Oknum Kepala Puskesmas Arogan Ini yang Dilakukan Bawahan

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Jumat , 09 Feb 2024 - 20:17

Pj Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa berikan komentar buntut oknum Kepala Puskesmas Sabokingking yang dilaporkan 18 pegawai ke Inspektorat.-Foto: dokumen/sumeks.co-

oknum kepala puskesmas arogan ini yang dilakukan bawahan                            palembang, koranlinggaupos.id - oknum kepala puskesmas sabokingking yang dilaporkan 18 pegawai ke inspektorat lantaran diduga arogan.
menyikapi laporan tersebut pj wali kota palembang, h ratu dewa angkat bicara.
dikutif dari sumeks.co, setelah 18 pegawai melaporkan kepala puskesmas sabokingking, ratu dewa mengungkapkan, pihaknya sedang meminta inspektorat palembang untuk melakukan verifikasi lebih lanjut jika ada laporan resmi.
setelah menerima laporan resmi, langkah selanjutnya adalah membentuk tim khusus (timsus) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
baca juga:sumsel pelopor pertama di indonesia mengadakan rapat sinergitas kominda bersama kpu dan bawaslu
"kelompok timsus ini terdiri dari inspektorat, bkpsdm, dan bagian hukum. setelah menerima rekomendasi dari pengawasan internal dan laporan resmi, langkah selanjutnya adalah menanggapi dan melanjutkan tindakan yang diperlukan," ungkapnya kepada sumeks.co pada jumat 9 februari 2024 pagi. 
meski sudah ada penjelasan dari setiap pihak, ratu dewa menyebutkan bahwa situasi ini tetap menarik perhatian untuk menjaga kenyamanan pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
"nantinya, keputusan apakah akan dikenakan hukuman ringan, sedang, atau berat akan dibahas dalam rapat penjatuhan disiplin," tukasnya. 
diberitakan sebelumnya, oknum kepala puskesmas sabo kingking dilaporkan 18 pegawainya ke inspektorat kota palembang kemarin, selasa 6 februari 2024.
baca juga:thailand inventor day ipitex 2024, 11 medali diraih di universitas sriwijaya
hal itu lantaran diduga kepala puskesmas sabo kingking tidak profesional dan arogan kepada 18 orang pegawainya. 
kepala inspektorat kota palembang, jamiah haryanti membenarkan adanya laporan karyawan yang melaporkan karena mengeluhkan kepala puskesmas sabo kingking. 
"benar ada laporan tersebut, saya pulang dari kegiatan di rumah dinas tasik selasa 6 februari, lalu pulang kantor melihat ramai orang. saya tanya dari mana, mereka mengaku dari puskesmas sabo kingking," ungkap jamiah saat dikonfirmasi sumeks.co, rabu 7 februari 2024.
karena ramainya karyawan tersebut mendatangi kantor inspektorat palembang, jamiah haryanti langsung menanyakan keluhan mereka.
"terus saya tanya ada masalah apa, mereka ramai saya persilakan masuk dan sampaikan keluhannya. mereka saya suruh cerita dan curhatlah mereka," terangnya. 
baca juga:mtsn 1 dan min 1 digugat terkait sengketa lahan ini penjelasan plh kanwin kemenag sumsel 
"ternyata menyampaikan keluhannya terhadap kepala puskesmasnya. saya tanggapi memang benar puskesmas ini tidak boleh seperti itu, jadi pimpinan harus bisa mengayomi, karena kerja itu bukan satu orang melainkan bersama-sama," jelasnya lagi. 
lanjut jamiah haryanti, pegawai yang melaporkan tersebut menyampaikan keluhannya sambil menangis. 
"saya melihat mereka nangis di hadapan saya, saya kasihan banget. ya sudah saya panggilan emak kalian kadinkes palembang, saya telepon dr fenty. saya bilang bu tolong ke kantor saya, ini anak-anak ibu tertekan dan takut karena kepala puskesmasnya arogan sekali. kepala puskesmasnya itu berinisial m," tuturnya. 
diungkapkan jamiah bahwa mereka yang melaporkan mengaku menderitanya sudah lama karena arogan kepala puskesmas sabo kingking tersebut. 
"meledaknya baru kemarin, karena adanya potongan atau menahan uang jkn itu kata mereka kan keberatan. tapi kepala dinkes bijaksana juga menyampaikan bahwa potongan itu tidak ada tetapi hanya kebijakan," bebernya. 
baca juga:menpanrb menekankan kenetralan asn dalam pemilu 2024
"tapi kalau masalahnya ialah perempuan tidak boleh hamil harus kerja terus atau gak boleh nganggur, handphone disimpan gak boleh main hp. jadi mereka harus kerja terus, seperti buat peraturan perusahaan sendiri. seperti itu laporannya, padahal kan itu puskesmas punya pemerintah bukan pribadi," tambahnya lagi. 
menurut jamiah, dirinya sangat terbuka mendengar keluhan dan laporan karyawan puskesmas sabo kingking terhadap kepala puskesmasnya yang arogan dan tidak professional. 
"saya benar-benar welcome mendengar keluhannya. saya juga akan meminta keterangan dari pihak yang bersangkutan, jadi tidak mendengar dari keterangan sepihak saja," katanya. 
kendati itu, jamiah menyampaikan kepada para karyawan agar nanti harus berani ngomong atau menyampaikan apa yang terjadi saat mediasi atau klarifikasi bersama. 
"jadi saya bilang nanti saat klarifikasi bersama, sampaikan saja apa yang perlu disampaikan, ada saya dan kepala dinkes yang mendampingi, jangan sampai tidak berani ngomong nanti dikira ini fitnah yang disampaikan kalian, begitu kata saya," tukasnya. 
baca juga:bawaslu sumsel sebut ada 479 pelanggaran 
sementara, menurut da, salah satu pegawai puskesmas sabo kingking merasa kecewa dengan pimpinannya karena sikap arogan dan tidak manusiawi. 
"kami merasa sangat kecewa dengan sikap arogan dan tidak manusiawi kepala puskesmas. tidak hanya membuat aturan secara pribadi, namun juga dianggap melanggar batas dengan menahan uang jkn yang seharusnya menjadi hak kami setelah kami menjalankan tugas dengan tanggung jawab," katanya kepada awak media. 
 “selama lima tahun terakhir dan saat ini dalam enam tahun terakhir, kami bekerja di bawah tekanan kepala puskesmas. kami dilarang hamil, tidak diperbolehkan merawat keluarga yang sakit, menggunakan telepon, atau melakukan kegiatan lainnya tanpa izin beliau. lebih parahnya lagi, beliau menahan uang jkn yang seharusnya menjadi hak kami," jelasnya. 
lanjut da menuturkan, kepala puskesmas telah dilaporkan ke dinas kesehatan pada tahun 2018.
"namun laporan tersebut terhenti tanpa penjelasan. pihak kami merasa lelah dengan perlakuan yang dianggap tidak adil," tuturnya. 
baca juga:beda pilihan saat nonton debat terakhir capres 2024, anak pukul ibu kandung
kendati itu, da berharap agar pihak terkait, termasuk dinas kesehatan dan inspektorat, dapat mengambil tindakan tegas. 
"kami merasa dizolimi berulang-ulang dan meminta agar hak mereka diakui, tetapi selalu dihadang dengan persyaratan yang telah dibuat oleh pihak terkait. pengambil kebijakan diharapkan dapat memperjuangkan hak dan mengambil tindakan yang sesuai," tukasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 10 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan