Terlambat Bayar THR, Pengusaha Kena Denda 5%

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 23 Mar 2024 - 21:24

THR-Foto: screenshoot-THR

terlambat bayar thr, pengusaha kena denda 5%                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - terlambat bayar tunjangan hari raya (thr), pengusaha kena denda. 
ya, mendekati hari raya idul fitri 1445 hijriyah atau bertepatan dengan 2024 masehi dinas tenaga kerja (disnaker) kota lubuklinggau akan membuka posko pengaduan thr keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. 
posko pengaduan dibuka di kantor disnaker kota lubuklinggau, kelurahan watervang.
tujuannya untuk monitoring, pengawasan pemberian thr keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. 
baca juga:kabar gembira thr pns 2024 mulai cair hari ini, segera cek rekening sekarang
direncanakan posko pengaduan thr keagamaan akan dibuka mulai senin 25 maret 2023. 
“kita akan membuka posko pengaduan direncanakan mulai senin 25 maret 2024,” kata kepala disnaker kota lubuklinggau, dr. h. tamri kepada koranlinggaupos.id, sabtu 23 maret 2024. 
ditambahkannya, pekerja/buruh yang ingin melaporkan terkait thr keagamaan silakan datang ke kantor disnaker kota lubuklinggau. 
menurutnya berdasarkan  peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang thr keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, bahwa thr keagamaan paling lambat dibayar pada h-7 sebelum hari raya keagamaan. 
baca juga:begini cara hitungnya thr-bonus yang kena pajak
untuk mengingatkan pengusaha terkait pemberian thr keagamaan disnaker kota lubuklinggau segera mengirimkan surat edaran ke seluruh perusahaan yang ada di kota lubuklinggau. 
“kita segera mengirim surat edaran ke perusahaan untuk mengingatkan pengusaha agar membayar thr keagamaan untuk karyawannya,” tambahnya. 
dijelaskannya berdasarkan permenaker nomor 6 tahun 2026 pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan pengusaha wajib memberikan thr keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. 
ayat (2) thr keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunya hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.  
baca juga:sri mulyani siapkan anggaran total keseluruhan thr pns 2024, ternyata segini totalnya
mengenai besaran dan tata cara pemberian thr keagamaan diatur pada bab ii pasal 3 ayat (1) besaran thr keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
huruf a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. 
huruf b. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara propersional sesuai masa kerja dengan perhitungan : masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12. 
ayat (2) upah 1 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdidari atas komponen upah : huruf a. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages): atau huruf b. upah pokok termasuk tunjangan tetap. 
baca juga: pemkab muratara berencana siapkan thr untuk honorer, begini penjelasan sekda
ayat (3) bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut : 
huruf a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
huruf b pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 
pasal 4 menyebutkan apabila penetapan besaran nilai thr keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai thr keagamaan sebegaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), thr keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan. 
baca juga:disnaker buka posko pengaduan, tak dapat thr lapor ke nomor ini
pasal 5 ayat (1) thr keagamaan sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan satu kali dalam satu tahun seusia dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh. 
ayat (2) dalam hal hari raya kegamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam satu tahun, thr keagmaan diberikan sesuai denmgan pelaksanaan hari raya keagamaan. 
pasal 7 ayat (1) mengenai pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, berhak atas thr keagamaan. 
ayat (2) thr keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. 
baca juga:gojek buka suara menanggapi soal thr driver ojek online (ojol) buat lebaran 2024
ayat (3) ketentuan sebagaimna dimaksuda pada ayat (1) tidak berlaku bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, yang berakhir sebelum hari raya keagamaan.
pengusaha yang terlambat bayar thr dikenakan sanksi. hal itu diatur pada ban iv pasal 10 ayat (1) pengushana terlambangt membayar thr keagamaan kepada pekerja/buruh sebegaimana dimajdu dalam pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% dari total thr keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. 
ayat (2) pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusha untuk tetap membayar thr keagamaan kepada pekerja/buruh. 
ayat (3) denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelolah dan dipergunakan untuk kesejahteraaan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama.     
baca juga:apakah pekerja ojol akan mendapatkan thr, berikut penjelasannya
pasal 11 ayat (1) pengusaha yang tidak membayar thr keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimna dimaksud dalam pasal 5 dikenai sanksi administratif. 
ayat (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 24 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan