Kepala Sekolah Dapat Ponsel Gratis dari Pj Bupati Apriyadi

MUBA, KORANLINGGAUPOS.ID - Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba dan ratusan kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP Negeri/ Swasta se-Kabupaten Muba melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor).

Acara berlangsung di Opproom Pemkab Muba, Senin 22 Januari 2024.

Di sela-sela kegiatan Rakor, Pj Bupati Apriyadi telah menyiapkan doorprize berupa tiga buah handphone (ponsel) untuk dibagikan secara gratis kepada para kepala sekolah yang hadir pada rakor hari ini, dengan cara menjawab quiz dengan benar yang dilontarkan langsung oleh Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Menurut Pj Bupati Apriyadi, kepala sekolah sebagai insan pendidikan dan pemangku kebijakan memiliki berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah diharapkan dapat memperhatikan kondisi di sekolah masing-masing.

BACA JUGA:Fasyankes di Muba Butuh Tambahan Obat-obatan Penyakit Penyerta Banjir

“Kepala sekolah harus dapat mengatur sekolahnya, mengembangkan sekolah, serta meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di sekolah, sehingga bisa mendukung program pendidikan di Kabupaten Muba,” imbuhnya.

Apriyadi menyebutkan, pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memberikan mutu pelayanan terbaik bagi anak-anak sekolah.

Dan untuk sarana dan prasarana akan terus dibenahi dibeberapa sekolah.

“Alhamdullilah Pemkab Muba sangat memprioritaskan alokasi anggaran di bidang pendidikan, oleh karena itu kepada para tenaga pendidik wajib memberikan pendidikan yang baik bagi generasi penerus. Menjadi tugas utama tenaga pendidik memberikan kualitas pendidikan yang terbaik,”ucapnya.

BACA JUGA:Belasan Fasilitas Kesehatan di Muba Terendam Banjir, Nakes Jemput Bola Obati Warga

Diakhir arahannya, Pj Bupati mengingatkan kepada para kepala sekolah mengingat saat ini tahun 2024 adalah tahun politik.

Para kepala sekolah, guru maupun pengawas untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau black campain bagi siapa yang melakukan hal tersebut maka akan diberikan sanksi tegas.

“Kepada para kepala sekolah tolong diberikan izin kepada guru baik itu PNS, PPPK maupun honorer yang terlibat kepanitiaan pada pesta demokrasi mohon dibantu, mulai jadi PPK, KPPS, Panwascam dan lainnya agar dapat menjalankan mandat ini dengan baik demi mensukseskan pesta demokrasi tahun 2024 ini,”ucapnya.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumsel, Arla Achmad Mangunwibawa SPSi MSi mengungkapkan, dirinya mengapresiasi atas optimaliasai teknologi pendidikan berbasis digital di Kabupaten Muba sudah mencapai 84 persen, kedepan akan didorong untuk 100 persen pemanfaatan transformasi pendidikan berbasis digital.