Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Pemeriksaan Saksi dari Kubu Anies-Muhaimin

Reporter: JASMADI |

Editor: JASMADI |

Senin , 01 Apr 2024 - 15:30

Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Pemeriksaan Saksi dari Kubu Anies-Muhaimin -tangkap layar-JASMADI

sidang sengketa pilpres 2024 di mk, pemeriksaan saksi dari kubu anies-muhaimin                             jakarta, koranlinggaupos.id - sidang sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan dilanjutkan pada senin (1/4/2024) hari ini, dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, anies baswedan-muhaimin iskandar (amin). 
dikutip dari laman kompas.com "hari senin tanggal 1 april 2024 giliran pemohon nomor 1 mengajukan saksi dan ahli tidak boleh lebih dari 19 orang," kata ketua mk suhartoyo dalam sidang pada kamis (28/3/2024). 
hingga kini, belum terungkap siapa saja saksi yang bakal dihadirkan oleh kubu anies-muhaimin ke hadapan sidang. 
namun, mereka mewacanakan untuk menghadirkan empat orang menteri sebagai saksi dalam perkara ini. 
baca juga:timnas amin yang hadir pada sidang pilpres 2024 di mk, berikut daftar saksi dan ahli
keempat menteri itu adalah menteri keuangan sri mulyani, menteri sosial tri rismaharini, menteri perdagangan zulkifli hasan, dan menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto. 
"kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim, untuk dapat membantu menghadirkan menteri keuangan ri, menteri sosial ri, menteri perdagangan ri, menteri koordinator perekonomian ri guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia," kata kuasa hukum anies-muhaimin, ari yusuf amir dalam ruang sidang mk. 
menurut mereka, kehadiran para menteri penting untuk membuka fakta tentang bagaimana pengerahan sumber daya negara untuk pemenangan pasangan prabowo subianto-gibran rakabuming raka. 
ari mencontohkan, kehadiran menteri keuangan (menkeu) sri mulyani bisa bersaksi soal penggunaan anggaran negara. 
baca juga:jalan sekitar mk ditutup jika terjadi demo, saat sidang sengketa pilpres 2024
"bagaimana, misal, menteri keuangan tentang penggunaan anggaran negara kita," ujarnya. 
sementara itu, alasan pemanggilan menteri sosial (mensos) tri rismaharini nantinya diharapkan bisa mengungkap seputar penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye pilpres 2024. 
"bagaimana menteri sosial, bagaimana penyaluran bansos-bansos kita. itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu kita betul-betul memahami secara utuh," kata ari. 
kubu ganjar pranowo-mahfud md yang dapat giliran membawa saksi pada selasa (2/4/2024) besok juga punya rencana untuk menghadirkan menteri. 
baca juga:9 tuntutan anies-muhaimin di mk, dalam sidang gugatan pilpres 2024 
bedanya, mereka hanya mengajukan nama sri mulyani dan risma untuk dihadirkan ke sidang. 
merespons permintaan tersebut, mk pun membuka peluang untuk menghadirkan sejumlah pembantu presiden tersebut ke hadapan sidang. 
namun, suhartoyo menegaskan bahwa dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon. 
oleh karenanya, jika dihadirkan maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan mahkamah. 
baca juga: gugatan sengketa pilpres 2024 di mk, ini tanggapan kpu dan tim prabowo 
"mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim," kata suhartoyo. 
"sehingga nanti kalau dihadirkan juga, mahkamah yang memerlukan. sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan," ujarnya lagi.
sementara itu, kubu prabowo-gibran selaku pihak terkait menyanggah permintaan kubu anies dan ganjar yang ingin menghadirkan menteri. 
melalui kuasa hukum mereka, otto hasibuan, kubu prabowo-gibran meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan lebih jauh permintaan tersebut. 
baca juga:masih berpeluang untuk membalikkan hasil pilpres 2024, gugatan sengketa anies dan ganjar ke mk
otto mengatakan, seharusnya dalam perkara sengketa seperti ini, beban pembuktian ada pada pemohon sebagai pihak yang mendalilkan terjadinya pengerahan sumber daya negara oleh istana. 
"mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. perlu juga dipertimbangkan relevansi kehadiran para menteri tersebut untuk perkara ini," kata otto.
terus simak koranlinggaupos.id yang akan menyajikan informasi-informasi bagi pembaca setia.
atau bisa ikuti melalui disaluran whatsapp klik link ini dan pesan siar whatapp di link ini.
baca juga:hasil rekapitulasi kpu rampung prabowo-gibran dinyatakan menang pilpres 2024
lalu bisa juga ikuti telegram di link ini
semoga apa yang telah disampaikan baik berita maupun artikel ini bisa bermanfaat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, JUMAT, 4 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan