Program Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan dari ADD Masih Dibahas

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Rabu , 23 Apr 2025 - 21:43

Rapat zoom meeting pembahasan program perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Musi Rawas Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri bersama BPJS Ketenagakerjaan Pusat bertempat di ruang rapat Asisten 1 Setda Kabupaten Musi Rawas - -foto dokumen DMD Kabupaten Musi Rawas--

program perlindungan sosial bagi pekerja rentan dari add masih dibahas                            musi rawas, koranlinggaupos.id - program perlindungan sosial bagi pekerja rentan di desa dana dari anggaran dana desa (add)  melalui program bpjs ketenagakerjaan di kabupaten musi rawas untuk tahun anggaran 2025 masih dalam tahap pembahasan.
"program perlindungan sosial bagi pekerja rentan di desa tahun 2025 masih dalam pembahasan," kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) melalui kabid dana desa, rezha dwi sahara kepada koranlinggaupos.id, rabu 23 april 2025. 
menurut rezha sapaan akrabnya dpmd kabupaten musi rawas bersama sudah beberapa kali melaksanakan rapat bersama asisten i setda kabupaten musi rawas dan monev bersama kementerian dalam negeri (kemendagri) bidang pemerintah desa (pemdes).
pihaknya juga membahas hal tersebut bersama bpkp (badan pemeriksa keuangan dan pembangunan). "setelah selesai pembahasan bersama bpkp kemudian baru dilaporkan ke bupati hj ratna machmud melalui pak sekda ali sadikin," jelasnya.    
baca juga:dorong pembentukan koperasi merah putih, pemkab musi rawas lakukan sosialisasi 
baca juga:dorong pemahaman ketenagalistrikan, pln up3 ogan ilir gelar sosialisasi bersama dprd kabupaten ogi
ada 4 dasar hukum pelaksanaan jaminan sosial pekerja rentan  
1. instruksi presiden nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan 
2. instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim 
3. peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025
4. surat edaran gubernur sumatera selatan nomor : 003/se/disnakertrans/2025 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan 
baca juga:pengepungan di bukit duri, joko anwar hadirkan cermin sosial lewat film, bukan sekadar hiburan
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti gelar bhakti sosial di panti asuhan, sambut hbp ke 61
menurut rezha pemberian jaminan sosial pekerja rentan di kabupaten musi rawas prioritas karena masuk dalam visi misi bupati musi rawas     
 menurutnya pada tahun 2024 program jaminan sosial pekerja rentan dananya dari add, jumlahnya 9.300 dengan rincian 50 orang per desa. jumah desa di kabupaten musi rawas 186 desa.
"jumlah 50 orang per desa sesuai dengan hasil musyawarah desa. hal itu sesuai dengan jumlah pekerja rentan yang ada di kabupaten musi rawas berdasarkan data dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertran). totalnya 9.300," paparnya.
sehingga total dana jaminan sosial pekerja rentan tahun 2024 rp 156.240.000 dengan rincian rp 16.800 perjiwa.
baca juga:progres ground check data tunggal sosial ekonomi nasional kecamatan muara beliti paling tinggi
baca juga:safari subuh, wako sosialisasikan program jumat juara
"dananya rp 16.800 perorang. jaminan sosial yang diberikan ada dua kecelakaan dan  dan kematian. program ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya. 
lebih lanjut ia menjelaskan sedangkan pada tahun 2023 jaminan sosial pekerja rentan di dianggarkan dari dana desa (dd). "berdasarkan hasil rembuk desa," tambahnya
jumlah penerima manfaatnya sama sebanyak 9.300 jiwa dengan rincian 50 orang per desa. 
kemudian tidak diperbolehkan lagi dana desa untuk jaminan sosial baik bpjs ketenagakerjaan maupun bpjs kesehatan karena perubahan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa.
baca juga:lapas lubuk linggau kembali salurkan bantuan sosial
baca juga:shalat idul fitri di masjid agung as salam wali kota mengajak masyarakat tingkatkan kepedulian sosial 
"karena tidak boleh lagi dd desa untuk jaminan sosial baik bpjs ketenagakerjaan maupun bpjs kesehatan sehingga anggaran jaminan sosial dianggarkan di add. add berasal dari apbd kabupaten musi rawas, kalau dd dari pemerintah pusat," paparnya.   
sebagaimana diketahui bahwa pekerja rentan adalah pekerja yang memiliki kondisi kerja yang tidak stabil, berisiko tinggi, dan penghasilannya rendah, seringkali dalam sektor informal. adapun kategori pekerja rentan meliputi
buruh pabrik rokok harian lepas, pemulung mengambil sampah, tukang becak, pekerja penyandang disabilitas, pedagang kaki lima, pekerja sosial keagamaan, tukang ojek dan sopir angkutan umum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 24 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan