Acara Penandatanganan MoU Pemkab Musi Rawas-Kejari Molor

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Senin , 08 Jan 2024 - 20:27

Kajari Lubuklinggau, Dr Bayu Cristianto, S.H, M,H dan Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menujukan MoU dalam bidang perdata dan tata usaha negara di Pendopo Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Senin 8 Januari 2024. -foto : Muhammad Yasin/Linggau Pos -

acara penandatanganan mou pemkab musi rawas-kejari molor                            musi rawas, koranlinggaupos.id - acara penandatangan kesepahaman bersama atau mou antara pemerintah kabupaten (pemkab)  musi rawas dengan kejaksaan negeri lubuklinggau, molor 1 jam lebih dari jadwal yang telah ditetapkan. berdasarkan jadwal acara tersebut dilaksanakan pukul 09.00 wib namun baru dilaksanakan sekitar pukul 10.20 wib. 
memorandum of understanding (mou) tersebut ditandatangani langsung oleh kepala kejaksaan negeri (kajari) lubuklinggau, dr bayu cristianto, s.h, m,h dan bupati musi rawas, hj ratna machmud di pendopo rumah dinas bupati musi rawas, senin 8 januari 2024.  
dalam kesempaatn tersebut kajari lubuklinggau, dr bayu cristianto menjelaskan mengenai kesepahaman tersebut dalam bidang perdata dan tata usaha negara. 
menurutnya dengan diadakan mou bukan berarti kalau ada permasalahan hukum akan bebas dari jeratan hukum.
baca juga:pedagang di pasar metau ngeluh sepi pembeli
"bukan berarti dengan adanya mou ini bebas bahwa kalau terjadi permasalahan yang menyangkut masalah hukum. tidak seperti itu," katanya. 
kajari bayu cristianto menjelaskan, tujuan mou salah satunya adalah mengantisipasi jangan sampai terjadi permasalahan pihak kejari lubuklinggau memberikan pendampingan mualoai dari awal perencaaan hingga pelaksanaan kegiatan.
dengan adanya pendampingan meminalisir terjadinya permasalahan hukum.
"bagaimana caranya marilah kita komunikasi dan koordinasi apabila musi rawas ini atau secara spesifik di teman-teman di opd (organisasi perangkat daerah) kalau ada permasalahan ragu datanglah ke kami untuk diskusi kepada kami," jelasnya. 
baca juga:disperkim sedang persiapkan perbup pengelolaan rusun
kajari bayu cristianto, menjamin bahwa pendapingan yang dilakukan pihaknya tidak kaleng-kaleng.
dalam arti jika suatau kegiatan sudah dilakukan pendapingan dari awal oleh kejari maka tidak akan ada aph (aparat penegak hukum) lain yang masuk untuk melakukan penyelidikan karena sudah dilakukan pendampingan dari awal sehingga tidak terjadi persoalan hukum. 
bahkan kajari bayu cristianto siap mengirimkan surat ke aph lainnya agar tidak masuk terhadap kegiatan yang didampingi kejari.
"jika perlu nanti saya akan keluarkan surat, saya tunjukan kepada aph lain bahwa kegiatan atau pekerjaan ini telah dilakukan pendampingan ataupun telah dilakukan pengamanan dari perencanaan sampai dengan selesainya kegiatan atau pekerjaan tersebut.
baca juga:feeder lrt musi emas palembang berhenti operasi sementara
maksud dan tujuannya biar bapak ibu itu juga jelas bahwa pendampingan dan  pengamanan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, bukan yang abal-abal atau hanya stempel, bukan seperti itu," tegasnya.
kajari bayu cristianto menegaskan, jika pekerjaan atau kegiatan opd minta pendampingan ke kejasaan negeri lubuklinggau  dibidang datun atau misalkan pengamanan di bidang intelijen, jikalau ada aph yang masuk di situ kajari akan bertanggung jawab bahwasanya kegiatan tersebut telah dilakukan pendampingan atau pengamanan. 
"jadi yakinlah asalkan bahwa tidak ada niat yang tidak baik dibalik memohon kepada kami agar dilakukan pendampingan dan pengamanan terhadap pekerjaan tersebut.
namun demikian jika dalam tahapan ini kemudian kita melihat bahwa pekerjaan itu telah kita lakukan pendampingan dan misalkan pengawalan tapi dirasa kami itu ada sesuatu yang kurang pas, kemudian kita sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua tapi tidak ada respon, ya di saat itu juga akan saya tanda tangan surat bahwa terhadap kegiatan atau pekerjaan tersebut tidak lagi dalam tanggung jawab pendampingan atau pengawalan daripada dari kejaksaan negeri lubuklingga," paparnya. 
baca juga:6 poin penting sebelum memilih sd, jangan cuma lihat biaya
ditambahkannya,  mou ini dibuat maksud dan tujuannya adalah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara.
"kami berharap, sekali lagi saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya jangan sungkan menemui kasi daun, jangan sungkan menemui saya untuk konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi," harapnya. 
bupati musi rawas, hj ratna machmud dalam sambutannya mengatakan kerjasama ini merupakan hal yang sangat penting karena sebagai langkah nyata kita dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran kedua lembaga pemerintah kabupaten musi rawas dan kejaksaan negeri lubuklinggau dalam proses pembangunan daerah antara lain dalam upaya meniadakan atau setidaknya meminimalisir setiap kendala atau hambatan dalam persoalan yang menyangkut masalahhukum.
adapun tujuan diadakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum serta untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi pemerintah kabupaten musi rawas. 
baca juga:7 cara menstimulasi prestasi akademik anak
"melalui jaksa pengacara negara kami berharap dapat memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah kabupaten musi rawas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan," katanya.
"selanjutnya, kami sepakat kerjasama ini dapat kita lakukan dengan saling bersinergi melalui jaksa pengacara negara dalam bentuk pertimbangan hukum, penjelasan hukum, diskusi pembahasan bersama, pendampingan hukum, pendapat hukum, monitoring dan evaluasi kepada pemerintah kabupaten musi rawas sebagai wujud kerjasama untuk saling mengisi dalam pembangunan daerah, untuk mewujudkan musi rawas mantab (maju, mandiri, bermartabat)," tambah bupati hj ratna machmud. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 9 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan