Presiden Bisa Kampanye dan Memihak, ini Pesan Anies dari Masyarkat untuk Presiden

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan presiden bisa kampanye dan memihak, ditanggapi Anies Baswedan calon Presiden Nomor urut 1 ini.

Pada kesempatan acara Desak Anies, Anies menjawab pertanyaan salah satu peserta diskusi.

Ketika diangkat menjadi penyelenggara negara, maka pikiran perbuatan tindakan harus merujuk pada kostitusi.

Menurut peserta penyelenggara negara tidak bisa melakukan tindakan, perkataan diluar konstitusi.

BACA JUGA:Pernyataan Presiden Jokowi Masih Menjadi Perbincangan Hangat

menjalankan negera bukan pakai selera, perasaan, filing, karena mejalankan negara pakai aturan.

"Jadi saya ketika mendengar itu, saya bilang panggil ahli hukum tata negara, apakah pernyataan itu sesuai ketentuan hukum yang ada di republik ini, jadi bukan soal setuju atau tidak setujua, ini benar atau salah," kata Anies dikutip Fajar.co.id, Jumat 26 Januari 2024.

"Kalau kita membiarkan setiap pernyataan itu kita cari yang setuju atau tidak setuju akhirnya nggak jelas benar apa salahnya," sambungnya.

Menurut Anies presiden merupakan posisi tertinggi sebagai penjaga etik di suatu negara. Sehingga tugasnya harus melampaui partisan politik atau politik kepentingan.

BACA JUGA:KPU Sebut Presiden dan Wapres Boleh Kampanye Ini Syaratnya

"Menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik di republik ini, dia harus melampaui partisan politik, dia harus melampaui politik-politik kepentingan, karena dia membawa simbol negara,"jelasnya.

Seharusnya kata Anies, seorang kepala negara harus menjadi pengayom dan contoh buat masyarakat luas.

"Memayongi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Bagaiamana kalau penyelenggara panitia sekaligus peserta, apa yang terjadi," ucapnya.

"Jadi kalau penyelenggara yah jadi penyelenggara negara, peserta kontestasi yah peserta kontestasi, jangan dicampur," sambung Anies.