Bawaslu Kewalahan Tertibkan APK

Reporter: M YASIN |

Editor: SULIS |

Minggu , 11 Feb 2024 - 21:00

Tim Bawaslu Kota Lubuklinggau tertiban APK di Jalan Yos Sudarso Minggu dini hari 11 Februari 2024.-Foto : Dokumen Bawaslu Lubuklinggau -

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Lubuklinggau mengaku kewalahan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK).

Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau Dedi Kariema Jaya saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID, Ahad 11 Februari 2024 mengungkapkan, kendala yang paling utama dalam menertibkan APK karena jumlah terlalu banyak.

“Kendalanya, jumlahnya sangat banyak,” kata Dedi Kariema Jaya.

Menurutnya jumlah APK yang ditertibkan Bawaslu Kota Lubuklinggau khusus di jalan protokol saja jumlahnya mencapai puluhan ribu. APK yang dibawa ke Kantor Bawaslu 6 dum truk, itupun tidak semua dibawa ke Kantor Bawaslu karena banyak juga yang diminta oleh masyarakat ketika melakukan penertiban Minggu 11 Februari 2024 dini hari.

Menurut Dedi tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu Kota Lubuklinggau, TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat PolPP) Kota Lubuklinggau menertibkan APK di jalan protokol mulai dari Jalan Garuda, Jalan Yos Sudarso hingga Jalan HM Soeharto.

“Jumlah baliho yang dibuka Bawaslu mencapai puluhan ribu. Hingga pukul 05.00 WIB atau saat Adzan Subuh setidaknya 8 dump truk APK sudah dibawa ke Kantor Bawaslu,” jelas Dedi Kariema Jaya.

“Kalau semua dibawa ke kantor akan lebih bayak lagi jumlahnya,” sebut Dedi.

Dedi mengungkapkan pemasangan APK semakin marak ketika mendekati berakhirnya masa kampanya. Dedi menyebut khususnya partai politik (Parpol) pengusung calon presiden (Capres) yang tidak jadi datang.

“Pemasangan APK semakin marak ketika mendekati berakhir masa kampanye khususnya Parpol pengusung Capres yang tidak jadi datang. Tampaknya mereka menyemarakan pemasangan APK untuk menyambut kedatangan Capres mereka,” jelasnya.

Dedi menambahkan penertiban APK yang di jalan dalam bukan jalan poros ditertibkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam). Menurutnya tidak berhenti, penertiban terus dilakukan hingga habis ditergetkan H-1 pencoblosan sudah harus bersih.

Berdasarkan kententuan bahwa penertiban APK seharusnya dibuka oleh peserta Pemilu. Diakui Dedi ada peserta pemilu yang membuka APK mereka sendiri.

“Ada juga yang membuka APK mereka sendiri tapi hanya sebagaian kecil,” akunya.

bawaslu kewalahan tertibkan apk                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id  - badan pengawas pemilu (bawaslu) kota lubuklinggau mengaku kewalahan menertibkan alat peraga kampanye (apk). 
ketua bawaslu kota lubuklinggau dedi kariema jaya saat diwawancara koranlinggaupos.id, ahad 11 februari 2024 mengungkapkan, kendala yang paling utama dalam menertibkan apk karena jumlah terlalu banyak. 
“kendalanya, jumlahnya sangat banyak,” kata dedi kariema jaya.
menurutnya jumlah apk yang ditertibkan bawaslu kota lubuklinggau khusus di jalan protokol saja jumlahnya mencapai puluhan ribu. apk yang dibawa ke kantor bawaslu 6 dum truk, itupun tidak semua dibawa ke kantor bawaslu karena banyak juga yang diminta oleh masyarakat ketika melakukan penertiban minggu 11 februari 2024 dini hari. 
baca juga:prabowo minta maaf masih banyak daerah yang belum dikunjungi, begitu juga musi rawas?
menurut dedi tim gabungan yang terdiri dari bawaslu kota lubuklinggau, tni, polri dan satuan polisi pamong praja (sat polpp) kota lubuklinggau menertibkan apk di jalan protokol mulai dari jalan garuda, jalan yos sudarso hingga jalan hm soeharto. 
“jumlah baliho yang dibuka bawaslu mencapai puluhan ribu. hingga pukul 05.00 wib atau saat adzan subuh setidaknya 8 dump truk apk sudah dibawa ke kantor bawaslu,” jelas dedi kariema jaya.
“kalau semua dibawa ke kantor akan lebih bayak lagi jumlahnya,” sebut dedi.  
dedi mengungkapkan pemasangan apk semakin marak ketika mendekati berakhirnya masa kampanya. dedi menyebut khususnya partai politik (parpol) pengusung calon presiden (capres) yang tidak jadi datang. 
baca juga:masa tenang kampanye pemilu 2024, awas bagi pelanggar ada hukuman penjara menanti
“pemasangan apk semakin marak ketika mendekati berakhir masa kampanye khususnya parpol pengusung capres yang tidak jadi datang. tampaknya mereka menyemarakan pemasangan apk untuk menyambut kedatangan capres mereka,” jelasnya. 
dedi menambahkan penertiban apk yang di jalan dalam bukan jalan poros ditertibkan oleh panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam). menurutnya tidak berhenti, penertiban terus dilakukan hingga habis ditergetkan h-1 pencoblosan sudah harus bersih. 
berdasarkan kententuan bahwa penertiban apk seharusnya dibuka oleh peserta pemilu. diakui dedi ada peserta pemilu yang membuka apk mereka sendiri. 
“ada juga yang membuka apk mereka sendiri tapi hanya sebagaian kecil,” akunya. 
baca juga:kata mahfud ada jual beli jabatan di kementerian, ternyata karena ini bocorannya?
di masa tenang bawaslu terus melakukan monitoring dan akan melakukan patroli pengawasan terhadap peserta pemilu yang masih mungkin melakukan kegiatan kampaye terselubung karena tidak boleh lagi. segala bentuk kegiatan kampaye tidak boleh termasuk apk. 
“dan juga soal money politik. kegiatan kampanye terselubung dibarengi dengan money politik. maka harus kita cermati. jadi seluruh pengawas di seluruh jajaran, kami minta patroli. sore ini (minggu 11 februari 2024) kita akan melaksanakan apel siaga,” jelasnya. 
kampanye dimasa tenang menurut dedi bisa dikenakan sanksi pidana. jika ada peserta pemilu yang melakukan kampanye di masa tenang sanksinya berat yaitu dipidana. 
“kampanye di masa tenang bisa dikenakan sanksi pidana,” ucapnya. 
jika ada temuan ataupun laporan masyarakat mengenai kampanye di massa tenang bawaslu akan membahasnya terlebih dahulu, termasuk pelanggaran atau tidak. kalau memenuhi unsur pelanggaran maka akan dilihat apakah mengarah ke pidana. 
baca juga:tidak tahu lokasi tps begini cara cek lokasi
“jika pelanggaran pidana maka kita teruskan ke gakkumdu. misalnya pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya seperti pemasangan baleho ada yang melanggar perda misalnya, maka pemerintah kota lubuklinggau yang memberikan sanksi,” jelasnya.
dedi menyebutkan sanksi pelanggaran di masa tenang berdasarkan pasal 509 undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
pasal 523 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak rp 48.000.000,00 (empatpuluh delapan juta rupiah).
baca juga:jika ganjar-mahfud menang pilpres ahok pilih jadi jaksa agung atau menkeu 
pasal 492 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
sementara itu pantauan koranlinggaupos.id, masih banyak apk yang belum dibuka diantaranya di jalan irian jaya, kelurahan jawa kanan ss, kecamatan lubuklinggau timur ii. 
lalu jalan jendral sudirman kelurahan ulak surung, kecamatan lubuklinggau utara ii, jalan kenanga ii-sring agung. hingga kelurahan batu urip kecamatan lubuklinggau utara dan sebagainya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 12 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan