Punya Tunggakan Iuran BPJS, Dinkes Lubuk Linggau Siap Alihkan ke Segmen Iuran Ditanggung Pemerintah

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Selasa , 15 Apr 2025 - 22:47

Plt Kepala Dinkes Lubuk Linggau – Erwin Armeidi.-Foto: Linggau Pos-

KORANLINGGAUPOS.ID - Nominal kewajiban Perintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau untuk iuran segmen Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) Pemda atau PBI APBD per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.136.592.807.

Pada Senin 24 Maret 2025 Pemerintah Kota Lubuk Linggau sudah melunasi kewajiban Rp 5.136.592.807 tersebut.

Kabar ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Lubuk Linggau Erwin Armeidi saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID.

Setelah pelunasan kewajiban itu (tunggakan iuran BPJS Kesehatan, red), Erwin mengatakan, Pemkot Lubuk Linggau akan menambah kuota 10.000 warga yang kepesertaannya bisa masuk dalam KIS PBI APBD atau iuran BPJS-nya setiap bulan ditanggung Pemkot Lubuk Lubuk Linggau.

Kalau ditanya kapan mulai bisa merekrut peserta KIS PBI APBD masuk ke kuota 10.000 ini, Dinkes dalam hal ini masih menunggu persetujuan BPJS Kesehatan dan anggaran di pergeseran.

“Sebenarnya secara umum, lebih kurang 40.000 warga Kota Lubuk Linggau belum tercover BPJS Kesehatan. Dalam data ini, termasuk yang anak baru lahir, warga yang benar-benar belum jadi peserta BPJS, warga yang datanya tidak aktif terlempar gara-gara data tidak sinkronisasi data, termasuk juga warga yang kepesertaan BPJS –nya tidak aktif karena nunggak iuran,” jelas Erwin.

Untuk sementara ini, kuota yang tersedia untuk masuk jadi peserta KIS PBI APBD Kota Lubuk Linggau masih bisa 200-an orang.

Kuota ini disediakan jika sewaktu-waktu ada warga butuh layanan kesehatan tapi kepesertaanya tidak aktif karena nunggak iuran.

Maka bisa dialihkan ke segmen KIS PBI APBD.

Sehingga kepesertaannya langsung aktif dan bisa berobat.

punya tunggakan iuran bpjs, dinkes lubuk linggau siap alihkan ke segmen iuran ditanggung pemerintah                            koranlinggaupos.id - nominal kewajiban perintah kota (pemkot) lubuk linggau untuk iuran segmen peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja (pbpu-bp) pemda atau pbi apbd per 31 desember 2024 sebesar rp 5.136.592.807.
pada senin 24 maret 2025 pemerintah kota lubuk linggau sudah melunasi kewajiban rp 5.136.592.807 tersebut.
kabar ini dibenarkan kepala dinas kesehatan (dinkes) kota lubuk linggau erwin armeidi saat diwawancara koranlinggaupos.id.
setelah pelunasan kewajiban itu (tunggakan iuran bpjs kesehatan, red), erwin mengatakan, pemkot lubuk linggau akan menambah kuota 10.000 warga yang kepesertaannya bisa masuk dalam kis pbi apbd atau iuran bpjs-nya setiap bulan ditanggung pemkot lubuk lubuk linggau.
baca juga:bpjs kesehatan dukung lubuk linggau raih predikat uhc prioritas, ini manfaatnya untuk masyarakat
baca juga:april 2025 bpjs kesehatan tidak menanggung penyakit ini, catat ada 21 jenis 
kalau ditanya kapan mulai bisa merekrut peserta kis pbi apbd masuk ke kuota 10.000 ini, dinkes dalam hal ini masih menunggu persetujuan bpjs kesehatan dan anggaran di pergeseran.
“sebenarnya secara umum, lebih kurang 40.000 warga kota lubuk linggau  belum tercover bpjs kesehatan. dalam data ini, termasuk yang anak baru lahir, warga yang benar-benar belum jadi peserta bpjs, warga yang datanya tidak aktif terlempar gara-gara data tidak sinkronisasi data, termasuk juga warga yang kepesertaan bpjs –nya tidak aktif karena nunggak iuran,” jelas erwin.
untuk sementara ini, kuota yang tersedia untuk masuk jadi peserta kis pbi apbd kota lubuk linggau masih bisa 200-an orang.
kuota ini disediakan jika sewaktu-waktu ada warga butuh layanan kesehatan tapi kepesertaanya tidak aktif karena nunggak iuran.
baca juga:operasi sesar dijamin bpjs kesehatan sepnuhnya, namun ada tapinya?
baca juga:hati-hati! bpjs tawarkan penghapusan tunggakan iuran dan daftar kepesertaan gratis, itu hoaks 
maka bisa dialihkan ke segmen kis pbi apbd.
sehingga kepesertaannya langsung aktif dan bisa berobat.
bagaimana dengan tunggakannya?
tunggakan iuran bpjs –nya dibekukan.
baca juga:bpjs dan dr indra tarigan, sp.og ungkap fakta dibalik isu biaya persalinan operasi caesar tak ditanggung bpjs 
baca juga:lahiran caesar tak dicover, ini penjelasan bpjs kesehatan
"tapi jika sewaktu-waktu mereka mau jadi peserta bpjs mandiri, harus melunasi tunggakan itu dulu baru bisa kepersertaan mandirinya aktif,” jelas erwin.
ia menjelaskan, pemkot lubuk linggau berupaya agar dana yang digelontorkan untuk pembayaran kis pbi apbd ini tepat sasaran. 
maka yang dilakukan dinkes lubuk linggau setiap bulan sebelum penagihan, dilakukan singkronisasi data dengan disdukcapil.
“karena bisa jadi mereka yang masuk sebagai peserta kis pbi apbd ini meninggal atau pindah. maka harus dihapus dari kepesertaan. kami juga meminta masyarakat yang keluarganya meninggal misalnya, segera dilaporkan ke disdukcapil agar nik-nya segera dinon aktifkan dan secara otomatis kepesertaannya dalam kis pbi apbd jadi non aktif,” pesan erwin.
baca juga:pemkot lubuk linggau siapkan kuota 10.000 peserta bpjs kesehatan kis pbi apbd 
baca juga:ramai isu operasi caesar tak lagi ditanggung bpjs, begini penjelasan resmi bpjs kesehatan
erwin juga optimistis dengan penambahan 10.000 peserta kis pbi apbd nantinya, kota lubuk linggau bisa lebih cepat meraih universal health coverage (uhc) prioritas.
“untuk semantara kami berani 10.000 dulu dalam waktu dekat. insyaallah akhir tahun bisa maksimal mencapai target setidaknya 98% masyarakat lubuk linggau sudah jadi peserta bpjs kesehatan,” jelasnya.
“karena kalau mau jadi uhc prioritas, minimal 98% penduduknya sudah jadi peserta, dengan 80% keaktifan dan juga tak ada tunggakan. uhc prioritas ini sangat menguntungkan masyarakat. karena kalau lubuk linggau sudah uhc prioritas, maka ketika ada warga yang mau jadi peserta misalnya ada kebutuhan mendadak, tak harus menunggu 1 bulan, bisa langsung aktif saat itu juga sebagai peserta. jadi manfaatnya memang besar,” jelasnya.
sehingga, terang erwin armeidi, berobat cukup pakai ktp ini bisa benar-benar terealisasi.
baca juga:usai lebaran thr ludes, peluang cair rp10 juta dari bpjs ketenagakerjaan begini jelasnya
baca juga:tolak pasien lansia, rsud rupit : sudah sesuai sop, tidak dijamin oleh bpjs 
“untuk percepatan mencapai 10.000 kuota itu, dalam waktu dekat, kami akan mengumpulkan kepala puskesmas, dokter, manajemen rumah sakit, dan bpjs kesehatan berkumpul mengajak mereka berkontribusi terhadap program ini. bentuknya, ketika masyarakat datang ke dr a misalnya, mau berobat, ternyata bpjs-nya tidak aktif, saya minta pasien ini jangan disuruh pulang. namun karena kepesertaannya tidak aktif, maka tolong dokter keluarga atau faskes tempat warga ini berobat memfotokan nik pasien tadi kirim ke dinkes nanti dinkes aktifkan kepesertaannya,” tegas erwin.
termasuk peserta bpjs kesehatan kelas iii mandiri yang tak sanggup bayar hutang tunggakan. 
“dengan catatan khusus untuk  peserta bpjs kesehatan kelas iii mandiri ya. karena sasarannya 10.000 peserta yang akan masuk dalam kis pbi apbd ini benar-benar yang membutuhkan,” jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 16 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan