Hanya Golkar – PDIP Kampanye Akbar

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 10 Feb 2024 - 21:42

Eka Rahman - Pengamat Politik-foto : dokumen linggau pos-

Kondisi ini setidaknya dilatari beberapa hal antara lain :

Pertama, bahwa penyelenggaraan rapat umum dengan melakukan ‘mobilisasi massa’ berjumlah ribuan, puluhan/ratusan ribu ke sebuah tempat (lapangan/gedung) tentu membutuhkan budget yang tidak sedikit untuk transfortasi, konsumsi, acara (apalagi mengundang pubulik figur/artis), sewa tempat, kaos, APK, dan lain-lain.

Sementara tidak ada juga jaminan bahwa semua peserta rapat akbar itu akan memilih parpol/tim yang menyelenggarakan kampanye tersebut.

Kedua, dalam kampanye rapat akbar, tidak fokus meng-kampanye-kan salah satu figur. Karena yang akan tampil banyak caleg dan juru kampanye (jurkam), padahal faktanya secara internal caleg dalam satu dapil adalah saingan (kompetitor) bagi yang lain.

Sehingga dalam konteks memperkenalkan figur, citra diri, visi dan misi tidak akan terlalu maksimal, dan bisa jadi akan menimbulkan persaingan antar caleg untuk ‘mendapat panggung’.

Ketiga, dengan karakteristik metode kampanye rapat akbar sebagaimana diatas, maka akan lebih cocok untuk digunakan dalam konteks kampanye paslon presiden atau paslon kepala daerah.

Karena hanya ada 1 figur paslon yang akan di kampanyekan oleh parpol/gabungan parpol, di banding kampanye pileg yang diikuti oleh banyak figur.

Keempat, dari sisi efektivitas penyampaian pesan, kampanye rapat akbar lebih kepala show of force akan kekuatan sebuah parpol/gabungan parpol pada pihak ekternal.

Dibanding sebagai sebuah metode yang efektif untuk memastikan bahwa konstituen (pemilih) akan memilih parpol, paslon atau figur tertentu.

Kelima, panjangnya durasi kampanye selama 75 hari, tentu menjadikan para kontestan harus me-manage sedemikian rupa sumber daya yang di miliki (tenaga/anggaran).

Berbeda dengan kampanye pada pemilu-pemilu sebelumnya yang biasanya hanya berlangsung selama 14 hari dalam jadwal/tahapan pemilu yang dibuat oleh KPU.

Keenam, ada tuntutan di era IT saat ini, dimana interaksi secara direct (face to face) telah bergeser ke interaksi melalui banyak media sosial.

hanya golkar – pdip kampanye akbar                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - masa kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 sudah berakhir pada tanggal 10 februari 2024. terhitung hari ini minggu 11-13 februari 2024 masa tenang, 14 februari 2024 pemungutan suara. 
hingga berakhirnya masa kampanye khususnya untuk pemilihan legislatif (pileg) 2024 sebagian besar partai politik (parpol) tidak mengambil jadwal kampanye akbar atau rapat umum. 
di kabupaten musi rawas kota lubuklinggau dan kabupaten musi rawas utara (muratara) diketahui hanya partai golkar dan pdi-p yang melaksanakan kampanye akbar. 
padahal kpu telah menjadwalkan kampanye akbar untuk semua parpol peserta pemilu 2024 per daerah pemilihan (dapil). setiap dapil ada jadwal kampanye akbar. 
baca juga:kampanye akbar partai golkar di lubuklinggau sukses 
menurut peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk) kurniawan eka saputra ada enam penyebab parpol tidak melaksanakan kampanye akbar. 
dijelaskannya, dalam pengertian pasal 1 angka 35 undang-undang (uu) no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. 
“kampanye berlangsung sangat panjang selama 75 hari, mulai tanggal 28 november 2023 sampai dengan 10 februari 2024,” katanya kepada koranlinggaupos.id, sabtu 10 februari 2023. 
dijelaskannya, uu memberi ruang kampanye dengan banyak metode, setidaknya melalui 8 metode para kontestan pemilu dapat berkampanye yaitu dengan : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. 
baca juga:pertarungan kampanye pamungkas 3 calon presiden 2024, siapa massa yang lebih banyak? 
selain itu pemasangan alat peraga (apk) di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet. 
lalu rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.
“dari banyaknya metode kampanye dalam pemilu 2024 tersebut, para kontestan baik pilpres/pileg dapat menggunakan salah satu atau seluruhnya, yang dianggap efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kampanye,” tambahnya. 
bahwa kemudian dalam praktek kampanye kekinian, jelasnya ada metode kampanye yang jarang digunakan oleh kontestan yaitu : rapat umum misalnya, di mana di wilayah musi rawas, lubuklinggau dan muratara hanya partai golkar dan pdip yang menyelenggarakan kampanye melalui rapat umum. 
baca juga:prabowo kampanye polres musi rawas siapkan jalur alternatif dan lokasi parkir kendaraan
kondisi ini setidaknya dilatari beberapa hal antara lain :
pertama, bahwa penyelenggaraan rapat umum dengan melakukan ‘mobilisasi massa’ berjumlah ribuan, puluhan/ratusan ribu ke sebuah tempat (lapangan/gedung) tentu membutuhkan budget yang tidak sedikit untuk transfortasi, konsumsi, acara (apalagi mengundang pubulik figur/artis), sewa tempat, kaos, apk, dan lain-lain.
sementara tidak ada juga jaminan bahwa semua peserta rapat akbar itu akan memilih parpol/tim yang menyelenggarakan kampanye tersebut.
kedua, dalam kampanye rapat akbar, tidak fokus meng-kampanye-kan salah satu figur. karena yang akan tampil banyak caleg dan juru kampanye (jurkam), padahal faktanya secara internal caleg dalam satu dapil adalah saingan (kompetitor) bagi yang lain. 
baca juga:ahok diajak kampanye capres 03 usai berhenti, ternyata segini gajinya per bulan di pertamina 
sehingga dalam konteks memperkenalkan figur, citra diri, visi dan misi tidak akan terlalu maksimal, dan bisa jadi akan menimbulkan persaingan antar caleg untuk ‘mendapat panggung’.
ketiga, dengan karakteristik metode kampanye rapat akbar sebagaimana diatas, maka akan lebih cocok untuk digunakan dalam konteks kampanye paslon presiden atau paslon kepala daerah. 
karena hanya ada 1 figur paslon yang akan di kampanyekan oleh parpol/gabungan parpol, di banding kampanye pileg yang diikuti oleh banyak figur.
keempat, dari sisi efektivitas penyampaian pesan, kampanye rapat akbar lebih kepala show of force akan kekuatan sebuah parpol/gabungan parpol pada pihak ekternal.
baca juga:simpatisan kampanye ganjar protes diberi hanya rp10 ribu, ini tanggapan tpd no 03 
dibanding sebagai sebuah metode yang efektif untuk memastikan bahwa konstituen (pemilih) akan memilih parpol, paslon atau figur tertentu.
kelima, panjangnya durasi kampanye selama 75 hari, tentu menjadikan para kontestan harus me-manage sedemikian rupa sumber daya yang di miliki (tenaga/anggaran). 
berbeda dengan kampanye pada pemilu-pemilu sebelumnya yang biasanya hanya berlangsung selama 14 hari dalam jadwal/tahapan pemilu yang dibuat oleh kpu.
keenam, ada tuntutan di era it saat ini, dimana interaksi secara direct (face to face) telah bergeser ke interaksi melalui banyak media sosial. 
baca juga:capres prabowo akan kampanye di musi rawas, ini tanggapan bawaslu
mayoritas waktu pemilih dalam sehari lebih banyak dengan media sosial mellaui hp android, sehingga memang lebih efektif melakukan kampanye melalui media sosial dan platform kampanye yang banyak bermunculan. 
hampir semua survey perilaku pemilih menemukan bahwa jawaban responden yang menyatakan lebih banyak berinteraksi dengan media sosial melalui android, dibanding media konvensional seperti tv dan surat kabar.
secara ringkas, dengan beberapa argumentasi diatas, maka lumrah jika kemudian metode kampanye rapat akbar - dalam kampanye pileg terutama -, sangat jarang digunakan. 
karena ada kesenjangan antara sumber daya yang dibutuhkan baik tenaga, pikiran, anggaran, dengan efektivitas hasil yang mungkin di dapatkan setelah melakukan metode kampanye rapat akbar. 
baca juga:kpu sebut presiden dan wapres boleh kampanye ini syaratnya 
dalam beberapa kasus malah menjadi kontra produktif, karena peserta kampanye tidak memilih parpol yang menyelenggarakan rapat akbar karena kecewa tidak mendapat transfort yang sesuai, tidak mendapat kaos atau konsumsi. 
jadi memang harus ada kehati-hatian dalam menyelenggarakan kampanye rapat akbar, agar tidak malah menjadi ‘alasan bagi pemilih’ untuk tidak memilih penyelenggara kampanye pada 14 februari 2024. 
“beberapa argumentasi diatas, saya pikir melatari mengapa kampanye rapat akbar kekinian sangat jarang dilaksanakan,” paparnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, AHAD, 11 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan