Kejari Musi Rawas Ikuti Optimalisasi Program JAGA DESA

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas turut berpartisipasi dalam kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA). Hal ini dilaksanakan juga untuk menyambut Hari Desa Nasional 2026 yang digelar secara daring, Rabu 10 Desember 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Vivi Eka Fatma, S.H., M.Kn., Kepala Seksi Intelijen Gustian Winanda, S.H., M.H., jajaran Kejari Musi Rawas, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Musi Rawas.

Pada kesempatan tersebut, Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Subeno, S.H., M.M., memaparkan sejumlah agenda strategis, di antaranya pembentukan Tim Penilai Lomba Tertib Pengelolaan Keuangan Desa, sosialisasi kepatuhan entri data pada aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding (Jaga Desa), serta penyelenggaraan Lomba Film Pendek Jaksa Garda Desa tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Subeno menjelaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Melalui berbagai program dan kompetisi yang digagas, Kejaksaan berharap dapat mendorong pemerintah desa untuk semakin tertib dalam pengelolaan keuangan, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA:Atas Beberapa Pertimbangan ini, Kejari Musi Rawas Hentikan Penuntutan Kasus KDRT

BACA JUGA:Bapas Muratara Dampingi Klien Anak di Kejari Musi Rawas, Komitmen Hukum Ramah Anak dan Berkeadilan

Selain itu, penyelenggaraan Lomba Film Pendek Jaksa Garda Desa juga diharapkan menjadi ruang kreatif bagi masyarakat desa untuk mengekspresikan aspirasi serta menggali potensi yang dimiliki. Media audio-visual dinilai efektif untuk mempromosikan wisata, budaya, adat, pangan lokal, serta meningkatkan literasi media sosial di tingkat desa.

Program ini juga selaras dengan tujuan besar JAGA DESA dan mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam penguatan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kejari Musi Rawas menyambut baik langkah ini dan menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.