Kata Mahfud Ada Jual Beli Jabatan di Kementerian, Ternyata Karena ini Bocorannya?

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Jumat , 09 Feb 2024 - 15:38

Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD--Instagram : @mohmahfudmd

kata mahfud ada jual beli jabatan di kementerian, ternyata karena ini bocorannya?                            jakarta, koranlinggaupos.id - calon wakil presiden nomor urut 3, mahfud md mengatakan dirinya berjanji akan menata ulang proses seleksi apartaur silip negara (asn) yang akan menempati jabatan di kementerian atau lembaga.
hal itu untuk mencegah jual beli jabatan asn di kemeneterian dan lembaga diungkapkan mahfud pada acara tabrak, prof! di pos block jakarta.
hal itu juga menindak lanjuti pasca dibubarkannya komisi apartaur sipil negara (kasn) setelah terbit undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
“nanti bisa mencari alternatif lain, yang penting proses seleksi pejabat bisa objektif dan akuntabel kepada masyarakat. karena sekarang praktik jual beli jabatan masih banyak,” tegas mahfud.
baca juga:jika ganjar-mahfud menang pilpres ahok pilih jadi jaksa agung atau menkeu 
selain maraknya jual beli asn, mahfud juga mengatakan bahwa terjadi kolusi di tingkat menteri untuk menyetujui seseorang menjadi pejabat di lingkungan asn.
"katanya sudah asn, tetapi penentunya tetap orang-orang tertentu juga di kementeriannya. meskipun asn sudah setuju, menterinya tidak setuju, tidak bisa juga (mengisi jabatan, red.). yang menentukan di tingkat menteri juga banyak kolusi-kolusi juga," ujar mahfud.
menurutnya terdapat pula sejumlah oknum asn yang juga menjadi penentu jabatan pada internal kementerian.
"meskipun asn sudah setuju menterinya tidak setuju ya enggak bisa, yang menentukan di tingkat menteri saja masih banyak kolusinya. jadi harus ditata ke depan,” kata dia.
baca juga:sopir diduga ngantuk bus rombongan kampaye ganjar-mahfud terguling 
sementara itu, mahfud menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat komisi aparatur sipil negara (kasn) yang menentukan atau memberikan rekomendasi nama yang berhak menjadi pejabat-pejabat eselon i.
"sehingga kalau mau jadi pejabat itu minta izin dulu ke sana (kasn). kalau kasn setuju, nih memenuhi syarat, lalu disuruh nanti open bidding (penawaran terbuka) atau nanti disuruh seleksi lagi. nanti diberitahukan ke kasn, ini lolos, baru nanti ke presiden," tuturnya.
walaupun demikian, mahfud mengatakan bahwa kasn dalam praktiknya justru menghambat proses pengisian posisi atau jabatan di kementerian/lembaga.
sebenarnya dilanjutkannya, kasn itu bagus.
baca juga:respect mahfud md dan ahok mundur, netizen : prabowo kapan mundur
maksudnya agar setiap pejabat negara yang akan menduduki jabatannya diselidiki dulu oleh kasn, itu tujuannya.
"tetapi di dalam praktik, lalu banyak menghambat juga karena di situ orang perlu mengangkat pejabat tetapi kasn belum memberi izin. terkadang yang sudah didisposisi oleh kasn, sudah jadi pejabat, korupsi juga," kata mahfud.
oleh sebab itu, lanjut mahfud, kasn disepakati dihapus usai terbitnya undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
"dari pada ini memperpanjang birokrasi, lalu pemerintah dan dpr sepakat, sudahlah tidak perlu kasn. sehingga di dalam undang-undang baru itu (kasn) dihapus. nanti kita cari alternatif lain, yang penting nanti proses seleksi pejabat itu bisa objektif, bisa akuntabel terhadap masyarakat karena sekarang ini jual beli jabatan masih banyak juga meskipun sudah asn," ujarnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 3 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan