Langgar Kode Etik, Oknum Advokat Disidang

Reporter: SUMEKS |

Editor: SULIS |

Senin , 15 Jan 2024 - 20:49

Suasana sidang yang digelar Majelis Kehormatan DKD PERADI Sumatera Selatan di Kantor DPC PERADI Palembang, Senin 15 Januari 2024.-Foto : Dok. Sumeks.Co-

Dia menambahkan, Majelis Kehormatan telah memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, sesuai dengan hukum acara yang diatur.

"Sehingga atas kepemimpinan Ketua Majelis Kehormatan Bapak Amirul Husni dapat terungkap fakta-fakta dalam perkara ini secara tepat," katanya lagi.

Setelah melalui alur proses persidangan akhirnya terbit putusan yang telah memenuhi nilai-nilai keadilan bagi Pengadu.

"Karena adanya ketegasan Ketua Majelis dalam memberi sanksi kepada Advokat Teradu BIY yang terbukti melanggar kode etik advokat. Dan hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penegakkan harkat dan martabat advokat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Maret 2002 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat," ungkap Akbar.

Untuk selanjutnya, apabila ada upaya banding yang dilakukan oleh advokat teradu B, ia berharap Majelis Kehormatan yang ditunjuk oleh Dewan Kehormatan Pusat PERADI untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat banding.

"Dan agar dapat mempertahankan dan menguatkan putusan yang telah baik ini," jelasnya.

Terpisah, Advokat B yang dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari SUMEKS.DISWAY.ID saat dikonfirmasi sejumlah awak media, menilai bahwa putusan MKD itu ngawur, dan nyata sekali Majelis KD tidak paham hukum dan kode etik advokat.

"Putusan MKD sangat berbahaya, oleh karena akan memaksa advokat sebagai penegak hukum tidak mentaati hukum. Saya akan banding terhadap putusan tersebut dan saya akan minta dilakukan pemeriksaan terhadap kompetensi Majelis Kode Etik," tuturnya.(*)

langgar kode etik, oknum advokat disidang                              sumsel, koranlinggaupos.id - seorang oknum advokat  dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 12 bulan dari profesinya.
advokat berinisial b itu terbukti melanggar kode etik. keputusan itu dibacakan oleh majelis kehormatan dewan kehormatan daerah (dkd) perhimpunan advokad indonesia (peradi) sumatera selatan dalam persidangan yang digelar di kantor dpc peradi palembang, senin 15 januari 2024.
sidang diketuai majelis amirul husni sh, didampingi majelis anggota dr davis edwar sh mhum dan dr else suhaimi sh mh.
pengaduan pelanggaran kode etik ini bermula dari adanya pemberian kuasa dari pt amen mulia (pengadu) kepada advokat b (teradu) untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang cacat hukum dan nonexecutable di atas objek yang terletak di kawasan jakabaring, kota palembang. 
baca juga:yusril : kasus dugaan pemerasan oleh firli bahuri banyak kejanggalan 
hal itu disampaikan akbar tan sh, dari kantor hukum akbar tan & partners sebagai penasihat hukum yang mendampingi direktur pt amen mulia.
upaya perlawanan ini dikuasakan oleh pt amen mulia kepada advokat b guna mempertahankan objek sita eksekusi, dengan alasan hukum, salah satunya adalah dikarenakan terdapat beberapa objek milik pihak ketiga yang ikut diletakkan sita eksekusi. 
namun, bertentangan dengan kuasa yang telah diberikan, advokat b justru mengeluarkan surat yang mengatasnakaman pt amen mulia, yang berisi penyerahan secara sukarela bangunan dan tanah objek eksekusi yang seharusnya dipertahankan. 
"tindakan inilah yang kemudian menjadi pokok pengaduan pada perkara ini, dan dengan putusan yang telah dibacakan oleh majelis kehormatan pada hari ini," kata akbar.
artinya, kata akbar, majelis kehormatan memandang tindakan yang dilakukan advokat b terbukti secara hukum adalah tindakan yang telah melampaui kuasanya. 
baca juga:rumah pejabat asisten ii dibobol maling
hal inilah juga yang menjadi dasar pertimbangan terjadinya pelanggaran kode etik advokat indonesia tanggal 23 maret 2002 dan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. 
"kami memahami betul jika hal ini merupakan tahap awal dari perjuangan kami. karena bagi pihak yang merasa keberatan dengan putusan ini, masih ada upaya hukum untuk mengajukan banding ke dewan kehormatan pusat peradi," ujarnya.
akbar tan juga memberikan apresiasi penuh kepada majelis kehormatan dewan kehormatan daerah peradi sumsel yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini.
dia menambahkan, majelis kehormatan telah memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, sesuai dengan hukum acara yang diatur.
baca juga:hilang 20 jam, balita ditemukan dalam kondisi ketakutan
"sehingga atas kepemimpinan ketua majelis kehormatan bapak amirul husni dapat terungkap fakta-fakta dalam perkara ini secara tepat," katanya lagi. 
setelah melalui alur proses persidangan akhirnya terbit putusan yang telah memenuhi nilai-nilai keadilan bagi pengadu.
"karena adanya ketegasan ketua majelis dalam memberi sanksi kepada advokat teradu biy yang terbukti melanggar kode etik advokat. dan hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penegakkan harkat dan martabat advokat, sebagaimana yang diamanatkan oleh kode etik advokat indonesia tanggal 23 maret 2002 dan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat," ungkap akbar. 
untuk selanjutnya, apabila ada upaya banding yang dilakukan oleh advokat teradu b, ia berharap majelis kehormatan yang ditunjuk oleh dewan kehormatan pusat peradi untuk memeriksa dan mengadili pada tingkat banding.
baca juga:polisi temukan banyak ganja di kantor camat
"dan agar dapat mempertahankan dan menguatkan putusan yang telah baik ini," jelasnya.
terpisah, advokat b yang dikutip koranlinggaupos.id dari sumeks.disway.id saat dikonfirmasi sejumlah awak media, menilai bahwa putusan mkd itu ngawur, dan nyata sekali majelis kd tidak paham hukum dan kode etik advokat. 
"putusan mkd sangat berbahaya, oleh karena akan memaksa advokat sebagai penegak hukum tidak mentaati hukum. saya akan banding terhadap putusan tersebut dan saya akan minta dilakukan pemeriksaan terhadap kompetensi majelis kode etik," tuturnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 16 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan