Pemkot Lubuklinggau Pastikan Tak Buka Seleksi CPNS, Bagaimana Nasib Lulusan Sarjana yang bukan Tenaga Honorer

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID – Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memutuskan, tidak membuka seleksi CPNS. Mereka masih akan memprioritaskan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Lalu bagaimana dengan nasib mereka yang lulusan sarjana namun belum menjadi tenaga honorer atau tenaga Non ASN di Lubuklinggau. Karena itu artinya, tak ada kesempatan mereka untuk ikut seleksi CPNS di Lubuklinggau. Sementara mau ikut seleksi PPPK tidak bisa, karena tidak  memiliki SK Honorer.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala BKPSDM Kota Lubuklinggau Hj Yulita Anggraini melalui Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi, M Adi Dwi Cahyo saat dibincangi, Kamis 21 Maret 2024.

Adi mengaku, dari pihak Kemenpan RB sebetulnya membolehkan daerah untuk membuka seleksi CPNS. Hanya saja karena tenaga honorer di Lubuklinggau masih cukup banyak, mereka memilih untuk hanya mengusulkan seleksi PPPK, belum untuk seleksi CPNS. 

BACA JUGA:Kabar Gembira, Tahun ini Pemkab Musi Rawas Terima 250 CPNS dan 142 PPPK

“Ya, tahun ini kita prioritaskan membuka seleksi PPPK. Sementara untuk seleksi CPNS belum dulu. Hal ini karena dari arahan pihak Kemenpan RB juga meminta kita, instansi pemerintahan mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan tenaga non ASN. Makanya kita belum buka seleksi CPNS namun tetap buka seleksi PPPK. Alhandulilah, usulan formasi PPPK tahun ini sebanyak 264 formasi semua disetujui Kemenpan RB,” jelas Adi, kemarin.

Apalagi diungkap Adi  tenaga honor yang terdata BKN di Kota Lubuklinggau masih banyak, 1.500 orang. Ditambah tenaga hoorer yang belum terdata BKN ada sekitar 1.000 orang.

“Jadi total tenaga honorer kita saat ini asih sebanyak lebih kurang 2.500 orang. Ini juga yang harus difikirkan kedepannya,” ungkap Adi

Menurutnya. kalau keran seleksi CPNS dibuka kemungkinan daerah tidak mau membuka seleksi PPPK, dan mereka memilih membuka seleksi CPNS. Daerah bisa mengusulkan formasi cukup banyak karena terkait penggajian tidak harus melihat ketersediaan anggaran karena menyangkut penggajian.

BACA JUGA:Syarat, Jadwal, Cara Daftar, Alur dan Panduan Seleksi CPNS dan PPPK 2024

“Daerah pasti lebih memprioritaskan membuka seleksi CPNS. Ketika ada penegasan dari Kemenpan RB untuk lebih memprioritaskan tenaga Non ASN, daerah yang masih  banyak memiliki tenaga honorer ketika mengusulkan formasi CPNS juga kemungkia tidak disetujui. Maka dari itu kita putuskan belum buka seleksi CPNS. Karena tahun ini kabarnya bisa tiga kali perekrutan, bisa saja di perekrutan berikutnya baru kita buka seleksi CPNS,” ungkapnya lagi. 

Saat ini usulan formasi PPPK yang diusulkan mereka ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), semua diterima.

Artinya sudah final, formasi PPPK tahun 2024 tetap sesuai usulan yakni sebanyak 264 formasi. Dengan rincian tenaga guru 75 formasi, tenaga teknis 135 formasi dan tenaga kesehatan 54 formasi.Dari 135 formasi teknis, dengan rincian 14 formasi untuk operator SD, 14 formasi untuk pegawai Damkar, 15 formasi untuk pegawai Sat PolPP, 16 formasi untuk administrasi perkantoran di OPD dan sisanya 76 formasi untuk Tenaga Honorer K2 (THK2).

"Insya Allah formasi PPPK kita sama seperti yang kita usulkan. Hal ini kita ketahui, usai dipanggil mengikuti rapat di Kemenpan RB beberapa hari lalu. Alhamdulilah tak ada pengurangan. Semua usulan Insya Allah diterima," ungkap Adi, kemarin.