Penyajian Data Sirekap Timbulkan ‘Kegaduhan Publik’

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Kamis , 22 Feb 2024 - 21:58

Peneliti Lembaga DRK - Kurniawan Eka Saputra-Foto : Dokumen -Linggau Pos

penyajian data sirekap timbulkan ‘kegaduhan publik’                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - setelah pemungutan suara pemilu tanggal 14 februari 2024 banyak calon anggota lengislatif (caleg) mengungkap dugaan kecurangan pemilu karena suaranya hilang dari hasil sirekap.
menanggapi kondisi tersebut peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, sebenarnya sudah berlangsung setidaknya sejak pemilu 2004/2009 dengan sistem yang dikenal sebagai c1 it, dimana data dari ppk di tingkat kecamatan di scan dan di kirimkan ke kpu pusat.
demikian halnya dengan pemilu 2014/2019 digunakan aplikasi sistem penghitungan (situng) kpu, yang juga di entry oleh ppk di tingkat kecamatan. 
pada pemilu 2024, kpu memperkenalkan aplikasi penghitungan suara yang di sebut sirekap, dalam bentuk web dan mobile. 
baca juga:hai pemilih pemula, ternyata ini perbedaan sirekap dan rekapitulasi penghitungan suara kpu 
kesemua aplikasi penghitungan diatas secara subtantif setidaknya merupakan upaya kpu untuk : pertama, bagian dari penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya proses rekapitulasi penghitungan suara. 
sehingga publik juga bisa tahu dinamika dalam proses rekapitulasi tersebut.
kedua, bagian dari fungsi kontrol terhadap proses rekapitulasi terhadap penyelenggara di bawah (kpps, ppk, kpu kab/kota dan provinsi). pengalaman pemilu sebelumnya, meski ada situng tetapi masih terjadi perbedaan data. 
“baik karena ‘kesalahan entry’ (human error), maupun ‘modus/unsur kesengajaan’. dengan adanya aplikasi ada data pembanding sebagai kontrol terhadap data internal, disamping tentu saja ada data pembanding di bawaslu atau saksi parpol yang meng-collect model c1, da maupun db,” kata eka rahman kepada koranlinggaupos.co kamis 22 februari 2024. 
baca juga:kpu adakan bimtek sirekap 
lalu bagaimana dengan aplikasi sirekap pada pemilu 2024 ? berbeda dengan situng yang dientry di tingkat ppk, maka sirekap secara web/mobile dapat dientry pada tingkat kpps. 
tetapi dalam prakteknya, kata eka, di pemilu 2024, penyajian data di aplikasi sirekap justru menimbulkan ‘kegaduhan publik’ - terutama di media sosial terkait hasil rekapitulasi yang di latari oleh antara lain :
1. bahwa tidak seluruh sdm kpps yang diangkat mahir dan familier dalam menggunakan aplikasi sesuai dengan seharusnya. 
temuan di lapangan masih banyak c1 yang data primer terkait jumlah surat suara, jumlah pengguna gak pilih, jumlah suara sah/tidak sah dan jumlah sisa surat suara yang kosong atau tidak sinkron.
baca juga:surat suara calon dpd kurang tps 2 desa cahaya bumi lakukan pemungutan suara lanjutan
2. bahwa proses penghitungan suara berlangsung rerata sampai dini hari/subuh (bahkan siang hari jika penghitungan ulang). artinya, fokus, fisik dan energi para petugas dan saksi terkuras. ini menungkinkan terjadinya kesalahan entry data (human error), meski kpu juga merilis pengakuan bahwa ada 1.223 tps terjadi salah input data. 
bisa saja karena kelelahan, waktu yang mepet dan saling kontrol antara petugas dan saksi yang kurang.
3. namun pada sisi lain, tidak menutup peluang adanya ‘unsur kesengajaan/modus’ penyelenggara dalam meng-entry data yang berbeda antara c1 manual dengan aplikasi sirekap. tentu saja premis ini nanti harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat, baik dari peserta atau bawaslu.
4. pemilu 2024, baik pilpres maupun pileg adalah ‘benturan kepentingan’ antara para pihak (baik kontestan/parpol), sehingga memang akan sangat rawan dengan ‘klaim kemenangan’ sebagai bagian dari penggiringan opini atau pengamanan hasil.
baca juga:banyak caleg ngeluh suara hilang, begini jawaban bawaslu 
pada sisi lain, penggunaan media sosial dan hp android untuk mengakses sirekap sangat massive di kalangan pemilih (konstituen). sehingga memungkinkan potongan-potongan data yang tidak utuh di jadikan dasar untuk klaim kemenangan, tuduhan kecurangan maupun pelanggaran pemilu.
“hal ini tak bisa dihindari, namun penting bagi kpu/bawaslu menyampaikan bahwa data ini belum utuh ter-entry seluruhnya,” paparnya.
dari proses penghitungan suara melalui aplikasi sirekap pemilu 2024, sampai hari ini beberapa hal dapat di sampaikan :
pertama, bahwa kepercayaan publik (trust public) terhadap hasil yang di tayangkan dalam aplikasi sirekap relatif rendah, berbeda dengan hasil situng kpu pada pemilu sebelumnya yang relatif di percaya validitas datanya. 
baca juga:ini penyebab bawaslu muratara belum bisa lakukan hitung ulang surat suara
baik karena faktor teknis di internal, maupun faktor kepentingan pihak luar/kontestan. sehingga memang daripada menimbulkan ‘kegaduhan publik’, saling tuduh kecurangan yang akan berakibat pada kondisivitas penyelenggaraan pemilu. 
lebih baik akses terhadap sirekap di batasi hanya untuk penyelenggara, saksi/lo parpol dengan menggunakan password (batas tertentu).
kedua, bahwa legal standing hasil yang di entry dalam sirekap juga tidak terlalu kuat secara hukum. artinya, dia menjadi dokumen/alat bukti resmi setelah di verifikasi para pihak - baik penyelenggara, saksi dan bawaslu - dalam rapat pleno bertingkat, baik di tingkat kpps, ppk, kpu kab/kota, kpu provinsi, dan pusat. 
sehingga memang penting menunggu dokumen hasil pleno manual, dibanding data sirekap. apalagi untuk selisih data yang sedikit seperti di tingkat dprd kabupaten/kota atau selisih internal perolehan suara caleg dalam satu parpol.
baca juga:suaranya hilang 500, chekriando ungkap dugaan kecurangan pileg 2024
ketiga, pelajaran dari penggunaan aplikasi penghitungan - baik c1 it, situng dan sirekap -, yang masih belum maksimal.
kedepan, penggunaan aplikasi penghitungan harus benar-benar bijak dengan mempertimbangkan sdm penyelenggara, durasi rekapitulasi, serta infra struktur jaringan internet di seluruh wilayah. 
sehingga tujuan penggunaan aplikasi sebagai alat bantu dan kontrol hasil suara menjadi efektif, tidak menjadi kontra produktif dan menurunkan trust pemilih terhadap penyelenggara. 
sebagai contoh di medsos kinerja kpu bahkan menjadi meme antara lain : jangan kasih tau kpu lama puasa, takut berubah, atau rumus matematika baru versi sirekap kpu, dan lain-lain.
baca juga:bawaslu sumsel tangani masalah pemungutan dan penghitungan suara ulang di muratara 
“kondisi ini mau tidak mau mengurangi tingkat kepercayaan terhadap sirekap khususnya dan kpu sebagai penyelenggara pada umumnya,” tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 23 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan