Bahas Polemik PPPK Muratara, DPRD Pertemuan dengan Panselnas

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Kamis , 04 Jan 2024 - 21:54

Hermansyah Syamsiar-Foto : Dokumen -Linggau Pos

bahas polemik pppk muratara, dprd pertemuan dengan panselnas                            muratara, koranlinggaupos.id – ketua dprd kabupaten musi rawas utara (muratara) efriansyah sudah menyurati panitia seleksi nasional (panselnas) badan kepegawaian negara (bkn). isi surat itu, tujuannya untuk melakukan pertemuan membahas masalah rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten musi rawas utara (muratara) yang berpolemik. 
hal ini disampaikan ketua komisi 1 dprd muratara hermansyah syamsiar saat diwawancara koranlinggaupos.id, kamis 4 januari 2024. 
“pak ketua sudah menyampaikan suratnya ke panselnas. namun pertemuan itu harus dijadwalkan 4-5 hari ke depan. insyaallah 9 atau 10 januari 2024 sudah ada pertemuan dengan panselnas membahas masalah polemik rekrutmen pppk muratara ini,” terang hermansyah.
sebelum  mengikuti pertemuan di jakarta itu, hermansyah syamsiar sebenarnya berencana untuk sharing dengan daerah-daerah yang juga mengadakan seleksi pppk. namun yang mengadakan seleksi tambahan sebagaimana muratara di sumsel, hanya kabupaten empat lawang.
baca juga:tuntaskan polemik pppk muratara, dprd desak bupati surati bkn
“maka ya kita tunggu saja dulu. nanti bagaimana hasil pertemuan itu yang akan kita bahas. intinya, dalam pertemuan dengan panselnas harapan kami bisa juga dihadiri pihak bkpsdm dan dinas pendidikan kabupaten muratara. kita menginginkannya begitu. agar gamblang hasilnya,” harap politisi partai keadilan sejahtera (pks) itu.
masalah rekrutmen pppk muratara yang berpolemik menurut hermansyah bisa jadi ‘pelajaran berharga’ bagi kita semua.
“harapannya ke depan, ketika rekrutmen pppk lagi ya harus aman dalam dua hal. aman secara konstitusi dan aman secara moralitas,” harap ketua komisi 1 dprd kabupaten muratara itu.
maksud aman konstitusi adalah, terang hermansyah, silahkan ada computer assistad test (cat) bkn 70% dan ada nilai tambahan yang diberikan pemda muratara 30%. 
baca juga:suara guru muratara : rekrutmen pppk berdasarkan cat atau batalkan saja semua
“tapi prosedur konstitusionalnya harus jelas. mulai dari pengumumannya, tanggal diadakan penilaian, semua harus sesuai aturan konstitusi. kemudian setelah ada penguuman ada pedoman penilaiannya. sementara yang tahun 2023 ini kita tidak temukan pedoman dan sop-nya,” terang dia.
kemudian, aman konstitusional, juga harus  ada surat yang disampaikan ke kemendikbud atau bkn panselnas mengenai pengajuan standar kompetensi penguji yang ada di bkpsdm  sebagai yang punya kewenangan konstitusi dan dinas pendidikan. 
“standar kompetensi penguji ini diakukan tidak ke bkn panselnas? ini harus diajukan,” terang dia.
 kemudian, akuntabilitas dan transparansi atau keterbukaan. 
baca juga:pelamar pppk merasa dicurangi, ini 10 jawaban kepala disdik dan bkpsdm muratara
“lalu di dalam penilaian pengamantan profesionalisme guru itu ada 10 standarnya. dan ini harus ada pedomannya. nah, kalau itu dijalankan dengan baik, saya kira tak ada masalah kalau ada nilai tambahan masuk karena jelas acuan proseduralnya. kalau itu dak dijalankan, maka maladministrasi. maka ini dia yang disebut inkonstitusional. atau tidak usah sama sekali pakai pemberian nilai tambahan, cukup 100% cat saja,” saran dia.
yang kedua, perlu dipertimbangkan pula, dalam rekrutmen pppk ke depan, saran hermansyah adalah aman citra / moralitas. 
“juknis itu, penting kita sampaikan dengan baik. diumumkan. para pelamar dikasih arahan. ini persiapannya. kami ada pedomannya. nah, yang jadi masalah bagaimana aman moralitas kalau dak aman konstritusi. bahkan kami komisi 1 dprd kabupaten muratara sebagai mitra saja tidak tahu pengumuman mengenai adanya pemberian nilai tambahan ini. kami tidak tahu sama sekali,” terangnya.
terakhir, dalam wawancara kamis malam, hermansyah menerangkan dprd muratara serius memperjuangkan suara guru pelamar pppk yang merasa terdzolimi ini untuk mencari titik terang.
baca juga:bupati, bkpsdm, dan disdik mediasi, pelamar pppk muratara: kami butuh solusi
“jangan dianggap kita berseberangan, atau seolah-olah ada hal lainnya. saat ini sedang diuji moralitas kita sebagai pemimpin. saya menyayangkan ada pengancaman-pengancaman di sekolah-sekolah. ini namanya tidak aman moralitas. anggap saja ini ujian sebagai pemimpin yang ada, tanggapi situasi ini dengan perbaiki system yang ada biar aman konstritusi dan aman citra atau moaralitas,” sarannya.
hermansyah juga mengaku prihatin ada penyerangan-penyerangan  melalui medsos dan wa. 
“ayolah kita dialog terbuka saja. bahas masalah rekrutmen pppk ini untuk mencari solusi yang terbaik,” harapnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 5 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan