Masih Banyak BUMDes Terkendala Daftar Badan Hukum

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Kamis , 15 Feb 2024 - 21:28

Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan BUMDes Kabupaten Musi Rawas di kantor DPMD Kabupaten Musi Rawas, beberapa bulan lalu. -Foto : Muhammd yasin/linggau pos-

masih banyak bumdes terkendala daftar badan hukum                              musi rawas, koranlinggaupos.id - masih banyak badan usaha milik desa (bumdes)  terkendala untuk mendaftarakan badan hukum ke kementerian desa pembanguan daerah tertinggal (kemendes pdtt) ri.
masalnya karena  banyak perubahan susunan kepengurusan bumdes. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten musi rawas, sarjani melalui kasi pengembangan usaha ekonomi desa dan bumdes, suharyono mengatakan, jumlah bumdes kabupaten musi rawas yang sudah berbadan hukum terdaftar di kemendes pdtt masih minim. 
"kendalanya karena banyak perubahan susunan kepengurusan bumdes. sedangkan susunan kepengurusan merupakan hal yang utama yang diminta saat entry data," katanya kepada wartawan koranlinggaupos.id, kamis 15 februari 2024. 
baca juga:disbudpar musi rawas akan cek lokasi klaim cagar budaya 
menurut suharyono, padahal dpmd kabupaten musi rawas sudah memfasilitasi pengurus bumdes untuk mendaftarkan badan hukum ke kemendes pdtt dengan mengerahkan pendamping desa. "padahal kita sudah kerahkan pendamping desa untuk tindaklanjut proses tersebut," jelasnya. 
dijelaskannya, dalam melakukan perubahan stuktur pengurus bumdes harus melalui musyawarah desa (musdes) ulang dan revisi atau revitalisasi kepengurusan bumdes. hasilnya disahkan oleh kepala desa  (kades). "perubaahn stuktur bumdes harus melalui musdes ulang dan revisi atau revitalisasi kepengurusan bumdes. hasilnya harus disepakati dalam musdes agar tidak terjadi kekeliluan atau kesahan di kemudian hari," jelasnya. 
beberapa bulan lalu dpmd kabupaten musi rawas fasilitasi bumdes melakukan pendaftaran badan hukum.  kegiatan fasilitasi pendaftaran badan hukum bumdes berlangsung selama 10 hari dimulai tanggal 13 hingga 22 november 2023. 
pengurus bumdes secara bergilir mendaftarkan badan hukum mereka.  pada saat melakukan pendaftan pengurus bumdes didampingi pihak kecamatan dan tenaga ahli dan petugas dpmd. 
baca juga:semua jenis produk lokal ada di deskranasda kabupaten musi rawas 
sehingga ketika pengurus bumdes kesulitan untuk mendaftar langsung dibantu atau dipandu oleh tenaga ahli.  
kendala selama ini belum tuntasnya pendaftaran badan hukum bumdes pengurus bumdes karena kesulitan untuk menyelesaikan pendaftaran. "pengrus bumdes banyak yang kesulitan untuk mendaftar badan hukum secara online. disamping itu juga ada yang terkendala sinyal.
karena mendaftara secara onlie kalau tidak ada sinyal internet maka tidak bisa mendaftar. seperti diketahui caukup banyak desa yang blang spot," paparnya.
dijelaskannya, kemudian pada saat dilakukan pendaftaran dipandu dpmd juga banyak ditemui kendala kebanyakan karena lupa passwaord email dan ada juga mengurus baru sehigga tidak tahu password email mereka pada saat mendaftar pertama. ini kendala yang dihadapi pada saat mendaftaran," ucapnya. 
baca juga:dari karyawan kini adtya berhasil bisnis jual beli bibit ikan air tawar
namun dengan dibantu petugas dpmd permaslahn dapat diatasi.  dengan pendaftaran difasilitasi dpmd semua bumdes sudah tuntas mendaftar badan hukum mereka. 
saat ini semua bumdes sudah mendafar badan hukum tinggal menunggu keluar izin badan hukumnya.     
nanti akan dibuat jadwal per kecamatan, dalam satu hari 20 bumdes untuk melakukan pendaftaran badan hukum secara online. pada saat pendaftaran pengurus bumdes didampingi pihak pemerintah kecamatan dan tenaga ahli.  
menurutnya 186 bumdes yang ada di kabupaten mura melakukan verifikasi ulang pendaftaran badan hukum karena belum tuntas karena perlu diverifikasi ulang. 
masalahnya ada bumdes yang namanya sama dengan bumdes daerah lain, sehingga perlu diverifikasi ulang. persoalan lainnya ada yang terjadi pergantian pengurus bumdes, sehingga pendataran badan hukum tidak tuntas. 
baca juga:sebanyak 1.472 warga musi rawas kehilangan e-ktp
menurutnya bumdes berbadan hukum agar dapat mengelola peluang dan potensi yang ada di desa.
dengan telah berstatus badan hukum bumdes akan lebih 'percaya diri' untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan juga memiliki daya tawar yang lebih baik. "untuk pengembangan ekonomi di desa memerlukan sinergi dengan berbagai pihak," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 16 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan