Pemungutan Suara Ulang di Empat Lawang Pengaruhi Dinamika Politik Lokal

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 08 Mar 2025 - 21:25

Ilustrasi Pemungutan Suara Ulang - Foto : Dok. Bawaslu RI-

Pada sisi lain, tafsir atas masa jabatan HBA sudah 2 (dua) periode atau belum oleh penyelenggara (KPU Empat Lawang), tentu harus dipertanyakan terkait kompetensi dan integritasnya.

Sehingga dengan kapasitas dan tafsirnya menyatakan HBA sudah melewati kualifikasi 2 periode masa jabatan, dan HBA/Henny tidak dapat melanjutkan sebagai kontestan.

KPUD Kabupaten Empat Lawang harus dimintai pertanggung jawaban atas dasar tafsir tersebut dengan melaporkannya pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait apakah ada motif-motif lain pada putusan itu. Di luar bukti objektif bahwa HBA belum melewati perhitungan 2 periode. Tentu harus ada pertanggung jawaban terkait persoalan ini.

Kedua, Analisis Anggaran : dimana akibat kesalahan tafsir KPU Kabupaten Empat Lawang, maka anggaran Pilkada Empat Lawang Tahun 2024 sebesar hampir Rp 35 milyar menjadi sia-sia. Belum lagi kerugian para kontestan membiayai sosialisasi, kampanye, saksi, dan lain-lain. Demikian juga pemerintah daerah yang banyak mengalokasikan anggaran untuk tahapan Pilkada 2024.

Imbas dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini, APBD Empat Lawang harus kembali menyisihkan setidaknya Rp 30 M untuk membiayai PSU. Tentu ini mengganggu keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.

Apalagi secara teknis, APBD tahun 2025 sudah di sah kan, dan tidak mudah untuk menggeser anggaran sedemikian besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketiga, Analisis Politis : putusan MK untuk menggelar PSU di Kabupaten Empat Lawang dapat mempengaruhi dinamika politik lokal.

PSU memberikan kesempatan bagi kandidat Joncik Muhammad (JM) dan Arifai serta HBA dan Henni (terutama JM dan HBA) kembali bertarung untuk kesekian kalinya secara head to head.

Namun, situasi ini juga dapat menimbulkan ketegangan politik, terutama jika terdapat polarisasi di antara pendukung kedua kandidat. PSU Empat Lawang akan di pastikan berjalan secara 'panas', karena secara historis revans kedua kandidat ini selalu berlangsung panas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari semua pihak untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses PSU berlangsung.

pemungutan suara ulang di empat lawang pengaruhi dinamika politik lokal                             empat lawang, koranlinggaupos.id - mahkamah konstitusi (mk) telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan h. budi antoni (hba) dan henny terkait hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten empat lawang tahun 2024. 
dalam putusan nomor 24/phpu.bup-xxiii/2025, mk menyatakan bahwa pemungutan suara sebelumnya tidak sah dan memerintahkan pemungutan suara ulang (psu), selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan dibacakan.
hal itu kata peneliti sumatera initiative research & consulting, kurniawan eka saputra kepada koranlinggaupos.id, sabtu 8 maret 2025. 
ditambahkannya, sebagaimana sebuah pmk, maka putusan tersebut tentu bersifat final and binding (final dan mengikat) terhadap para pihak, kpu sebagai penyelenggara, kontestan dan pihak lainnya.
baca juga: pemungutan suara ulang pilkada empat lawang 19 april 2025, berikut persiapan kpu 
baca juga:pemprov sumsel siap bantu pemungutan suara ulang di empat lawang
beberapa persfektif dalam menjadi dasar analisis bagaimana merespon putusan tersebut antara lain :
pertama, analisis hukum :: meski mk memiliki wewenang untuk memerintahkan psu jika ditemukan bukti bahwa proses pemilihan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini uu no. 10/2016 tentang pilkada. 
namun beberapa pihak menyatakan bahwa sebenarnya kewenangan mk dalam konteks pilkada berdasarkan uu no. 24/2003 tentang mahkamah konstitusi adalah pada persoalan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu). 
"bahwa ketidak ikut sertaan hba dan henny sebagai salah satu kontestan adalah persoalan proses yang menjadi kewenangan bawaslu dan gakkumdu, sehingga tentu ini menjadi pertanyaan publik," tambahnya.
baca juga:hanya 8 daerah siap adakan pemungutan suara ulang
baca juga:begini kesiapan polda sumsel dan polres empat lawang jelang pemungutan suara ulang
lebih lanjut eka panggilan akrapnya menjelaskan, namun, tentu saja mk  sebagaimana selalu terjadi pada setiap pemilu-, bisa tidak hanya menjadi 'mahkamah kalkulator' yang hanya menghitung hasil perolehan suara saja. 
jika mk menemukan dan meyakini ada bukti terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massive (tsm) dalam proses, dalam hal ini keikut sertaan hba dan henny sebagai kontestan, maka bisa memutuskan untuk memberikan putusan terkait proses dengan psu yang menyertakan kontestan lain, sebagaimana putusan nomor 24/phpu.bup-xxiii/2025.
pada sisi lain, tafsir atas masa jabatan hba sudah 2 (dua) periode atau belum oleh penyelenggara (kpu empat lawang), tentu harus dipertanyakan terkait kompetensi dan integritasnya.
sehingga dengan kapasitas dan tafsirnya menyatakan hba sudah melewati kualifikasi 2 periode masa jabatan, dan hba/henny tidak dapat melanjutkan sebagai kontestan. 
baca juga:hari ini rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kpu musi rawas
baca juga:pastikan pemungutan hingga penghitungan suara terlaksana tanpa hambatan, kpu mura monitoring ke tps
kpud kabupaten empat lawang harus dimintai pertanggung jawaban atas dasar tafsir tersebut dengan melaporkannya pada dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) terkait apakah ada motif-motif lain pada putusan itu. di luar bukti objektif bahwa hba belum melewati perhitungan 2 periode. tentu harus ada pertanggung jawaban terkait persoalan ini.
kedua, analisis anggaran : dimana akibat kesalahan tafsir kpu kabupaten empat lawang, maka anggaran pilkada empat lawang tahun 2024 sebesar hampir rp 35 milyar menjadi sia-sia. belum lagi kerugian para kontestan membiayai sosialisasi, kampanye, saksi, dan lain-lain. demikian juga pemerintah daerah yang banyak mengalokasikan anggaran untuk tahapan pilkada 2024.
imbas dari pemungutan suara ulang (psu) ini, apbd empat lawang harus kembali menyisihkan setidaknya rp 30 m untuk membiayai psu. tentu ini mengganggu keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. 
apalagi secara teknis, apbd tahun 2025 sudah di sah kan, dan tidak mudah untuk menggeser anggaran sedemikian besar di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan prabowo-gibran.
baca juga:pasca pemungutan suara sekda imbau warga tetap jaga kondusif
baca juga: jelang pemungutan suara pilkada serentak 5 kelurahan di kota lubuk linggau banjir
ketiga, analisis politis : putusan mk untuk menggelar psu di kabupaten empat lawang dapat mempengaruhi dinamika politik lokal. 
psu memberikan kesempatan bagi kandidat joncik muhammad (jm) dan arifai serta hba dan henni (terutama jm dan hba) kembali bertarung untuk kesekian kalinya secara head to head. 
namun, situasi ini juga dapat menimbulkan ketegangan politik, terutama jika terdapat polarisasi di antara pendukung kedua kandidat. psu empat lawang akan di pastikan berjalan secara 'panas', karena secara historis revans kedua kandidat ini selalu berlangsung panas. 
oleh karena itu, diperlukan upaya dari semua pihak untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama proses psu berlangsung. 
baca juga:pln pastikan keandalan pasokan listrik jelang dan saat pemungutan suara pilkada serentak 2024
baca juga: jelang pemungutan suara pj wali kota kumpulkan asn ini pesannya
pihak kepolisian, misalnya, telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan psu berjalan secara kondusif. 
penyelenggara (kpud/bawaslu) menjalankan tugasnya secara netral. serta kedua kontestan memberikan pemahaman terhadap pendukungnya masing-masing akan menahan diri dan menjadikan psu empat lawang sebagai 'pesta demokrasi' yang luber jurdil serta berlangsung secara aman dan kondusif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 9 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan