Guru Muratara Apinsa Bacakan Pledoi, Penasehat Hukum dan Ketua PGRI Minta ini Pada Hakim

Reporter: APRIYADI |

Editor: SULIS |

Kamis , 04 Jan 2024 - 20:07

Ketua PGRI Kabupaten Muratara Mugono, M.Pd -Foto : Dokumen PGRI Muratara -

Lalu berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 pemberian sanksi sebagaimana ketenttwan pasal 11 ayat (3) tersebut dikenakan bagi: “satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan".

“Jadi kami simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah bagian dari interaksi dalam lingkungan sekolah yang merupakan refleksi kedisplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas diingkungan sekolah sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipidana -melainkan sangat jelas sanksi-sanksi yang harus diberikan oleh intansi terkait apabila tindakan tersebut dianggap berlebihan dan memiliki dampak yang serius oleh korban dimulai dari sanksi teguran sampai dengan sanksi berat berupa pemberhentian,” jelasnya.

Sementara Kepala SDN Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara Arisandi dan Ketua PGRI Kabupaten Muratara Mugono yang ikut mendampingi Apinsa dalam sidang itu berharap Apinsa dibebaskan dari tuntutan JPU.

“Kalau Apinsa dipenjara, kami jadi khawatir dunia pendidikan akan terganggu dan kita ketahui masalah ini masalah kecil dan di pengadilan, takutnya akan timbul takut kepada muridnya dalam proses mengajar kedepannya,” ungkap Mugono didampingi Arisandi.

“Dan untuk aksi damai dari PGRI tetap kita lakukan oleh para anggota dari guru-guru yang ada di Muratara, dan dalam waktu dekat akan rapat kembali, yang pastinya sebelum putusan,” jelas Mugono.(*)

guru muratara apinsa bacakan pledoi, penasehat hukum dan ketua pgri minta ini pada hakim                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id  - guru asal kabupaten musi rawas utara (muratara) apinsa didampingi pengacaranya abdul aziz, sh jalani sidang agenda pembelaan secara tertulis (pledoi) di pengadilan negeri lubuklinggau, kamis 4 januari 2024.
sebelumnya, terdakwa apinsa (33) dituntut jaksa penuntut umum (jpu) trian febriansyah, sh dengan hukuman pidana 10 bulan penjara.
terdakwa apinsa merupakan guru sdn karang anyar. dia adalah warga  desa karang anyar, kecamatan rupit, kabupaten musi rawas utara (muratara).
apinsa harus menjalani sidang karena memukul beberapa murid kelas vi sdn karang anyar dengan rotan.
baca juga:harga telur di lubuklinggau turun
sidang diketuai hakim afif jhanuarsah saleh, sh didampingi hakim anggota amir rizki apriadi, sh dan tyas listiani, sh dengan panitera pengganti (pp) alkautsari dewi adha, sh. sedangkan terdakwa mengikuti sidang secara tatap muka didampingi penasehat hukumnya abdul aziz, sh.
sambil menangis dengan badan gemetar, apinsa membacakan pembelaan di depan majelis hakim dan jpu.
turut hadir dalam sidang itu, ketua pgri kabupaten muratara mugono dan kepala sdn karang anyar arisandi.
diantara isi pledoi yang dibacakan apinsa, kalimat ini cukup menyita perhatian orang yang menyaksikan sidang tersebut.
baca juga:dbd bukan demam biasa, begini gejala khas penderitanya
“jalan pengabdian saya sebagai guru honorer sudah begitu panjang  15 tahun, begitu banyak liku dan pengorbanan yang saya lalui.
terbentang luas harapan atas pengabdian yang saya dedikasikan pada dunia pendidikan tetapi seketika menjadi sia-sia atas peristiwa ini, pengabidan saya sebagai pendidik berada di persimpangan, dari mulai proses kepolisian saya tetap menguatkan diri dan selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum.
tetapi ketika sampai pada pembacaan tututan oleh jpu pada 19 september 2023 bahwa saya dituntut 10 bulan penjara seketika mental saya down dan tidak tahu apa yang harus saya perbuat, begitu sesak rasa kehidupan ini,” tutur apinsa.
saat diwawancara koranlinggaupos.id pasca sidang pembacaan pledoi,  penasehat hukum apinsa, abdul aziz, sh dalam pledoinya menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3) permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menyatahkan bahwa  dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa teguran lisan,  teguran tertulis,  penundaan atau pengurangan hak, djpembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik.
baca juga:bps sebut inflasi lubuk linggau 0,25%, ini pemicunya
lalu berdasarkan pasal 12 ayat (1) permendikbud nomor 82 tahun 2015 pemberian sanksi sebagaimana ketenttwan pasal 11 ayat (3) tersebut dikenakan bagi: “satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan".
“jadi kami simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa adalah bagian dari interaksi dalam lingkungan sekolah yang merupakan refleksi kedisplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas diingkungan sekolah sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipidana -melainkan sangat jelas sanksi-sanksi yang harus diberikan oleh intansi terkait apabila tindakan tersebut dianggap berlebihan dan memiliki dampak yang serius oleh korban dimulai dari sanksi teguran sampai dengan sanksi berat berupa pemberhentian,” jelasnya.
sementara  kepala sdn karang anyar kecamatan rupit kabupaten muratara arisandi  dan ketua pgri  kabupaten muratara mugono yang ikut mendampingi apinsa dalam sidang itu berharap   apinsa dibebaskan dari tuntutan jpu.
baca juga:prediksi juventus vs salernitana: coppa italia, simak h2h, tayang kapan? tak anggap remeh lawan
“kalau apinsa dipenjara, kami jadi khawatir  dunia pendidikan akan terganggu dan kita ketahui masalah ini masalah kecil dan di pengadilan, takutnya akan timbul takut kepada muridnya dalam proses mengajar kedepannya,” ungkap mugono didampingi arisandi.
“dan untuk aksi damai dari pgri tetap kita lakukan oleh para anggota dari guru-guru yang ada di muratara, dan dalam waktu dekat akan rapat kembali, yang pastinya sebelum putusan,” jelas mugono.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 5 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan