PKSP Hanya Disetujui 99 Hektar Ini yang akan Dilakukan Disbun

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Kamis , 25 Jan 2024 - 20:41

Kgs Muhammad Effendi Fery-Foto : Muhammad Yasin/linggau pos -

Petani sawit yang ingin ikut program PKSP mengajukan usulan melalui kelembagaan seperti gabungan kelompok tani (Gapoktan) atau Koperasi Unit Desa (KUD) dan sebagainya. Satu kepala keluarga (KK) maksimal boleh mengusulkan empat hektar.

Sementara itu, untuk satu kelembagaan boleh mengusulkan minimal 50 hektare, maksimal tidak terbatas. Dan kelembagaan yang akan mengusulkan PKSP harus memiliki badan hukum dan harus memiliki akun PKSP. Akun PKSP di daftarkan ke Disbun Kabupaten Mura.

Kalau belum ada akun PKSP mendaftar dulu untuk mendapatkan akun agar bisa mengakses aplikasi PKSP.

Jika memenuhi syarat dan usulan disetujui Kementerian maka dilakukan perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPD PKS), bank mitra dan kelembagan KUD. Bantuan program PKSP dicairkan melalui rekening petani kemudian dipindahkan ke rekening kelembagaan.

Dana itu yang bisa ambil kelembagaan. Namun demikian dana bisa diambil harus sesuai dengan RAP, Dan langsung dioperasionalkan oleh KUD itu sendiri. Disbun Kabupaten Musi Rawas hanya memantau dan mengawasi dalam pelaksanaan.

Dana yang tersedia diperhitungkan hingga TM3 (tahun tanam ke 3). Maka dari itu, pekebun juga mesti rajin dan berinisiatif untuk nyari tambahan guna pengelolaan kebun sawit menjadi lebih baik, diantaranya dalam pemupukan, penyiangan, dan perawatan lainnya yang memungkinkan menunjang dalam pertumbuhan kelapa sawit yang standar dan mengikuti cara tehnis mengelola kebun sawit yang baik. (*)

pksp hanya disetujui 99 hektar ini yang akan dilakukan disbun                             musi rawas, koranlinggaupos.id –target program peremajaan kelapa sawit pekebun (pksp) kabupaten musi rawas (mura) tahun 2023 tidak tercapai target.
program dari kementerian pertanian ri direktorat jenderal perkebunan itu pada tahun 2023 di kabupaten musi rawas hanya disetuji 99 hektar dari 2.000 hektar yang ditargetkan. 
"kouta pksp kabupaten musi rawas tahun 2023 sebanyak 2.000 hektar yang disetui direktorat jenderal perkebunan hanya 99 hektar, berdasarkan aplikasi," demikian kata kepala dinas perkebunan (disbun) kabupaten musi rawas, kgs muhammad effendi fery, kepada koran linggau pos.id. 
pksp merupakan program kementerian pertanian melalui dirjen disbun dananya berasal dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (bpdpks). "pksp diatur dari kementerian pertanian, pendaftarannya  semua pakai aplikasi," jelasnya. 
baca juga:kisah sukses pengrajin batik kabupaten musi rawas
sementara itu untuk kouta tahun 2024 belum diketahui kabupaten musi rawas akan diberikan berapa.
namun demikian fery panggilan akrap kgs muhammad effendi fery, kouta kabupaten musi rawas tidak berkurang tatap 2.000 hekter. "kita berharap tidak berkurang tetap 2.000 hektar, atau pling tidak kita akan berupaya bisa dapat 1.000 hektar," jelasnya. 
untuk perlu untuk meyakinkan kementerian pertanian melalui dirjen disbun. "untuk itu nanti saya akan paparan unutk mengajukan usulan mendapatkan program pksp," tambahnya.
diakuinya, untuk mendapatakan pksp tidak gampang banyak syarat yang harus dipenuhi petani kelapa sawit diantaranya lahan kebun kepala sawit yang disulkan tidak masuk dalam kawasan hak guna usaha (hgu) perusahaan kelapa sawit. 
baca juga:produksi beras tahun 2023 sebanyak 153.810 ton
kemudian, tidak masuk kawasan hutan baik hutan produksi, hutan gambut, hutan lindung dan tidak masuk kawasan pertanian dan perikanan.
misalnya kalau di kabupaten musi rawas seperti kecamatan tugumulyo merupakan kawasan lahan pertanian, kalau lokasi kebun sawit di tugumulyo tidak boleh mengajukan program bantuan pksp. 
selain itu syarat untuk mengsulkan program pksp umur pohon kelapa sawit diatas 25 tahun atau produktifitasnya kurang dari satu ton per hektare per tahun.
atau pohon sawit berasal dari benih biji sawit sembarangan tidak bersertifikat.
baca juga:dhl musi rawas akan bangun tempat pengolahan sampah terpadu
petani sawit yang ingin ikut program pksp mengajukan usulan melalui kelembagaan seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) atau koperasi unit desa (kud) dan sebagainya. satu kepala keluarga (kk) maksimal boleh mengusulkan empat hektar. 
sementara itu, untuk satu kelembagaan boleh mengusulkan minimal 50 hektare, maksimal tidak terbatas. dan kelembagaan yang akan mengusulkan pksp harus memiliki badan hukum dan harus memiliki akun pksp. akun pksp di daftarkan ke disbun kabupaten mura.
kalau belum ada akun pksp mendaftar dulu untuk mendapatkan akun agar bisa mengakses aplikasi pksp. 
jika memenuhi syarat dan usulan disetujui kementerian maka dilakukan perjanjian tiga pihak antara badan pengelola  dana peremajaan kelapa sawit (bpd pks), bank mitra dan kelembagan kud. bantuan program pksp dicairkan melalui rekening petani kemudian dipindahkan ke rekening kelembagaan. 
baca juga:5 tahun petani desa suro tidak dapat air, ini harapan mereka 
dana itu yang bisa ambil kelembagaan. namun demikian dana bisa diambil harus sesuai dengan rap, dan langsung dioperasionalkan oleh kud itu sendiri. disbun kabupaten musi rawas hanya memantau dan mengawasi dalam pelaksanaan. 
dana yang tersedia diperhitungkan hingga tm3 (tahun tanam ke 3). maka dari itu, pekebun juga mesti rajin dan berinisiatif untuk nyari tambahan guna pengelolaan kebun sawit menjadi lebih baik, diantaranya dalam pemupukan, penyiangan, dan perawatan lainnya yang memungkinkan menunjang dalam pertumbuhan kelapa sawit yang standar dan mengikuti cara tehnis mengelola kebun sawit yang baik. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 26 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan