabupaten Jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan SK saja, itu berkaitan dengan anggaran.

Afifuddin juga menyoroti angka minus yang terdapat dalam tabel anggaran, yang mencerminkan kekurangan dana di beberapa daerah.

Salah satu contohnya adalah Kabupaten Mahakam Ulu, yang membutuhkan dana sebesar Rp 14,9 miliar, namun baru tersedia Rp 13,3 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp 1,5 miliar.

hanya 8 daerah siap adakan pemungutan suara ulang                            koranlinggaupos.id - berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk), ada 24 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang (psu).
namun ternyata, saat ini dari 24 daerah baru 8 daerah yang siap melaksanakan psu berdasarkan kesiapan dari sisi pendanaan. 
hal ini disampaikan oleh wakil menteri dalam negeri (wamendagri), ribka haluk.
dikutip dari disway.id, ia mengaku sudah mengelompokkan 24 daerah yang bakal menggelar psu berdasarkan kategori kesiapan pendanaan.
baca juga:1 provinsi, 3 kota, 20 kabupaten pilkada ulang, berikut 24 daerah psu butuh kebijakan khusus
baca juga:kpu musi rawas adakan fgd bahan penyusunan laporan evaluasi pilkada tahun 2024
dan hasilnya, hanya ada 8 daerah yang siap menggelar psu.
sementara 16 daerah lainnya belum siap menyelenggarakan psu, dikarenakan kurangnya anggaran.
"8 daerah yang siap yaitu kabupaten bungo, bangka barat, barito utara, magetan, mahakam ulu, kutai kertanegara, siak, dan banggai," ungkap ribka dalam rapat bersama komisi ii dpr ri, kamis, 27 februari 2025.
sementara berdasarkan pendataan mereka, daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana baik dari provinsi maupun apbn sebanyak 16 daerah, termasuk kabupaten empat lawang. 
baca juga:kpu kota lubuk linggau evaluasi pelaksaan pilkada serantak
baca juga:kpk kembali periksa 25 pejabat pemprov bengkulu soal modal pilkada cagub rohidin mersyah 
untuk itu kemendagri meminta pemda untuk melakukan penyesuaian melalui perubahan perkara tentang penjabaran apbd 2025 dan penyampaian kepada pimpinan dprd untuk dianggarkan dalam perda tentang perubahan apbd 2025.
"kemendagri juga mengusulkan pemda dapat memenuhi penganggaran kebutuhan pendanaan psu dalam apbn 2025, melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja apbd sesuai instruksi presiden nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd 2025," jelasnya.
sebelumnya, ketua komisi pemilihan umum (kpu) mochammad afifuddin menyebut anggaran untuk melakukan psu diperkirakan mencapai rp 486,3 miliar.
dari 26 satker kpu yang melaksanakan psu, ada 6 satker kpu yang tak memerlukan tambahan anggaran karena masih punya sisa naskah perjanjian hibah daerah (nphd) pilkada 2024. 
baca juga:sumatera selatan punyo 4 wali kota terkaya hasil pilkada 2024, siapa nomor 1?
baca juga:11 daftar kepala daerah terpilih di bengkulu pada pilkada 2024, catat jadwal pelantikan diumumkan
"sebanyak 19 satker kpu yang masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan rp373.718.524.965,00 rupiah," ungkap afif dalam rapat bersama komisi ii dpr ri, kamis, 27 februari 2025.
kemudian terdapat satu satker kpu yaitu kabupaten jayapura yang tidak memerlukan biaya karena bersifat administrasi perbaikan sk saja, itu berkaitan dengan anggaran.
afifuddin juga menyoroti angka minus yang terdapat dalam tabel anggaran, yang mencerminkan kekurangan dana di beberapa daerah. 
salah satu contohnya adalah kabupaten mahakam ulu, yang membutuhkan dana sebesar rp 14,9 miliar, namun baru tersedia rp 13,3 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar rp 1,5 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 28 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan