Dinsos Musi Rawas Terima 154 Berkas Proposal Santunan Kematian

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Rabu , 17 Jan 2024 - 19:58

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Evan Saipani-Foto : Dokumen Pribadi-

dinsos musi rawas terima 154 berkas proposal santunan kematian                            musi rawas, koranlinggaupos.id - diawal tahun 2024 setidaknya sudah 154 berkas proposal santuan kematian sudah masuk ke dinas sosial (dinsos) kabupaten musi rawas. jumlah tersebut termasuk berkas yang masuk diakhir tahun 2023 belum dicairkan.    
kepala dinsos kabupaten mura, dien candra, sh, mh melalui kabid perlindungan dan jaminan sosial, evan saipani menjelaskan realisasi santuan kematian tahun anggaran 2023 sebanyak 2.122 jiwa.
realisasi tersebut sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. 
"tanggal 8 desember 2023 pencairan terakhir. berkas yang masuk setelah tanggal 8 desember 2023 akan diproses untuk dibayarkan tahun 2024. disamping itu anggarannya juga sudah habis cukup untuk 2.122 jiwa," katanya kepada koran linggau pos.id. 
baca juga:ini yang dilakukan supriyadi sehingga sukses budidaya terong pondo 
menurutnya hingga pertengahan januari 2024 tercatat ada 154 berkas, termasuk berkas yang masuk di akhir tahun yang belum dibayarkan.
untuk proses pencairan evan belum dapat menjelaskan karena menunggu anggaran cair. 
kalau berdasarkan tahun sebelumnya pencairan di maret. "kalau tahun lalu bulan maret, namun untuk tahun ini kita belum tahu. semoga saja bisa cepat dicairkan," jelasnya. 
mengenai syarat untuk mendapatkan santuan kematian sama seperti tahun sebelumnya tidak ada perubahan aturan. sembari menambahkan syarat dimaksud administrasi kependudukan diantaranya kartu keluarga (kk), kartu tanda penduduk (ktp) akta kematian.  
baca juga:ini pesan pj sekda muba kepada seluruh pegawai 
namun yang perlu menjadi perhatian ahli waris jangan sampai terlambat mengajukan berkas santuan kematian kalau sudah punya kate kematian.
sebab masa berlaku akte kematian 3 bulan sejak diterbitkan. "kalau akte kematiannya sudah lebih tiga bulan tidak bisa memprosesnya.
makadari itu jangan sampai terlambat," himbaunya. 
namun demikain menurut evan belum ada kejadian ahli waris terlambat mengurus santuan kematian.
baca juga:ini pesan pj sekda muba kepada seluruh pegawai 
"belum ada kejadian yang terlambat kita hanya mengingatkan jangan sampai lalai. dan juga kentuan ini sudah kita sosialisasikan ke desa-desa sehingga sudh diketahui secara luas oleh masyarakat," paparnya. 
ketika ditanya bangaimana kalau tidak ada akta kematian apakah tidak bisa mengurus santunan kematian ? menurutnya masih bisa diurus namun harus diverikasi terlebih dahulu.
biasanya yang tidak bisa mengurus akta kematian karena tidak punya ktp, tidak punya kk.
dan biasanya usianya diatas 70 tahun. orang tua kebanyakan tidak punya ktp sehingga mereka tidak bisa mengurus akta kematian. 
baca juga:cepat atasi gangguan internet di opd 
kalau ada yang mengajukan santuan kematian yang tidak ada akte kematian dinsos kabupaten musi rawas akan melakukan verikasi lapangan dengan menanyakan kepada aparat desa dan tetangga warga tersebut benar atau tidak ada kematian seperti yang ada pada data yang dilaporkan ke dinsos kabupaten musi rawas.
 "kalau memang ada maka bisa diposes santunan kematiannya. sudah ada yang seperti ini, kita proses santuan kematianhya karena memang benar adanya," paparnya.  
namun demikian untuk yang tidak ada akte kamatian ini ada tambahan syarat  yaitu mengisi blangko pernyataan akhli waris dan diketahui kades.
"ada tambahan blangko pernyataan dari ahli waris dan diketahui kades," ungkapnya. 
baca juga:pengurus dpd forpess lubuklinggau resmi dilantik, catat program kerjanya demi wujudkan pesantren berkualitas
semua data santuan kemarian diuplod ke sistem aplikasi. "jika datanya tidak benar misalnya akte kematianya palsu maka tidak diterima sistem, secara otomatis menolak," ucapnya. 
namun demikian evan menegaskan tidak semua kematian bisa mendapatkan bantuan santunan kematian. "warga meninggal karena bunuh diri, warga meninggal karena melakukan perbuatan terlarang seperti aborsi, atau meninggal karena hukuman mati karena putusan pengadilan tidak bisa mendapatkan santuan kematian," tegasnya. 
santunan kematian ini merupakan program unggulan bupati mura, hj ratna machmud dan wakil bupati hj suwarti.  (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 18 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan