Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies : Katanya Netral

YOGYAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Dengan beredarnya pernyataan Presiden RI Joko Widodo, jika seorang presiden boleh kampanye dan memihak salah satu calon dalam kontestasi Pemilu 2024.

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan merespon pernyataan presiden Jokowi tersebut.

Anies Baswedan merasa heran dengan sikap Presiden Jokowi akan hal yang telah disampaikannya, apalagi Jokowi perna berbicara terkait netralitas penyelenggara negara pada Pemilu 2024.

"Ya, menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," kata Anies di Kepatiahan Yogyakarta, Rabu 24 Januari 2024.

BACA JUGA:Hasil Survei Indikator Politik Indonesia Eletabilitas Gerindra Lebih Tinggi dari PDI-Perjuangan

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies.

Namun, Anies meminta kepada masyarakat untuk mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu, pasalnya sikap tersebut dia anggap tidak konsisten.

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerana dan menilai," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta.

Melihat kejadian itu, Anies menegaskan dirinya berkomitmen untuk menjaga negara agar tak dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi, namun tetap di jalur hukum yang sudah ditentukan.

BACA JUGA:Presiden Jokowi : Pejabat Publik Boleh Kampanye dan Boleh Memihak tapi Ada Aturanya

"Di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya, bernegara itu mengikuti aturan hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.