Jubir TKN Prabowo Gibran Bantah Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMD

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Kamis , 29 Feb 2024 - 21:02

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga.-foto : tangkap layar diswey.id/Intan Afrida Rafni -

jubir tkn prabowo gibran bantah bagi-bagi kursi komisaris bumd                            jakarta, koranlinggaupos.id - tersiar kabar tim kampanye nasional (tkn) prabowo-gibran bagi-bagi kursi di komisaris badan usaha milik negara (bumn).
kabar tersebut langsung dibantah juru bicara tkn prabowo-gibran, viva yoga. 
 "tidak ada bagi-bagi kursi komisaris bumn kepadan tim tkn prabowo-gibran," ujar viva yoga dikutif dari disway.id, kamis 29 februari 2024.
kepada disway.id, dia mengatakan bahwa kabar itu tidak benar mengingat adanya aturan yang harus dipatuhi, termasuk di bumn sendiri yang mempunyai undang-undang bumn.
tidak hanya itu, bahkan kata waketum partai amanat nasional (pan), untuk mendapatkan posisi komisaris bumn, diperlukan kapasitas dan kapabilitas yang memumpuni.
baca juga:ratusan personel masih siaga jaga rapat pleno rekapituasi
maka dari itu, jika memang terjadi perubahan komisaris bumn, tentunya hal tersebut akan dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan di bumn.
"semua proses di bumn sesuai dengan standar, kriteria, mekanisme internal di bumn. mereka memperhatikan kapasitas dan kapabilitas," kata viva yoga.
"soal perubahan direksi dan komisaris bumn ya tergantung kebutuhan peningkatan kinerja bumn sendiri," sambungnya.
oleh sebab itu, kabar bagi-bagi kursi komisaris bumn tidak benar dan jika memang terjadi, viva yoga menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan tkn prabowo-gibran.
"makanya tidak benar jika prosesi perubahan direksi dan komisaris di bumn dikaitkan dengan tkn," ucapnya.
baca juga:ini alasan jokowi berikan jenderal bintang 4 ke prabowo? 22 organisasi tolak jenderal kehormatan
sebagaimana, beredar kabar bahwa kursi komisaris bumn mulai dibagi-bagikan kepada tkn prabowo-gibran.
bahkan kabar tersebut juga direspon langsung politisi pdi perjuangan, deddy sitorus. dia mengatakan, dalam praktik politik saat ini, sudah tidak lagi mementingkan aturan, moral, dan etika.
"sudah biasa itu karena sekarang ini praktiknya adalah negara kekuasaan. soal hukum, aturan, moral dan etika bukan faktor penting," jelas deddy sitorus.
"ya suka-suka merekalah," tambahnya.
meskipun begitu, anggota dpr fraksi pdi perjuangan ini mengaku, masih akan terus memantau situasi politik yang terjadi hingga akhir masa jabatan presiden joko widodo atau jokowi. 
baca juga:berikut prediksi nama-nama caleg terpilih 2024 di kota lubuklinggau, ada wajah baru nasdem, pkb, golkar
"kita tonton sajalah sampai jokowi selesai masa jabatannya," tandasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 1 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan