Jangan Hapus Sekolah Kedinasan Gratis, Ini Hak Anak Bangsa

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Minggu , 13 Jul 2025 - 10:35

Sekolah kedinasan tidak lagi gratis, melainkan berbayar, diusulakan beberapa anggota DPR RI mewacanakan agar pendidikan menjadi terbaik.-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID - Dalam konteks inilah, sekolah kedinasan hadir sebagai bentuk nyata kehadiran negara.

Pendidikan gratis, jaminan masa depan sebagai ASN, serta sistem seleksi berbasis kompetensi telah menjadikan sekolah kedinasan sebagai jalan emas bagi ribuan pelajar dari keluarga biasa-biasa saja tapi kini, angin perubahan mulai berhembus dari Senayan.

Sekolah kedinasan tidak lagi gratis, melainkan berbayar, diusulakan beberapa anggota DPR RI mewacanakan agar pendidikan menjadi terbaik.

Wacana ini mengundang tanya besar apakah pendidikan akan kembali menjadi barang mewah?

Apakah kita akan menciptakan kasta baru dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia?

Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebuah frasa sederhana, namun memiliki makna mendalam dan arah yang tegas pendidikan adalah hak seluruh rakyat, bukan hanya milik golongan tertentu.

Selama ini, sekolah kedinasan telah menjadi harapan besar bagi banyak siswa dari kalangan menengah ke bawah.

Program ini tak hanya menjamin pendidikan berkualitas, tapi juga peluang kerja di instansi pemerintah.

Tanpa biaya pendidikan yang mahal, banyak anak muda berprestasi dari desa-desa terpencil bisa mengangkat derajat keluarganya.

Namun, jika usulan DPR untuk membuat sekolah kedinasan berbayar benar-benar terjadi, maka akses tersebut hanya akan dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi mampu.

Ketimpangan akan semakin dalam generasi muda yang cerdas tapi tak punya dana, terpaksa mundur.

jangan hapus sekolah kedinasan gratis, ini hak anak bangsa                            koranlinggaupos.id - dalam konteks inilah, sekolah kedinasan hadir sebagai bentuk nyata kehadiran negara.
pendidikan gratis, jaminan masa depan sebagai asn, serta sistem seleksi berbasis kompetensi telah menjadikan sekolah kedinasan sebagai jalan emas bagi ribuan pelajar dari keluarga biasa-biasa saja tapi kini, angin perubahan mulai berhembus dari senayan.
sekolah kedinasan tidak lagi gratis, melainkan berbayar, diusulakan beberapa anggota dpr ri mewacanakan agar pendidikan menjadi terbaik.
wacana ini mengundang tanya besar apakah pendidikan akan kembali menjadi barang mewah?
baca juga:jadwal dan materi skd sekolah kedinasan 2025, panduan lengkap lolos seleksi tahap awal
apakah kita akan menciptakan kasta baru dalam sistem pendidikan tinggi indonesia?
sebagaimana dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, bangsa indonesia berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
sebuah frasa sederhana, namun memiliki makna mendalam dan arah yang tegas pendidikan adalah hak seluruh rakyat, bukan hanya milik golongan tertentu.
selama ini, sekolah kedinasan telah menjadi harapan besar bagi banyak siswa dari kalangan menengah ke bawah.
baca juga:berapa biaya masuk sekolah kedinasan 2025? catat segini rinciannya
program ini tak hanya menjamin pendidikan berkualitas, tapi juga peluang kerja di instansi pemerintah.
tanpa biaya pendidikan yang mahal, banyak anak muda berprestasi dari desa-desa terpencil bisa mengangkat derajat keluarganya.
namun, jika usulan dpr untuk membuat sekolah kedinasan berbayar benar-benar terjadi, maka akses tersebut hanya akan dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi mampu.
ketimpangan akan semakin dalam generasi muda yang cerdas tapi tak punya dana, terpaksa mundur.
baca juga:sisa 6 hari lagi! buruan daftar sekolah kedinasan 2025, catat jadwalnya
bukan karena tak mampu secara intelektual, tapi semata-mata karena kondisi finansial.
berdasarkan data bps tahun 2024, lebih dari 9 juta anak indonesia tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi usai lulus sma/smk.
sementara data dari kemenristekdikti mencatat bahwa sekitar 40% calon mahasiswa batal kuliah karena kendala biaya.
bayangkan jika sekolah kedinasan yang selama ini menjadi "jalan tol" untuk masa depan justru dipagari dengan biaya tinggi.
baca juga:berapa gaji lulusan sekolah kedinasan ipdn, stmkg, dan stpn? ini rinciannya di tahun 2025
bukankah ini kontradiktif dengan semangat keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam konstitusi kita?
sekolah kedinasan bukan soal elitisme, tapi pengabdian
sekolah kedinasan bukan sekadar mencetak lulusan dengan titel tertentu.
mereka dipersiapkan menjadi abdi negara sumber daya manusia yang siap bekerja di berbagai sektor publik.
baca juga:buruan cek syarat fisik! jika mau sekolah kedinasan 2025, apakah tinggi atau mata mu bisa lolos?
lulusan sekolah kedinasan berperan penting dalam pembangunan, pelayanan masyarakat, dan keberlanjutan sistem birokrasi.
jika biaya menjadi hambatan utama, maka kita sedang mempertaruhkan kualitas sdm aparatur negara.
kita akan kehilangan potensi terbaik dari anak-anak bangsa hanya karena mereka lahir di keluarga yang tidak berkecukupan.
jika dpr merasa anggaran pendidikan kedinasan terlalu besar, solusinya bukan mengalihkan biaya ke mahasiswa.
baca juga:tms di seleksi sekolah kedinasan kemenhub 2025, dua kesalahan fatal yang masih banyak terjadi
transparansi, efisiensi anggaran, dan penguatan sistem pengawasan bisa menjadi alternatif.
negara bisa menggandeng bumn, swasta, atau membuat skema beasiswa parsial untuk menjangkau lebih banyak pelajar tanpa menghilangkan prinsip keadilan.
kebijakan pendidikan tidak boleh didasarkan hanya pada logika fiskal.
pendidikan adalah investasi jangka panjang. negara yang maju adalah negara yang berani berinvestasi pada otak dan semangat generasinya.
baca juga:sekolah kedinasan stis 2025, ini standar nilai matematika dan inggris jadi penentu lolos
pendidikan yang gratis, adil, dan merata adalah kunci menciptakan bangsa yang tangguh.
sekolah kedinasan harus tetap menjadi simbol kehadiran negara dalam mencerdaskan rakyatnya bukan simbol eksklusivitas yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mampu.
mari kita perjuangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif di mana anak dari guru, petani, nelayan, atau buruh pabrik punya peluang yang sama untuk masuk sekolah kedinasan, menjadi asn, dan mengabdi untuk indonesia.
bukan karena mereka punya uang, tapi karena mereka punya semangat, kecerdasan, dan tekad untuk membangun negeri ini.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, Kamis, 4 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan