Mengenai Tahapan Pilkada Lubuklinggau, KPU harus Memberikan Klarifikasi yang Jelas

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Senin , 26 Feb 2024 - 21:41

Peneliti Lembaga DRK - Kurniawan Eka Saputra -Foto : Dokumen -Linggau Pos

Sebagai komparasi (perbandingan), bahwa saat ini hasil pileg 2024, berdasarkan dokumen rapat pleno di tingkat KPPS (model C1), dokumen rapat pleno di tingkat PPK (Model DA) para caleg sudah tahu siapa parpol/caleg yang memperoleh kursi dan tidak berdasarkan data penghitungan perolehan dari saksi parpol.

Namun tetap saja berdasarkan prosedur dalam tahapan pileg, harus melalui legitimasi rapat pleno KPU (Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat) untuk dinyatakan secara sah sebagai ‘peraih suara terbanyak atau calon terpilih’.

Artinya, harus melalui proses legalisasi dari lembaga yang berwenang dengan dokumen tertentu.

Begitupun dengan hasil kursi Pemilu 2024, harus difinalisasi dengan SK dan pelantikan (sumpah/janji) dahulu baru dapat dinyatakan sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau, dengan segala kewenangan, hak dan kewajibannya.

“Pada titik ini, saya pikir penting bagi KPU Kota Lubuklinggau memberikan klarifikasi agar tidak menjadi preseden dalam ketata negaraan dan hukum administrasi negara,” saran Eka Rahman.

Saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID Ketua KPU Kota Lubuklinggau, Aspi Dodi mengakui PKPU tentang Tahapan Pilkada sudah diterbitkan KPU RI.

Mengenai syarat dukungan selagi belum ada petunjuk teknis (Juknis) yang baru tetap memakai juknis yang lama.

“Kita tunggu saja nanti mungkin setelah penetapan Pileg ini selesai mungkin baru akan keluar Juknis yang baru. Kalau tidak tetap berlaku Juknis lama. Seperti itu prinsipnya,” jawab Aspi Dodi.

Menurut Aspin Dodi saat ini pihaknya masih fokus mengurus Pileg. Pleno perhitungan dan penetapan perolehan suara tingkat KPU Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan Kamis 29 Februari 2024.

“Kita lagi mempersiapan untuk rapat pleno KPU rekapitulasi dan penetapan perolehan suara Pileg,” tambahnya. (*)

mengenai tahapan pilkada lubuklinggau, kpu harus memberikan klarifikasi yang jelas                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk) kurniawan eka saputra mengatakan, terkait pilkada kota lubuklinggau tahun 2024, sebenarnya ada beberapa hal yang harus disinkronisasi.
baik pada pasal 40 ayat (1) uu no. 10/2016 tentang pilkada, peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no. 3/2022 tentang jadwal dan tahapan pileg/pilpres, pkpu no. 2/2024 tentang jadwal dan tahapan pllkada 2024.
saat dimintai analisanya oleh koranlinggaupos.id, kurniawan eka saputra mengungkapkan, pertama berdasarkan pkpu no. 2/2024 diatas sesuai dengan jadwal, maka pilkada serentak akan dilaksanakan pada rabu 27 november 2024, dengan beberapa tahapan krusial antara lain : pendaftaran pasangan calon 27 - 29 agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 22 september 2024. 
kedua, pkpu no. 3/2022 tentang jadwal tahapan pileg dan pilpres di jelaskan bahwa untuk anggota dprd kabupaten/kota dan provinsi pengucapan sumpah/janji akan disesuaikan dengan habisnya masa jabatan anggota sebelumnya.
baca juga:pelaksanaan pilkada serentak salah satu fokus progam pemprov sumsel 
“artinya, dalam kontek masa jabatan anggota dprd kota lubuklinggau 2019-2024 dilantik 30 september 2019, sehingga pelantikan anggota dprd periode 2024-2029 akan dilaksanakan 30 september 2024,” kata kurniawan eka saputra, senin 26 februari 2024.
ketiga, pengaturan pasal 40 ayat (1) uu no. 10/2016 tentang pilkada menyatakan parpol/gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dprd atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu dprd di daerah yang bersangkutan.
persoalannya kemudian, jelas dia, jika anggota dprd kota lubuklinggau hasil pemilu 2024 baru dilantik pada 30 september 2024, sudah memiliki hak untuk mendaftarkan paslon pada tahapan pendaftaran tanggal 27 - 29 agustus 2024 sebagaimana pengaturan pkpu no. 2/2024 berdasarkan perolehan kursi? 
karena faktanya bahwa pada saat tahapan pendaftaran paslon, kursi dprd masih diduduki anggota dprd hasil pemilu 2019. 
baca juga:anggaran pilkada sudah dicarkan 40 persen
dalam konstruksi hukum administasi negara, kewenangan, hak dan kewajiban anggota dprd itu timbul setelah memiliki dasar surat keputusan (sk) pengangkatan dengan disertai pelantikan. 
“meski sebenarnya dalam tahapan pileg 2024, mereka sudah dinyatakan sebagai ‘calon terpilih’ dprd kota lubuklinggau 2024-2029,” jelasnya.
mengingat persoalan ini sangat fundamental karena menyangkut dasar hukum dukungan paslon kepala daerah/wakil kepala daerah, tentu kpu (kpud) harus memberikan klarifikasi yang jelas beserta rujukan aturannya. 
artinya, kpu punya dasar hukum (baik uu/pkpu) yang menyatakan bahwa ada dasar bagi regulasi menghitung kursi hasil pemilu 2024 yang belum di lantik, sebagai dasar bagi persyaratan dukungan parpol terhadap paslon dalam pilkada kota lubuklinggau tahun 2024.
baca juga:anggaran pilkada belum digunakan, tunggu pkpu kami belum berani
sebagai komparasi (perbandingan), bahwa saat ini hasil pileg 2024, berdasarkan dokumen rapat pleno di tingkat kpps (model c1), dokumen rapat pleno di tingkat ppk (model da) para caleg sudah tahu siapa parpol/caleg yang memperoleh kursi dan tidak berdasarkan data penghitungan perolehan dari saksi parpol. 
namun tetap saja berdasarkan prosedur dalam tahapan pileg, harus melalui legitimasi rapat pleno kpu (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) untuk dinyatakan secara sah sebagai ‘peraih suara terbanyak atau calon terpilih’. 
artinya, harus melalui proses legalisasi dari lembaga yang berwenang dengan dokumen tertentu.
begitupun dengan hasil kursi pemilu 2024, harus difinalisasi dengan sk dan pelantikan (sumpah/janji) dahulu baru dapat dinyatakan sebagai anggota dprd kota lubuklinggau, dengan segala kewenangan, hak dan kewajibannya.
baca juga:sah, pilkada resmi dimajukan pada september 2024.
“pada titik ini, saya pikir penting bagi kpu kota lubuklinggau memberikan klarifikasi agar tidak menjadi preseden dalam ketata negaraan dan hukum administrasi negara,” saran eka rahman. 
saat diwawancara koranlinggaupos.id ketua kpu kota lubuklinggau, aspi dodi mengakui pkpu tentang tahapan pilkada sudah diterbitkan kpu ri. 
mengenai syarat dukungan selagi belum ada petunjuk teknis (juknis) yang baru tetap memakai juknis yang lama. 
“kita tunggu saja nanti mungkin setelah penetapan pileg ini selesai mungkin baru akan keluar juknis yang baru. kalau tidak tetap berlaku juknis lama. seperti itu prinsipnya,” jawab aspi dodi.
baca juga:dinilai cocok dampingi sulaiman kohar di pilkada lubuklinggau, rina prana siap bertarung
menurut aspin dodi saat ini pihaknya masih fokus mengurus pileg. pleno perhitungan dan penetapan perolehan suara tingkat kpu kota lubuklinggau akan dilaksanakan kamis 29 februari 2024. 
“kita lagi mempersiapan untuk rapat pleno kpu rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pileg,” tambahnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 27 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan