PWI Sumsel Sentil Pemkab Muratara Cuek
PELANTIKAN - Suasana pelantikan kepengurusan PWI Kabupaten Muratara periode 2023-2026, Jumat (10/11/2023).-Foto : Sumeks.co-
MURATARA, LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumsel melantik kepengurusan PWI Kabupaten Muratara periode 2023-2026.
Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Provinsi Sumsel, Firdaus Komar sempat menyentil sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara yang mereka nilai cuek.
Ia menilian, minimnya perhatian Pemerintah Daerah, terhadap organisasi pers Nasional itu, menimbulkan kesan anti kebebasan pers yang di usung organisasi PWI.
Terbukti, dari puluhan undangan yang dilayangkan oleh PWI Kabupaten Muratara, ke seluruh OPD maupun Instansi Pemerintah Daerah di wilayah ini, hanya direspon satu pejabat, yakni asisten III Pemda Muratara, Duman Pasa.
BACA JUGA:Masjid Tanbihul Ghafilin Terinspirasi Masjid Jogokaryan
Dalam kesempatan itu juga ia menitipkan pesan ke seluruh anggota PWI harus melaksanakan tugas bangsa, sebagai kontrol sosial. Ia juga menjelaskan, pelantikan organisasi ini merupkan tahapan periodesasi PWI tinggkat kabupaten yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali.
“Organisasi PWI terjamin dalam konsitusi, mengakomodir dan mengumpulkan semua wartawan dan sudah ada sejak 1946. Meski PWI di Daerah kurang mendapat kepedulian dari pihak lain, kita akan sama sama koreksi,” jelasnya.
Pihaknya mengatakan, organisasi PWI merupakan organisasi yang penting, dan selalu bersinergi untuk menuntaskan masalah masalah kepentingan Nasional, maupun masalah ditingkat daerah.
“Wartawan yang melaksanakan tugas pers, mereka melaksanakan tugas bangsa. Kita harap ke depan PWI Muratara dan Pemda Muratara, selalu bersinergi. Karena fungsi pers ini sebagai kontrol dan jembatan sosial, menyampaikan suara rakyat dengan Pemerintah,” ungkapnya.
BACA JUGA:Lapas Empat Lawang Peringati Hari Pahlawan
PWI mengusung kebebasan demokrasi dan berpendapat, PWI juga bukan organisasi yang meminta minta. Tapi punya marwah dan tugas bangsa untuk menjalankan tugas bangsa.
“Kita bukan organisasi di bawah Dinasti Pemerintah, tapi cerminan kemerdekaan bangsa. Kalau ada Pemerintah kabupaten tidak bisa bersinergi dengan PWI. kita perlu koreksi dan perlu menempatkan diri,” tegasnya.
Firdaus menambahkan, meskipun kesadaran Pemerintah minim namun dia meminta rekan rekan pers khususnya di Muratara harus pintar membawa nama organisasi.
“Meningkatkan profesionallitas, jangan sampai ada laporan anggota PWI memeras, atau berkolusi hal dengan negatif.Tegakan fungsi pers, jangan segan segan lakukan kontrol sosial, kalau benar beritakan yang benar, harus objektif dan sesuai fakta,” tutupnya.