DPRD Sumsel H Suhada Reses, Warga Mengeluhkan Biaya Seragam Sekolah Tembus Rp 5 Juta

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: SULIS |

Jumat , 02 Feb 2024 - 19:24

Suasana Reses Tahap I Tahun 2024 Anggota DPRD Provinsi Sumsel Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Suhada, Kamis 1 Februari 2024.-Foto : Dhaka R Putra-Linggau Pos

dprd sumsel h suhada reses, warga mengeluhkan biaya seragam sekolah tembus rp 5 juta                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - anggota dprd provinsi sumatera selatan (sumsel) daerah pemilihan (dapil) viii kabupaten musi rawas, kota lubuklinggau, dan kabupaten musi rawas fraksi partai keadilan sejahtera (pks), h suhada sarbini menggelar reses tahap i tahun 2024.
reses tahap i tahun 2024 ini untuk menyerap aspirasi masyarakat. reses dilaksanakan di kediaman pak jirut di jalan merpati rt 03 kelurahan bandung kanan kecamatan lubuklinggau barat i, kamis 1 februari 2024 pukul 14.30 wib.
h suhada sarbini menjelaskan sebelumnya saya menggelar reses pertama di kelurahan ulak lebar.
dan hari ini, reses kedua di kelurahan bandung kanan.
baca juga:hj rosmala dewi anggota dprd kota lubuklinggau reses iii 2023
“dalam pelaksanaan reses ini ternyata di kelurahan bandung kanan berbeda sekali yang dialami di kelurahan ulak lebar, di kelurahan bandung kanan tidak terlalu banyak usulan-usulan tentang pembangunan sarana prasarana seperti jalan, siring dan listrik, mungkin karena kelurahan ini di tengah tengah kota jadi infrastrukturnya sudah bagus,” katanya.
kemudian, berbeda temuan saat reses pertama di kelurahan ulak lebar kemarin, masih banyak usulan pembangunan jalan, talud, drainase, penerangan jalan dan lainnya. namun kesamaannya adalah ternyata permasalahan utama di dua kelurahan ini adalah tersedianya lahan tempat pemakaman umum (tpu).
“ini harus menjadi perhatian pemerintah kedepannya karena masyarakat membutuhkan tpu itu,”ungkapnya.
selain itu, keluhan masyarakat tentang penerimaan siswa baru dan akan menjadi bahan diskusi kami di komisi v, permasalahan-permasalahan yang muncul akibat kesalahan, pemahaman atau faktor kesengajaan dari pelaksana tingkat sekolah.

baca juga:hj rosmala dewi anggota dprd kota lubuklinggau reses iii 2023
“jangan sampai ini justru jadi permasalahan yang terus berulang setiap tahunnya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mungkin anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik jika dalam proses penerimaan siswa barusaja anak-anak sudah trauma, jelasnya.
kemudian, trauma dengan susahnya untuk masuk sekolah yang mereka inginkan, trauma juga dengan biaya-biaya yang tinggi sedangkan setelah mereka tamat sekolah, mereka bingung mau melanjutkan kemana karena tidak ada jaminan mereka bisa mendapatkan pekerjaan.
“jadi memang ini harus kita selesaikan dan pemerintah harus benar-benar hadir dan serius menyelesaikan masalah ini yang telah kami temui dalam dua reses ini,”tegasnya.
dikatakannya,  beberapa hari ke depan, masih ada agenda reses beberapa titik di beberapa kelurahan.
baca juga:masyarakat karya bakti antusias di reses iii 2023 anggota dprd lubuklinggau hendri juniansyah 
“pasti ada permasalahan yang mungkin sama, dan ada juga yang berbeda, tapi inilah gunanya reses kami dapat bertemu dengan masyarakat, mendengar dan menyerap informasi langsung dari mereka, tentang permasalahan utama yang mereka hadapi yang sangat mendasar. kemudian, keluhan masyarakat ada yang mengeluhkan biaya pakaian seragam sekolah mencapai rp 5 juta dan mohon maaf kami saja anggota dprd saja berat apalagi yang orangtuanya buruh serta yang orangtuanya pns juga berat. maka, kami akan menghimbau kepada pihak sekolah agar tidak membebani orangtua murid itu dengan kewajiban-kewajiban harus membeli seragam sekolah mulai dari hari senin hingga sabtu dan ada jenis pakaiannya tersendiri karena itu sangat memberatkan,” ia menambahkan.
h suhada sarbini menceritakan dahulu kita juga pernah sekolah dan mohon maaf terasa bagaimana ketika pakaian kita tidak sama dengan orang lain, apalagi anak-anak kita ini tidak semua sama karakternya.
“ada anak-anak yang tidak sama seragamnya maka anak-anak tidak mau sekolah dan kalau anak-anak selama tiga hari tidak sekolah sehingga nantinya anak-anak berhenti sekolah,”katanya.
kemudian, akhirnya program wajib belajar 9 tahun ini tidak sukses karena kebijakan-kebijakan yang memberatkan.
baca juga:hambali lukman selesaikan reses iii perorangan 2023 perjuangkan aspirasi masyarakat
“jadi mohon kerjasamanya juga teman-teman media, kita sama-sama menyuarakan ini supaya kedepannya hal-hal yang memberatkan masyarakat ini agar bisa diminimalisir sehingga masyarakat bisa terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 3 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan