Hak Angket Digunakan untuk Menyingkirkan, Apakah Indonesia Pernah Menggunakannya?

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Senin , 26 Feb 2024 - 14:00

Pertama Kali Hak Angket Digunakan--Foto : Dhaka R Putra

Penggunaannya disebut right of impeachment.

Di Inggris hukuman atas penggunaan hak angket mengakibatkan denda, hukuman penjara, hingga eksekusi.

Sedangkan di Amerika Serikat hukumannya tidak lebih dari pemecatan dan diskualifikasi jabatan.

Indonesia sudah pernah menggunakan hak angket di berbagai pemerintahan.

Berikut Pemerintahan Presiden yang Pernah Menggunakan Hak Angket :

- Presiden Soekarno: Hak angket penggunaan devisa.

- Presiden Soeharto: Hak angket Pertamina.

- Presiden Abdurrahman Wahid: Hak Angket Buloggate dan Bruneigate.

- Presiden Megawati Soekarnoputri: Hak angkat dana nonbujeter Bulog.

- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Hak angket penjualan kapal tanker Pertamina, penyelesaian kasus BLBI, DPT Pemilu 2009, dan Century.

- Presiden Joko Widodo: Hak angket KPK dan kecurangan Pemilu 2024 (jika disetujui).

Terus simak KORANLINGGAUPOS.ID yang akan menyajikan informasi-informasi bagi pembaca setia.

Atau bisa ikuti melalui disaluran WhatsApp KORANLINGGAUPOS.ID dan pesan siar WhatApp di KORANLINGGAUPOS.ID.

Lalu bisa juga ikuti Telegram di KORANLINGGAUPOS.ID

Semoga apa yang telah disampaikan baik berita maupun artiket ini bisa bermanfaat.(*)

hak angket digunakan untuk menyingkirkan, apakah indonesia pernah menggunakannya?                             koranlinggaupos.id - berbagai tudingan kecurangan pada perhelatan pemilihan presiden (pilpres) 2024, mendorong partai politik untuk mengusulkan hak angkat.
hak angket yang dilakukan guna menyelidiki kecurangan dalam pemilu 2024 yang dilaksankan pada 14 februari 2024.
hak angket telah diatur dalam undang-undang (uu) nomor 17 tahun 2014 tentang mpr,dpr,dprd, dan dpd, yang ketiganya hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat yang bisa dijabarkan.
lalu kapan pertama kali digunakan hak angket di indonesia?
baca juga:pdi-p diminta usulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 
perlu diketahui, hak angket pertama kali dikenal di inggris pada abad ke-14 sebagai sebuah hak untuk menyelidiki dan menghukum penyelewengan dalam administrasi pemerintahan.
britannica ensiklopedia menjelaskan kasus terkait hak angket pertama yang diakui adalah kasus william baron latimer ke-4 terkait pemerintahan edward iii.
kasus ini menandai titik di mana penyelewengan atau pemakzulan tidak hanya menjadi sarana untuk memulai proses pidana tetapi juga persidangan.
sejak saat itu, sosok yang disidang karena hak angket adalah tokoh politik.
baca juga:ramai dibahas selidiki kecurangan pemilu 2024, lalu apa hak angket? ini cara pengajuan dan penjelasannya 
namun, setelah abad ke-15 hak angket tidak lagi digunakan hingga abad ke-17.
pada masa itu, hak angket kembali dihidupkan sebagai langkah parlemen untuk menyingkirkan menteri yang bermasalah.
penggunaannya berangsur-angsur berkurang hingga abad ke-19.
meski begitu, pada abad ke-20 peraturan hak angket banyak ditetapkan oleh berbagai negara di dunia termasuk indonesia.
baca juga:surya paloh dukung usulan hak angket kecurangan pemilu 2024
penggunaannya disebut right of impeachment.
di inggris hukuman atas penggunaan hak angket mengakibatkan denda, hukuman penjara, hingga eksekusi.
sedangkan di amerika serikat hukumannya tidak lebih dari pemecatan dan diskualifikasi jabatan.
indonesia sudah pernah menggunakan hak angket di berbagai pemerintahan.
baca juga:ahy dilantik jadi menteri atr/bpn buku sby kembali viral 
berikut pemerintahan presiden yang pernah menggunakan hak angket :
- presiden soekarno: hak angket penggunaan devisa.
- presiden soeharto: hak angket pertamina.
- presiden abdurrahman wahid: hak angket buloggate dan bruneigate.
baca juga:surat suara calon dpd kurang tps 2 desa cahaya bumi lakukan pemungutan suara lanjutan
- presiden megawati soekarnoputri: hak angkat dana nonbujeter bulog.
- presiden susilo bambang yudhoyono: hak angket penjualan kapal tanker pertamina, penyelesaian kasus blbi, dpt pemilu 2009, dan century.
- presiden joko widodo: hak angket kpk dan kecurangan pemilu 2024 (jika disetujui).
terus simak koranlinggaupos.id yang akan menyajikan informasi-informasi bagi pembaca setia.
baca juga:si-rekap kpu muara enim tidak ditemukan masalah
atau bisa ikuti melalui disaluran whatsapp koranlinggaupos.id dan pesan siar whatapp di koranlinggaupos.id.
lalu bisa juga ikuti telegram di koranlinggaupos.id
semoga apa yang telah disampaikan baik berita maupun artiket ini bisa bermanfaat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 1 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan