Jadwal PSU Kabupaten Empat Lawang Beredar di Medsos, KPU Usulkan 4 Tanggal Begini Penjelasannya

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 27 Feb 2025 - 23:07

Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang Eskan Budiman - Foto : Dok. KPU Empat Lawang-

jadwal psu kabupaten empat lawang beredar di medsos, kpu usulkan 4 tanggal begini penjelasannya                            empat lawang, koranlinggaupos.id – warga kabupaten empat lawang, provinsi sumatera selatan (sumsel) heboh. pasalnya beredar di media sosial informasi mengenai jadwal pemungutan suara ulang (psu) pilkada 2024 . 
diantara info yang beredar itu psu akan digelar pada 25 april 2025, bersamaan dengan jadwal psu di beberapa daerah lainnya di indonesia.
atas kabar burung ini, ketua kpu kabupaten empat lawang  eskan budiman  dikutip dari sumateraekspres.id, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari kpu ri mengenai jadwal pelaksanaan psu termasuk di kabupaten empat lawang.
ia menekankan bahwa informasi yang beredar di medsos belum bisa dipastikan kebenarannya, karena  25 april 2025 itu adalah batas akhir pelaksanaannya sesuai dengan tenggat waktu 60 hari yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi (mk) sejak putusan psu diumumkan.
baca juga:begini kesiapan polda sumsel dan polres empat lawang jelang pemungutan suara ulang
baca juga:ini pernyataan jokcik siap diadu dengan hba, 2 bulan pertempuran kembali lagi di empat lawang 
oleh sebab itu, kpu empat lawang menghimbau masyarakat tetap menunggu pengumuman resmi dari kpu ri dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
menurut eskan, keputusan resmi mengenai jadwal psu akan disampaikan langsung oleh pihak berwenang untuk memastikan kelancaran dan transparansi proses demokrasi di kabupaten empat lawang sumsel ini.
bagaimana dengan persiapan anggaran psu?
eskan menyebut belum dibahas bersama pihak pemda empat lawang, ia masih menunggu info lebih lanjut. 
baca juga:kpu empat lawang dideadline adakan psu, begini tanggapan joncik
baca juga:polres empat lawang, sumsel masih menunggu hasil uji laboratorium dari bpom palembang 
sementara sebelumnya komisioner kpu republik indonesia idham khalid mengusulkan jadwal pelaksanaan psu di sejumlah wilayah setelah ada putusan mk.
pihaknya mengusulkan 4 jadwal psu yang disesuaikan dengan putusan mk yakni 22 maret 2025,  5 april 2025, 9 april 2025,  24 mei 2025 dan 9 agustus 2025.
usulan itu disampaikan kamis 27 februari 2025dalam rapat kerja dengan komisi 2 dpr ri di kompleks parlemen senayan jakarta pusat. 
kata dia, untuk 30 hari tanggal 22 maret 2025, untuk 45 hari 5 april 2025, sementara untuk 60 hari 19 april 2025, dan untuk 90 hari 24 mei 2025 atau 180 hari 9 agustus 2025.
baca juga:polda panggil penyedia makanan program mbg di empat lawang 
baca juga:jelang pilkades 40 desa, pemkab empat lawang siapkan anggaran miliaran
ia juga mengusulkan psu dilakukan pada hari sabtu agar pemerintah tidak perlu menetapkan kebijakan hari libur sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencoblos ulang kepala daerah yang akan mengikuti psu.
yang jadi pertanyaan berapa sebenarnya biaya psu?
mochammad afifuddin selaku ketua kpu republik indonesia memperkirakan jumlah kebutuhan anggaran untuk menggelar psu di 26 wilayah sesuai keputusan mk mencapai angka rp 486 miliar.
kata dia dari 26 wilayah ini sebanyak 24 harus menggelar psu, satu wilayah harus mengelola rekapitulasi suara ulang dan satu wilayah melakukan perbaikan keputusan kpu.
baca juga:nunggak bpjs kesehatan rp 38 miliar, pemkab empat lawang lakukan upayakan pelunasan 
baca juga:mengejutkan tunggakan bpjs kesehatan di empat lawang mencapai rp 38 miliar
sehingga total biaya yang dibutuhkan sekitar rp 486 miliar.
kata dia, dari 26 satuan kerja kpu yang memerlukan pelaksanaan psu ada 6 satuan kerja yang tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa nphd atau naskah perjanjian hibah daerah pilkada 2024 lalu.
dan sebanyak 19 satker kpu masih terdapat kekurangan anggaran dengan total kekurangan rp 373 miliar.
selain itu, ketua komisi 2 dpr ri muhammad rifki nizamikarsayudha mengatakan anggaran pembiayaan psu di 24 daerah sesuai putusan mk menjadi tanggung jawab masing-masing daerah yang diambil dari apbd masing-masing daerah.
hanya saja jika dibutuhkan anggaran psu di 24 daerah bisa disuntik menggunakan apbn. 
pada prinsipnya, kata dia,  putusan mk harus segera dilaksanakan.
sebab jika tidak, bukan hanya kita yang tidak menghargai konstitusi melainkan sisi yang lain kita tidak mendapatkan kepala daerah yang difinitif hasil pemilu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 28 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan