Ini Kelebihan dan Kekurangan Sistem OSS

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Senin , 25 Dec 2023 - 18:02

Mengurus izin usaha dipermuda melalui sistem OSS. Pusat pelayanan izin bisa dilakukan di Gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Musi Rawas. -Foto : Dokumen Linggau Pos -

Sebab Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Daerah (Perda) ketika sudah diterbitkan masyarakat dianggap sudah tahu. "Itu prinsip hukum.

Sejak diundangkan maka seluruh masyarakat dianggap tahu itu prinsip," paparnya.

Kalau pelaku usaha masih membuat surat pernyataan sesuai tata ruang padahal lokasi usahanya di kawasan yang dilarang maka artinya menentang aturan itu. Maka bisa dicabut izinnya.

Ada 3 cara mencabut izin kalau sudah terlanjur. Pertama pencabutan izin mandiri dilakukan sendiri oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.

Kedua dicabut melalui sistem pengadilan. Dan yang ketiga dicabut memalui forum tata ruang di Pemda.

Forum tata ruang di Pemda ini yang dketuai oleh Sekda sekretaritnya ada di Dinas PU yang melibatkan banyak instansi diantaranya BPN, DPMPTSP, Perkebunan, PolPP dan lain-lain.

Permasalahannya dibahas oleh forum tata ruang ternyata izin ini tidak sesuai tata ruang dibuat berita acara oleh operator OSS dioplud bahwa izin tidak sesuai tata ruang.

Menurut Andi Permana beberapa usaha di lahan LP2B di Kabupaten Musi Rawas kebanyakan belum ada izin. "Memang dari tiga kasus yang dilaporkan dua belum ada izin. Salah satunya sudah punya izin," akunya.

"Izin bisa terbit karena kejadiannya seperti itu, mereka bikin izin secara otomatis. Yang ada izin ini sedang diproses. Dan proses itu butuh waktu di OSS," tambahnya. (*)

ini kelebihan dan kekurangan sistem oss                            musi rawas, koranlinggaupos.id - pemerintah terus melakukan inovasi menata tata cara mengurus izin usaha.
saat ini untuk mengurus izin usaha dipermudah melalui sistem online single submission (oss).
banyak lebih dan juga ada kelemahan dari sistem oss ini diantaranya sistem ini belum koneksi dengan sistem tata ruang sehingga ada izin usaha yang terbit padahal lokasi usaha berada di wilayah tidak sesuai tata ruang.
misalnya lokasi usaha tersebut berada di kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b)  dan lahan baku sawah. 
baca juga:catat, ini daftar harga sewa rusunawa di musi rawas
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu (dpmptsp) kabupaten musi rawas, sunardin melalui plt sekretaris, andi permana mengatakan usaha mikro kecil (umk) merupakan usaha resiko rendah.
"sehingga untuk usaha resiko rendah maka bisa diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem oss dan diterbitkan secara otomatis," katanya kepada linggau pos.
sitambahnnya, izin yang diterbitkan secara otomatis yakni nomor induk berusaha (nib) .
kemudian perizinannya mengikuti terbit otomatis. "ketika nib terbit maka izin lingkungan terbit otomatis tidak melalui dinas lingkungan hidup (dlh) lagi.  tiga jenis izin itu terbit otomatis," tambahnya. 
baca juga:5 keunggulan kuliah s2 di iai al-azhaar lubuklinggau
ditambahkannya, yang menjadi maslaah oss ini belum nyambung dengan tata ruang. karena untuk usaha skala resiko rendah ini mereka cukup mengajukan permohonan di oss dengan catatan dengan membuat surat pernyataan bahwa usaha mereka sesuai tata ruang. 
ada surat pernyataan itu sistem langsung mengotomatiskan penerbitan izin. yang jadi masalah setelah izin terbit ternyata usaha berada di wilayah-wilayah yang tidak boleh diberikan izin. contoh misalnya kawasan hutan, wilayah lp2b atau masuk wilayah lahan baku sawah.
"jadi ini banyak masalah yang muncul," jelasnya.
namun demikian, jelas andi permana dengan membuat surat pernyataan bahwa usaha mereka sesuai tata ruang ada resiko hukumnya. maka pelaku usaha harus tahu bahwa lokasi yang akan dijadikan tempat usaha mereka sesuai tata ruang atau tidak. kalau di kawasan yang tidak boleh jangan diajukan. kalau misalnya boleh silakan diajukan.
baca juga:3 penyebab seseorang berperilaku seks menyimpang
sebab undang-undang (uu) maupun peraturan daerah (perda) ketika sudah diterbitkan masyarakat dianggap sudah tahu. "itu prinsip hukum.
sejak diundangkan maka seluruh masyarakat dianggap tahu itu prinsip," paparnya.
kalau pelaku usaha masih membuat surat pernyataan sesuai tata ruang padahal lokasi usahanya di kawasan yang dilarang maka artinya menentang aturan itu. maka bisa dicabut izinnya. 
ada 3 cara mencabut izin kalau sudah terlanjur. pertama pencabutan izin mandiri dilakukan sendiri oleh pelaku usaha melalui sistem oss.
baca juga:6 kiat liburan menyenangkan di rumah
kedua dicabut melalui sistem pengadilan. dan yang ketiga dicabut memalui forum tata ruang di pemda.
forum tata ruang di pemda ini yang dketuai oleh sekda sekretaritnya ada di dinas pu yang melibatkan banyak instansi diantaranya bpn, dpmptsp, perkebunan, polpp dan lain-lain.
permasalahannya dibahas  oleh forum tata ruang ternyata izin ini tidak sesuai tata ruang dibuat berita acara oleh operator oss dioplud bahwa izin tidak sesuai tata ruang.
menurut andi permana beberapa usaha di lahan lp2b di kabupaten musi rawas  kebanyakan belum ada izin. "memang dari tiga kasus yang dilaporkan dua belum ada izin. salah satunya sudah punya izin," akunya.
baca juga:kaya nutrisi, begini cara buat mpasi dari bahan sayur bayam
"izin bisa terbit karena kejadiannya seperti itu, mereka bikin izin secara otomatis. yang ada izin ini sedang diproses. dan proses itu butuh waktu di oss," tambahnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 26 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan