Honorer Non-Database dan Gagal CPNS 2024 Peluang Masuk PPPK Paruh Waktu

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Selasa , 30 Sep 2025 - 22:50

Rapat Dengar Pendapat bahas PPPK Paruh Waktu yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPRD Muba, Selasa 30 September 2025.-Foto: Pemkab Muba.-

honorer non-database dan gagal cpns 2024 peluang masuk pppk paruh waktu                            koranlinggaupos.id-pemerintah kabupaten musi banyuasin (muba) bersama komisi i dprd kabupaten muba komitmen untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer non-database bkn dan mereka yang gagal dalam seleksi cpns 2024 agar bisa diakomodasi sebagai aparatur sipil negara (asn) melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
komitmen itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (rdp) yang digelar di ruang rapat komisi i dprd muba, selasa 30 september 2025.
rapat dipimpin ketua komisi i dprd muba indra kusumajaya sh msi, dihadiri kepala bkp sdm muba h pathi riduan se atd mm, kabid guru dan tenaga kependidikan (gtk) dinas pendidikan dan kebudayaan muba drs h hairusnyah mm, wakil ketua komisi i dprd muba andri septa sh, sekretaris komisi i me’en saputri se, serta perwakilan tenaga honorer.
juru bicara aliansi tenaga honorer non-database bkn dan gagal cpns 2024, aisyah febriyanti  mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai yang sebelumnya digelar di kementerian pan-rb. 
baca juga:pemkab musi rawas perjuangkan nasib honorer non-database ke pemerintah pusat
baca juga:usulkan honorer non data base musi rawas tetap masuk formasi pppk paruh waktu, begini penjelasan bkpsdm
aksi itu diterima langsung oleh asisten deputi perencanaan dan pengadaan sdm aparatur kemenpan-rb, suryo hidayat.
“pihak kemenpan-rb menyambut baik aspirasi kami dan berkomitmen menampung masukan yang disampaikan. harapan kami, tenaga honorer yang minimal sudah mengabdi dua tahun bisa masuk kategori pppk paruh waktu,” tutur aisyah.
dalam kesempatan yang sama, kepala bkpsdm muba h pathi riduan menyampaikan, sesuai arahan terakhir dari menpan-rb, ada tiga kategori yang berpeluang diakomodasi sebagai pppk paruh waktu, yaitu:

tenaga honorer non-asn yang tidak masuk database bkn
peserta cpns yang tidak lulus
pegawai yang pernah mengikuti seleksi pppk namun tidak mendapatkan formasi, dengan syarat telah aktif bekerja minimal dua tahun.

baca juga:ratusan honorer non data base bkn datangi dprd musi rawas, ketua dprd menangis
baca juga:kabar terkini tentang 118 honorer yang sempat tercecer, begini hasil perjuangan bkpsdm lubuk linggau 
“dari hasil pendataan, ada 165 tenaga honorer di muba. sekitar 100 orang di antaranya sudah bekerja lebih dari dua tahun, sementara sisanya 65 orang belum mencapai dua tahun. kami siap memfasilitasi, mari sama-sama berjuang,” jelas pathi.
kabid gtk disdikbud muba, hairusnyah menambahkan, pihaknya telah mendata 537 tenaga honorer di sektor pendidikan dan akan mengkoordinasikan data tersebut ke bkp sdm muba. 
“nanti kami akan rinci lagi siapa saja yang memenuhi syarat agar bisa diusulkan menjadi pppk paruh waktu,” jelasnya.
ketua komisi i dprd muba indra kusumajaya, mengungkapkan bahwa pihak legislatif akan aktif mengawal proses ini.
baca juga:antrean skck membeludak gegara pppk paruh waktu 2025, ribuan honorer rela tunggu berjam-jam
baca juga:3 hal pemicu honorer tidak diusulkan diangkat jadi pppk paruh waktu
bahkan, pihaknya berencana menyampaikan langsung usulan ke kemenpan-rb.
“kami akan bantu memfasilitasi, tapi tentu tetap mengacu pada aturan yang berlaku. pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan rekan-rekan honorer agar masuk kategori pppk paruh waktu,” jelas indra.
indra menambahkan, perjuangan ini penting karena sesuai kebijakan pemerintah pusat, mulai 2026 tidak ada lagi tenaga honorer.
seluruh pegawai di instansi pemerintah akan berstatus asn, baik pns maupun pppk, termasuk skema pppk paruh waktu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 1 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan