Begini Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Muratara

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Senin , 29 Jun 2026 - 19:41

Lahan Sekolah Rakyat Kabupaten Muratara di komplek perkantoran Pemkab Muratara Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara.-Foto: tangkap layar Dinsos Muratara.-

KORANLINGGAUPOS.ID-Tim dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Selatan (Sumsel) pada 11 Juni 2026 lalu kembali mengecek lokasi lahan Sekolah Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kabar ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Muratara, Zulyan Putra Franta, S.IP., M.Si kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Senin 29 Juni 2026.

Menurut Zulyan sapaan akrabnya bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat bertahap di seluruh Indonesia.

"Namun pada prinsipnya kita sudah mengusulkan. Lahan sudah ada," jelasnya.

Luasnya lahan yang siapkan Pemkab Muratara untuk membangun gedung Sekolah Rakyat 6,06 hektar.

Lokasi di komplek perkantoran Pemkab Muratara Kelurahan Muara Rupit.

Ditambahkannya perkembangan terbaru mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muratara ada beberapa perubahan ketentuan yang harus dipersiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara.

"Namun sekarang ini ada tambahan lagi, izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah," tambahnya.

Kemudian soal pematangan lahan atau land clearing.

Lahan seluas 6,06 hektar yang dipersiapkan Pemkab Muratara untuk membangun gedung Sekolah Rakyat harus sudah dilakukan pematangan lahan.

begini progres pembangunan sekolah rakyat di muratara                            koranlinggaupos.id-tim dari balai penataan bangunan prasarana dan kawasan (bpbpk) sumatera selatan (sumsel) pada 11 juni 2026 lalu kembali mengecek lokasi lahan sekolah rakyat di kabupaten musi rawas utara (muratara).
kabar ini diungkapkan kepala dinas sosial (dinsos) kabupaten muratara, zulyan putra franta, s.ip., m.si kepada koranlinggaupos.id, senin 29 juni 2026.
menurut zulyan sapaan akrabnya bahwa pembangunan gedung sekolah rakyat bertahap di seluruh indonesia.
"namun pada prinsipnya kita sudah mengusulkan. lahan sudah ada," jelasnya.
baca juga:bukan pendaftaran umum, penerimaan siswa sekolah rakyat dilakukan berbasis dtsen
baca juga:pembangunan 93 sekolah rakyat ditargetkan selesai juni 2026
luasnya lahan yang siapkan pemkab muratara untuk membangun gedung sekolah rakyat 6,06 hektar.
lokasi di komplek perkantoran pemkab muratara kelurahan muara rupit.
ditambahkannya perkembangan terbaru mengenai rencana pembangunan sekolah rakyat di kabupaten muratara ada beberapa perubahan ketentuan yang harus dipersiapkan pemerintah kabupaten (pemkab) muratara.
"namun sekarang ini ada tambahan lagi, izin analisis dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan gedung sekolah rakyat harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah," tambahnya.   
baca juga:pendaftar sudah ratusan pembangunan sekolah rakyat di musi rawas belum bisa dilaksanakan, ini penyebabnya
baca juga:sekolah rakyat lubuk linggau masih lengkapi kkpr syarat usulan kkpr  
kemudian soal pematangan lahan atau land clearing.
lahan seluas 6,06 hektar yang dipersiapkan pemkab muratara untuk membangun gedung sekolah rakyat harus sudah dilakukan pematangan lahan.
"dari total 6,06 hektar lahan tersebut 3 hektar sudah dilakukan pematangan. karena awalnya pembangunan gedung sekolah rakyat dibangun secara bertahap sehingga lahan dimatangkan 3 hektar. sekarang berubah seluruhnya harus dimatangkan," jelasnya.
untuk membuat amdal dan mematangkan lahan membutuhkan dana sementara pada tahun 2026 ini belum dianggarkan.
baca juga:sekolah rakyat di musi rawas belum bisa terima siswa, masih tunggu persetujuan anggaran perubahan
baca juga:penerimaan siswa untuk sekolah rakyat di musi rawas belum bisa dilaksanakan 
untuk itu akan dianggarkan dulu direncanakan akan dianggarkan di apbd induk 2027.
"karena di apbd perubahan 2026 ini tidak memungkinkan karena efisiensi anggaran," tegas.  
zulyan mengukapkan bahwa baru-baru ini pihaknya zoom meeting dengan pihak kementerian sosial (kemensos), kementerian pu.
"zoom meeting kita (muratara) serentak dengan kota lubuk linggau," sebutnya.
baca juga:pembangunan sekolah rakyat di ogan ilir juli selesai, ini kriteria siswa yang bisa sekolah di sini
baca juga:sekolah rakyat di musi rawas masih terkendala perizinan dan anggaran 
balai penataan bangunan, prasarana dan kawasan (bpbpk) merupakan unit pelaksana teknis (upt) dibawah direktorat jenderal cipta karya, kementerian pekerjaan umum (pu) .
bpbpk bertugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, hingga evaluasi infrastruktur permukiman di setiap daerah.
setidaknya ada tiga tugas dan fungsi bpbpk diantaranya :

penyediaan air minum dan sanitasi seperti membangun sistem penyediaan air bersih (spam), pengelolaan air limbah domestik, dan drainase lingkungan.
penataan dan pengelolaan kawasan seperti pengembangan infrastruktur permukiman, penataan bangunan gedung, dan pengelolaan rumah negara.
penanganan khusus seperti, mengembangkan infrastruktur kawasan strategis nasional tertentu diantaranya membangun gedung sekolah rakyat serta penanggulangan pascabencana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, Selasa, 30 Juni 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan