Akui Manipulasi Progres Pembangunan Kantor Lurah

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 16 Jul 2025 - 17:43

Suasana sidang kasus dugaan korupsi fee proyek pokok - pokok pikiran (pokir) DPRD Sumsel nama Anita Noeringhati di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu 16 Juli 2025 yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra,SH,MH- Foto : Dok. SUMEKS.CO-

Tak hanya soal kantor lurah, Fahrurrozi juga mengaku mengawasi tiga proyek lainnya, seperti pengecoran jalan dan pembangunan drainase.

Namun, pengawasan itu hanya berdasarkan catatan atau nota-nota tanpa melihat langsung kondisi di lapangan.

Bahkan, ia mengaku tidak memahami kualitas bahan yang digunakan, termasuk spesifikasi teknis cor beton yang seharusnya memenuhi standar K250.

"Saya hanya mengawasi berdasarkan catatan saja. Untuk kualitas, saya tidak tahu. Bahkan untuk uji kualitas beton pun saya tidak paham," ungkap Fahrurrozi.

Didesak JPU soal pemahaman bahwa apa yang dilakukan bertentangan dengan aturan, Fahrurrozi akhirnya mengakui, "Saya akui itu perbuatan salah dan melanggar aturan," ungkapnya.

Selain Fahrurrozi, dilansir dari SUMEKS.CO JPU Kejati Sumsel juga menghadirkan pihak Kelompok Kerja (Pokja) sebagai saksi untuk memperkuat pembuktian dalam kasus ini.

Perkara ini bermula dari kunjungan kerja RA Anita Noeringhati bersama terdakwa Arie Martha Redo ke Kelurahan Keramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin pada tahun 2023.

Dari kunjungan itu, mereka menerima proposal kegiatan yang kemudian diarahkan ke Dinas PUPR Banyuasin.

Proyek yang dijalankan CV HK milik terdakwa Wisnu Andrio Fatra diduga sarat kepentingan dan menjadi ajang pembagian fee proyek sebesar 20%.

Fee itu dipecah untuk sejumlah pihak, termasuk 7 persen untuk Kadis PUPR Apriansyah dan 3 persen untuk panitia lelang.

Dari hasil penyidikan, Arie Martha Redo menerima fee proyek senilai total Rp 606,8 juta melalui 2 kali transfer.

akui manipulasi progres pembangunan kantor lurah                            sumsel, koranlinggaupos.id - kasus dugaan korupsi fee proyek pokok - pokok pikiran (pokir) dprd sumatera selatan (sumsel) atas nama anita noeringhati di kabupaten banyuasin.
fakta mengejutkan kembali terungkap dalam persidangan di pengadilan tipikor palembang, rabu 16 juli 2025 yang dipimpin ketua majelis hakim fauzi isra,sh,mh.
dilansir dari sumeks.co, pengawas proyek bernama fahrurrozi secara terang-terangan mengakui telah melakukan manipulasi laporan progres pembangunan.
di hadapan majelis, fahrurrozi mengakui bahwa dirinya, yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawas proyek, tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
baca juga:10 ketua rt di kelurahan selangit musi rawas dilantik, begini harapan lurah agus purwanto 
baca juga:tumpukan sampah disamping kantor lurah bandung kanan sering dikeluhkan warga, lurah lapor dlh
pengakuan tersebut mencuat saat jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel mengkonfrontasi perbedaan data antara laporan dan kondisi di lapangan.
disebutkan dalam laporan bahwa progres pembangunan kantor lurah keramat raya telah mencapai 70%. 
namun, fakta sebenarnya di lapangan hanya menunjukkan realisasi sekitar 40%.
dengan nada gugup, fahrurrozi menjawab, "itu saya yang buat laporan pekerjaan fisik kantor lurah jadi 70 persen, sedangkan realitanya di lapangan progresnya baru 40%."
baca juga:tak representatif, lurah taba pingin lubuk linggau berharap ada renovasi kantor tahun ini
baca juga:warga heboh temukan banyak ikan mabuk di sungai kelingi lubuk linggau, lurah minta polisi selidiki pelakunya 
lebih lanjut, fahrurrozi menjelaskan bahwa manipulasi data progres proyek tersebut dilakukan bersama pejabat pembuat komitmen (ppk) bernama andi wijaya.
ia pun mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan dan prosedur dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
tak hanya soal kantor lurah, fahrurrozi juga mengaku mengawasi tiga proyek lainnya, seperti pengecoran jalan dan pembangunan drainase.
namun, pengawasan itu hanya berdasarkan catatan atau nota-nota tanpa melihat langsung kondisi di lapangan. 
baca juga:ini yang dilakukan lurah watervang untuk mencegah penyalahgunaan narkoba 
baca juga:wawako pastikan, kantor lurah yang tidak layak segera diperbaiki jika ada dananya
bahkan, ia mengaku tidak memahami kualitas bahan yang digunakan, termasuk spesifikasi teknis cor beton yang seharusnya memenuhi standar k250.
"saya hanya mengawasi berdasarkan catatan saja. untuk kualitas, saya tidak tahu. bahkan untuk uji kualitas beton pun saya tidak paham," ungkap fahrurrozi.
didesak jpu soal pemahaman bahwa apa yang dilakukan bertentangan dengan aturan, fahrurrozi akhirnya mengakui, "saya akui itu perbuatan salah dan melanggar aturan," ungkapnya.
selain fahrurrozi, dilansir dari sumeks.co jpu kejati sumsel juga menghadirkan pihak kelompok kerja (pokja) sebagai saksi untuk memperkuat pembuktian dalam kasus ini.
baca juga:lagi, wali kota lubuk linggau sidak pelayanan di kantor lurah dan puskesmas, ini hasilnya
baca juga:sidak ke kantor lurah dan puskesmas, wali kota lubuk linggau cek pelayanan hingga program berobat dengan ktp
perkara ini bermula dari kunjungan kerja ra anita noeringhati bersama terdakwa arie martha redo ke kelurahan keramat raya, kecamatan talang kelapa, banyuasin pada tahun 2023.
dari kunjungan itu, mereka menerima proposal kegiatan yang kemudian diarahkan ke dinas pupr banyuasin.
proyek yang dijalankan cv hk milik terdakwa wisnu andrio fatra diduga sarat kepentingan dan menjadi ajang pembagian fee proyek sebesar 20%.
fee itu dipecah untuk sejumlah pihak, termasuk 7 persen untuk kadis pupr apriansyah dan 3 persen untuk panitia lelang. 
dari hasil penyidikan, arie martha redo menerima fee proyek senilai total rp 606,8 juta melalui 2 kali transfer.
atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 atau pasal 11 uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 17 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan