Tolak Pasien Lansia, RSUD Rupit : Sudah Sesuai SOP, Tidak Dijamin Oleh BPJS

Reporter: DHAKA LINGGAU POS |

Editor: DHAKA LINGGAU POS |

Sabtu , 05 Apr 2025 - 13:39

Spanduk dipasang di depan pintu ruangan IGD RSUD Rupit - Tolak Pasien Lansia, RSUD Rupit : Sudah Sesuai SOP, Tidak Dijamin Oleh BPJS-KORANLINGGAUPOS.ID-

Transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di RSUD Rupit pun menjadi tuntutan utama warga.

Dalam sistem jaminan kesehatan nasional, tidak seharusnya ada diskriminasi dalam pelayanan.

Hak pasien, khususnya pasien lansia dan masyarakat kecil, harus menjadi prioritas utama.

Kejadian seperti ini tidak hanya melukai hati keluarga pasien, tetapi juga mencoreng wajah pelayanan kesehatan di daerah.

tolak pasien lansia, rsud rupit : sudah sesuai sop, tidak dijamin oleh bpjs                             muratara, koranlinggaupos.id - diduga adanya penolakan rawat inap dari  pihak rsud rupit, kabupaten musi rawas utara (muratara), sumatera selatan, tentu hal ini menuai sorotan dari masyarakat. 
pasien bernama cik rohani (74), diduga ditolak pihak rsud rupit untuk menjalani rawat inap, meskipun kondisinya sedang lemah akibat muntaber.
cik rohani (74) yang merupakan lansia dan peserta aktif bpjs kesehatan akhirnya pun dirawat di rumah sakit di kota lubuklinggau
dengan adanya kejadian bermula pada rabu, 2 april 2025, bahwa cik rohani, warga desa embacang baru, kecamatan karang jaya diduga ditolak rawat inap pihak rsud rupit memberikan tanggapan.
baca juga:apes nasib pasien lansia ditolak rawat inap di rsud rupit
baca juga:kepala sekolah lakalantas, dilarikan ke rsud rupit muratara, begini kondisinya
direktur rsud rupit dr ladonna sianturi melalui humas pandi mengetahui adanya hal tersebut, saat dihubungin koranlinggaupos.id ia pun langsung merespon apa yang terjadi.
"itu bukan penolakan mas, tetapi memang ada aturan dan itu sudah dilakukan pengecekan," ungkap pandi saat dihubungi jumat malam 4 april 2025. 
melalui pesan ia pun menjelaskan bahwa pasien datang dengan keluhan tidak nafsu makan, dan itu sudah dilakukan pengecekan yang telah sesuai.  
"pasien datang dengan keluhan tidak nafsu makan dan minum, pasien sudah dicek sesuai sop, tetapi pasien dinyatakan tidak ada indikasi untuk di rawat inap," jelasnya melalui pesan.
baca juga:bejat, pria keterbelakangan mental ini rudapaksa penyandang disabilitas di belakang laboratorium rsud rupit
baca juga:bahas perkembangan rsud dr sobirin, bupati musi rawas hj ratna machmud audiensi dengan dirjen cipta karya
meski sudah dilakukan pengecekan dan tidak ada indikasi untuk dirawat inap tetapi pihak keluarga pasien tetap memaksa untuk dirawat inap.
"tetapi keluargo ngotot menginginkan untuk minta d rawat inap, jadi rumah sakit bukan nolak pasien," tegasnya.
ia juga menyampaikan bahwa keluarga pasien tidak mau di rawat jalan dan memaksa untuk dirawat inap.  
"keluarga pasien dak galak rawat jalan dan memintak di rawat inap, sedangkan pasien tidak ada indikasi rawat inap," ungkapnya.
baca juga:kepala sekolah lakalantas, dilarikan ke rsud rupit muratara, begini kondisinya
baca juga:sman rupit muratara berbagi ratusantakjil ramadhan 2025
saat ditanya mengenai prosedur penangann pasien yang menderita muntaber, pandi mengatakan untuk  itu bisa ditangani ke faskes pertama.
"untuk muntaber bisa ditangani di faskes pertama, faskes pertama itu dokter umum, klinik maupun puskesman," jelasnya.
ia juga menekankan bahwa tidak ada penolakan pasien, karena pihak rsud rupit sudah sesuai pprosedur.
"tidak ada penolakan, karena memang kita menjalankan sesuai dengan sop," ungkapnya.
baca juga: pt agro muara rupit diinformasikan disegel warga, ini kata asisten i setda muratara
baca juga:banjir kembali rendam wilayah kelurahan rupit muratara, kedalaman sampai 1 meter
ia juga mengatakan bahwa untuk kriteria masuk rumah sakit suda ada aturannya, dan itu dibuat spanduk yang dipasang di depan pintu ruangan igd rsud rupit.
adapun tulisan di spanduk dipasang di depan pintu ruangan igd rsud rupit.
"kriteria pasien gawat darurat, berdasarkan peraturan menteri kesehat republik indonesia no.47 tahun 2018 pasal 1 ayat 2."
"-mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; adanya gangguan pada jalan nafas pernapasan dan sirkulasi; adanya penurunan kesadaran; adanya gangguan hemodinamik; dan/atau adanya tindakan segera (pada kasus trauma)"
"pasien yang datang ke igd diluar dari kriteria tersebut, tidak dijamin oleh bpjs,"
sebelumnya, kejadian penolakan bermula pada rabu, 2 april 2025, cik rohani, warga desa embacang baru, kecamatan karang jaya, mengalami gejala muntaber yang cukup parah.
 baca juga:jalani sidang pembacaan dakwaan, tiga terdakwa kasus dugaan korupsi blud rsud rupit tidak ajukan eksepsi
menyadari kondisinya semakin menurun, pihak keluarga memutuskan untuk membawa sang nenek ke rsud rupit pada kamis, 3 april 2025 pukul 15.00 wib, menggunakan ambulans desa demi mendapatkan perawatan medis.
namun, sesampainya di instalasi gawat darurat (igd) rumah sakit, keluarga dikejutkan dengan keputusan petugas medis yang menyatakan bahwa pasien belum memerlukan rawat inap karena dinilai masih dalam kondisi "sehat". 
lebih mengejutkan lagi, pihak rumah sakit meminta keluarga untuk mendaftarkan pasien melalui jalur umum apabila tetap ingin mendapatkan layanan rawat inap artinya tidak bisa menggunakan bpjs kesehatan.
baca juga: tiga terdakwa kasus korupsi di rsud rupit muratara divonis hakim berbeda
"kami bingung, nenek sudah lemah, jelas muntaber, tapi malah diminta lewat jalur umum. 
bukankah bpjs itu hak rakyat yang sakit?" ujar asril, menantu pasien, dengan nada kecewa.
tak ingin ambil risiko terhadap kondisi kesehatan sang nenek, keluarga akhirnya memilih membawa cik rohani ke rs siti aisyah lubuklinggau. 
di rumah sakit tersebut, barulah cik rohani mendapatkan perawatan medis yang layak dan sesuai kebutuhan.
baca juga: tiga terdakwa kasus korupsi di rsud rupit muratara divonis hakim berbeda
hingga berita ini ditulis, direktur rsud rupit, dr. ladonna sianturi, belum memberikan klarifikasi atas dugaan penolakan tersebut. 
upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun panggilan telepon belum mendapat respons.
kasus ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya peserta bpjs kesehatan, yang merasa pelayanan publik masih tebang pilih. 
banyak pihak mendesak pemerintah daerah dan dinas kesehatan sumatera selatan (sumsel) untuk segera menindaklanjuti insiden ini.
baca juga: tinjau lanjutan pembangunan gedung baru di rsud rupit, ini pesan wabup muratara
transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di rsud rupit pun menjadi tuntutan utama warga.
dalam sistem jaminan kesehatan nasional, tidak seharusnya ada diskriminasi dalam pelayanan. 
hak pasien, khususnya pasien lansia dan masyarakat kecil, harus menjadi prioritas utama. 
baca juga:kepala sekolah lakalantas, dilarikan ke rsud rupit muratara, begini kondisinya
kejadian seperti ini tidak hanya melukai hati keluarga pasien, tetapi juga mencoreng wajah pelayanan kesehatan di daerah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 14 DESEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan