Pernyataan Presiden Jokowi Masih Menjadi Perbincangan Hangat

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID -Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi boleh memihak dan boleh kampaye terus menjadi topik pembahasan baik dikalangan elit politik dan masyarakat. 

Kali ini giliran Calon Wakil Presiden (Capres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Presiden Jokwo. Pria akrap disapa Cak Imin mengaku sedih melihat sikap Presiden Jokowi yang mengaku jika presiden boleh kampanye dan memihak.

Melihat kondisi tersebut, Cak Imin sarankan Jokowi belajar dari SBY agar ambil cuti jika ingin kampanye.

"Ya saya sangat sedih kalau punya presiden yang kemudian memilih jalan yang tidak untuk (mengayomi) semuanya," kata Cak Imin di Badung, Bali, Jumat, 26 Januari 2024 dikutif dari DISWAY.ID.

BACA JUGA:KPU Sebut Presiden dan Wapres Boleh Kampanye Ini Syaratnya

Ia pun mengusulkan jika akhirnya Presiden Jokowi tetap ingin mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, sebaiknya terlebih dahulu cuti dari posisi saat ini.

"Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," ucap.

Ia menambahkan jika akhirnya Presiden Jokowi tetap ingin mendukung salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024, sebaiknya terlebih dahulu cuti dari posisi saat ini.

"Kalau berpihak harus cuti segera, kita hormat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," katanya.

BACA JUGA:Ini Jadwal Pilpres Jika Terjadi Dua Putaran

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Namun, Jokowi menegaskan dalam berkampanye tersebut pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.