Negara Hadir, Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang di 2025

Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan agar seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat menikmati akses listrik ya--Foto : PLN UID S2JB

KORANLINGGAUPOS.ID – Pemerintah terus memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025.

Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis 16 Oktober 2025 menegaskan, terang listrik merupakan hak setiap warga negara.

Karena itu, Pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.

BACA JUGA:Oktober 2025 PLN ULP Lubuk Linggau Pemeliharaan Jaringan Perbaikan Konstruksi, Cek Jadwalnya

BACA JUGA:Hari Pertama Dibuka, Rekrutmen Nasional PLN Group Diminati Puluhan Ribu Pendaftar

“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo menargetkan 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia dapat segera bebas dari kegelapan.

Pemerintah memastikan program ini akan terus dikebut agar seluruh rakyat dapat menikmati terang yang sama dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN.

BACA JUGA:Waspada Penipuan! PLN Pastikan Rekrutmen Gratis dan Transparan

BACA JUGA:PLN UP3 Lubuk Linggau Perkuat Layanan dengan 5 Unit Pelanggan di Wilayah Barat Sumatera Selatan

Namun, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga.

“Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan