Bupati, BKPSDM, dan Disdik Mediasi, Pelamar PPPK Muratara: Kami Butuh Solusi

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Selasa , 26 Dec 2023 - 21:55

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muratara Hermansyah Syamsiar-Foto : Dokumen -Linggau Pos

MURATARA, KORANLINGGAUPOS.ID – Penolakan dari ratusan gruu terhadap pengumuman penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disikapi dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

“Kamis 27 Desember 2023 kami akan lakukan mediasi,” jelas Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muratara Hermansyah Syamsiar, M.Pd.I saat dikonfirmasi KORANLINGGAUPOS.ID, Selasa 26 Desember 2023.

Sebelumnya ia menerangkan, mensikapi tentang Formulasi Sistem Seleksi Penerimaan PPPK 2023 di Instansi Pemerintahan Kabupaten Muratara Sumatera Selatan yang membuat para pelamar merasa keberatan.

Karena kelulusan tidak sesuai dengan aturan dan ada indikasi permainan (maladminitrasi), kesewenangan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyadari hal ini menyita keprihatinan sejumlah pihak, bahkan sampai viral di media sosial baik IG, Facebook dan sebagainya.

“Bahkan chatting pribadi dari para pelamar PPPK ini 30-an yang masuk ke WA,” jelas Hermansyah Syamsiar dalam video yang disharenya ke media sosial Facebook.

Perlu diketahui, terang dia, bahwa Indonesia adalah negara hukum, ada aturan dan tak boleh ada sesuatu bertentangan dengan hukum.

Ia menjabarkan, pada UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ketentuan guru dan dosen sebagai pegawai pemerintahan ternasuk PPPK.

Lalu dalam PermenPANRB No 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Selanjutnya berdasarkan pasal 17 ayat 1 dan Diktum ke-20 keputusan MenPANRB No 649 Tahun 2023 tentang mekanisme seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023.

Untuk diketahui, instansi daerah diberikan kewenangan untuk melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis melalui Computer Assisted Test (CAT) yang diadakan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kewenangan daerah diatur berdasarkan Kemendibudristek 298/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknik Tambahan bagi PPPK.

Pada poin pertama pedoman itu, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN.

bupati, bkpsdm, dan disdik mediasi, pelamar pppk muratara: kami butuh solusi                            muratara, koranlinggaupos.id – penolakan dari ratusan gruu terhadap pengumuman penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) disikapi dengan serius oleh pemerintah kabupaten musi rawas utara (muratara).
“kamis 27 desember 2023 kami akan lakukan mediasi,” jelas ketua komisi i dprd kabupaten muratara hermansyah syamsiar, m.pd.i saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id, selasa 26 desember 2023.
sebelumnya ia menerangkan, mensikapi tentang formulasi sistem seleksi penerimaan pppk 2023 di instansi pemerintahan kabupaten muratara sumatera selatan yang membuat para pelamar merasa keberatan.
karena  kelulusan tidak sesuai dengan aturan dan ada indikasi permainan (maladminitrasi), kesewenangan, politisi partai keadilan sejahtera (pks) itu menyadari hal ini menyita keprihatinan  sejumlah pihak, bahkan sampai viral di media sosial baik ig, facebook dan sebagainya.
baca juga:bupati muratara tanggapi nilai cat pppk guru berubah, tidak disini saja daerah lain juga
“bahkan chatting pribadi dari para pelamar pppk ini 30-an yang masuk ke wa,” jelas hermansyah syamsiar dalam video yang disharenya ke media sosial facebook.
perlu diketahui, terang dia, bahwa indonesia adalah negara hukum, ada aturan dan tak boleh ada sesuatu bertentangan dengan hukum.
ia menjabarkan, pada uu ri nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ketentuan guru dan dosen sebagai pegawai pemerintahan ternasuk pppk.
lalu dalam permenpanrb no 14 tahun 2023 tentang pengadaan pppk untuk jabatan fungsional.
baca juga:pelamar pppk guru heran nilai cat berubah, ini tanggapan ketua komisi 1 dprd muratara
selanjutnya berdasarkan pasal 17 ayat 1 dan diktum ke-20 keputusan menpanrb no 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pppk untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023.
untuk diketahui, instansi daerah diberikan kewenangan untuk melakukan  seleksi kompetensi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis melalui computer assisted test (cat) yang diadakan badan kepegawaian negara (bkn).
kewenangan daerah diatur berdasarkan kemendibudristek 298/m/2023  tentang pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknik tambahan bagi pppk.
pada poin pertama pedoman itu, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis melalui cat bkn.
baca juga:pelamar pppk muratara heran nilai cat berubah, sebut digeser anak kandung kepala opd 
poin kedua, instansi daerah yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum 1, harus memberitahukan secara tertulis kepada kemendikbudristek. 
“timbul pertanyaan mana surat itu sebagai dasar formulasi rekrutmen pppk di muratara. tergambarlah sudah alur rekrutmennya,” ungkap hermansyah.
ia juga menjelaskan, bahwa pelamar seleksi kompetensi teknis tambahan terdiri atas eks honorer k2 di muratara (sudah direkrut semuanya)
lalu guru non asn di sekolah negeri, terdaftar di pangkalan database lulusan pendidikan profesi guru, dan guru yang terdaftar di dapodik, memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi managerial dan kompetensi sosial cultural.
baca juga:pj walikota ucapkan selamat kepada 1.807 pppk yang telah lulus seleksi
dan nilai ambang batas wawancara, berupa pengamatan perilaku profesionalisme guru kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari nilai akumulatif seleksi kompetensi  teknis secara keseluruhan. 
perlu diketahui sebagai catatan, jelas hermansyah, ketentuan pelaksanaan sifat pengamatan perilaku profesionalisme guru, jika pemda tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui cat bkn. 
atau jika hasil penilaian pengamatan perilaku profesionalisme guru menggunakan  seleksi kompetensi teknis, jadi perhitungan lolos 100% seleksi kompetensi cat bkn 70% dan wewenang instansi daerah seleksi tambahan 30%.
saran dia, pelamar khusus wajib memahami dan paham dengan alur ini.
baca juga:calon pppk tenaga kesehatan musi rawas 2023 dinyatakan lulus, berikut daftar namanya
maka, sebagai  ketua komisi 1 bidang pemerintahan dan pendidikan dprd muratara ia menyampaikan, ketika mungkin dalam proses rekrutmen pppk ini tidak sesuai dengan hierarki konstitusi yang disampaikan tersebut,  pihaknya menerima laporan secara resmi melalui komisi 1. 
“nanti kita akan bahas bahkan kita siap menerima laporan itu. dan sebagai hak pengawasan kami siap mengadvokasi secara konstitusional bahkan mengawal tuntas hingga kementerian pan rb . karena hal ini kita tidak boleh ada kesewenang-wenangan. kerjasamanya bukan sebatas di medsos. ayo hal apa saja yang dianggap janggal secara konstitusi, akan kita selelsaikan. mudah-mudahan ini dapat kita selesaikan dengan baik. tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.
sebelumnya dari ratusan guru yang merasa terzolimi, salah seorang dari mereka bersuara.
dia adalah  artik  ulandari (33) peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang mengaku kecewa karena merasa dicurangi. 
baca juga:waduh, pengumuman hasil tes pppk guru 2023 ditunda, ini tanggalnya dan cara mengeceknya
saat diwawancara koranlinggaupos.id, senin 25 desember 2023 artik ulandari menjelaskan hasil test computer assited test (cat) dirinya peringkat ke-5.
namun setelah diumumkan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten musi rawas utara (muratara) melalui website pada jumat 22 desember 2023 tengah malam, diketahui dirinya menjadi peringkat ke-8. 
"sedangkan yang diterima hanya 7 orang. maka  hanya lulus tes tapi tidak ada penempatan. status saya p tidak ada penempatan, kalau penempatan kodenya pl," kata guru ips yang mengajar di smpn bingin teluk, kecamatan rawas ilir itu, senin 25 desember 2023.  
menurut guru yang mengajar di smpn bingin teluk sejak tahun 2013 ini, yang membuat dia kecewa adalah nilai cat yang diperolehnya berkurang  100 poin. terjadi pengurangan nilai karena adanya penambahan penilaian sktt.
baca juga:ada harapan guru non asn mengabdi di daerah 3t, ini susunan 1,6 juta formasi pppk
kata artik, yang jelasnya penilaian sktt itu  baru diketahui setelah pengumuman.
“pada saat pendaftaran atau saat pemberkasan tidak ada informasi mengenai penilaian sktt. kalau kami tahu dari awal tentunya sudah siap-siap. ini tidak ada sama sekali informasi adanya penilai sktt itu," keluhnya. 
menurutnya banyak guru honorer yang merasa dicurangi.
“yang paling banyak guru pgsd jumlahnya mencapai 120 orang. sedangkan kalau guru ips hanya tiga orang yang dicurangi.  kami berharap hasil seleksi berpedoman dari hasil nilai murni cat jangan ditambah sktt,” pintanya.
baca juga:pelamar pppk tunggu pengumuman, abdullah azwar anas : rekrutmen pppk empat kali setahun
bahkan, artik dan rekan-rekannya berencana rabu 27 desember 2023 akan aksi di gedung dprd kabupaten muratara.
 "kami akan aksi di gedung dprd muratara untuk menyampaikan keluhan kami kepada wakil rakyat," ucapnya. 
menurut artik, sebelumnya ia sudah berusaha konfirmasi ke bpksdm kabupaten muratara namun pihaknya tidak mendapatkan jawaban.
saat dikonfirmasi lagi oleh koranlinggaupos.id selasa 26 desember 2023, artik mengatakan kamis 28 desember 2023 akan ada mediasi antara bupati, bkpsdm, dan dinas pendidikan kabupaten muratara.
baca juga:pppk kota palembang tidak dapat tpp
“kami tidak akan gegabah. kami tunggu hasil mediasi ini dulu. kalau dari hasil mediasi ini tak ada tanggapan dan solusi ya kami jadi aksi demo meminta bantuan wakil rakyat,” jelas artik.
ia masih berharap, ratusan guru yang terzolimi ini mendapatkan solusi terbaik.
“ada 300-an guru yang siap melakukan aksi. nilai kami ini berkurang 100 galo,” jelasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 27 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan