BPSK Sebut ‘Pasar Gelap’ Picu Kelangkaan LPG di Lubuklinggau

Reporter: M YASIN |

Editor: SULIS |

Rabu , 03 Apr 2024 - 21:57

Ketua BPSK Kota Lubuklinggau, H Nurussulhi Nawawi -Foto : Dokumen -Linggau Pos

“Karena sampai detik ini distribusi tata niaga LPG 3 Kg secara fakta masih sepenuhnya (maaf) dimonopoli oleh Lembaga Penyalur Resmi. Dan atau belum ada kompetiter swasta lainnya yang berusaha secara legal pada bidang ini khsusunya di Kota Lubuklinggau,” jelasnya.

Menurut Nun, sistem yang salah ini sudah terpolarisasi masif dan sangat sulit dilakukan penertiban. Sebab, secara faktual memang kondisi ekonomi masyarakat secara umum sedang tidak baik-baik saja. Berikut terjadinya kondisi daya beli masyarakat memang menurun.

Sehingga pasar gelap LPG 3 Kg Bersubsidi yang sepatutnya hanya diterima oleh masyarakat terdata, dan atau konsumen akhir dari rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, IKM. Secara serta merta semua stakeholder perlindungan konsumen secara patut dan terukur menetapkan “Diskresi”, yakni dilanggarnya regulasi semata-mata demi kepentingan khalayak umum sebagi bagian integral dari komunal WNI yang berada pada kondisi kurang ideal, belum sepenuhnya seimbang dalam hal menata kelola pendapatan dengan pengeluaran sebagai kebutuhan riil kehidupan setiap bulannya.

“Jadi sangat jelas, bahwa Pasar Gelap LPG 3 Kg bersubsidi masih sangat terselenggara di segenap pri-kehidupan masyarakat, disebabkan oleh situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat tidak ideal,” paparnya.

Bahwa sesungguhnya pula, lanjut Nun, terdapat opsie solusi taktis dari pemangku kepentingan tata niaga LPG, untuk masyarakat umum yang lebih beruntung dan mampu secara ekonomi, untuk dapat pulih dari sadar-khilafnya dapat beralih sebagai Konsumen LPG non subsidi yang telah lama diselenggarakan dan penjualannya tersedia pada semua lembaga penyalur resmi, mulai dari agen, pangkalan, SPBU, Pertashop maupun retail-retail berizin sebagi penjual LPG.

Agar setidaknya kemudian dapat mengurangi beban pengalokasian kuota LPG 3 Kg Bersubsidi yang sangat diburu oleh khalayak umum akhir-akhir ini.

Begitu pun dengan danya teknologi kompor listrik yang mendayagunakan aliran listrik pada dapur moderen rumah konsumen.

Adalah pula opsie solusi alternatif lainnya agar terwujud pendayagunaan teknologi untuk membagi beban alokasi pemanfaatan LPG hanya dipergunakan oleh masyarakat yang terdata saja.

dengan sekilas edukasi/pencerahan ini, kata Nun, memang tidak dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. Namun setidaknya, penggiat perlindungan konsumen secara proporsional dan Insya Allah berkeadilan sudah memberikan paparan prihal issue langka dan mahalnya LPG 3 Kg bersubsidi.

Semoga dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang ini, khalayak umum sabagai konsumen cerdas dapat secara bijak, terukur dan berlaku adil pula dalam memberikan statemen berupa keluh kesah pada medsos, seyogyanya tidak serta merta mempermasalahkan suatu pihak saja.

“Berikut mohon lebih bijak bestari tidak menghukum dengan segala sumpah serapah, menjadikan tabung-tabung LPG 3 Kg bersubsidi sebagai ‘Kambing Hitam-Penyebab Masalah’, karena itu tidak sepatutnya berlaku pada suatu benda mati yang diciptakan Negara untuk membantu mengurangi nestapa beban ekonomi warga negaranya. Saya yakin dan senantiasa optimis, semua masalah klasik yang berlaku setiap tahun ini, pada masa sekarang telah dikaji secara seksama dan negara/pemerintah tengah mempersiapkan formulasi, regulasi yang lebih memberikan asas kemaslahatan bagi masyarakat umum. Sehingga kedepan, janji dalam konstitusi Negara untuk menyemaikan kesejahteraan dan citra rasa keadilan sosial bagi semua warga negara dapat terwujud dengan baik serta benar,” pungkasnya. (*)

bpsk sebut ‘pasar gelap’ picu kelangkaan lpg di lubuklinggau                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - kelangkaan lpg 3 kg di kota lubuklinggau beberapa pekan terakhir menjadi sorotan badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kota lubuklinggau. 
menurut ketua bpsk kota lubuklinggau, h nurussulhi nawawi selalu muncul masalah klasik yang berlaku setiap tahun, pada momen waktu krusial menyebar berbagai keluhan masyarakat umum bahwa lpg langkah sehingga harganya mahal.  
selama momen puasa ramadhan berikut jelang puncak hari lebaran idul fitri 1445 h, sangat familiar sekali kita membaca, mendengar pelabagai keluhan masyarakat umum di media sosial prihal langka dan mahalnya harga beli lpg 3 kg bersubsidi, khususnya di kota lubuklinggau dan sekitarnya.  
sebagai penggiat perlindungan konsumen, nun panggilan akrapnya merasa ada tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan, edukasi berbasis pada regulasi terkait tata niaga lpg 3 kg yang memperoleh perlindungan hukum sebagai barang bersubsidi dari negara yang diamanahkan untuk dilakukan tata kelola, baik dengan pemberlakuan batas kuota suatu daerah.  
 
“ketentuan harga eceran tertinggi (het), berikut masyarakat terdata sebagai penerima hak dan atau konsumen akhir dalam bait frasa hukum sebuah regulasi,” katanya kepada koranlinggaupos.id, rabu 3 april 2024.
secara regulasi, kata nun, kota lubuklinggau telah memiliki batas kuota lpg 3 kg bersubsidi dengan het rp 15.650. setiap tahun dapat kembali dievaluasi penambahan angka/tingkat kebutuhan sebenarnya masyarakat terdata sebagai konsumen akhir lpg 3 kg bersubsidi, yakni hanyalah rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, industri kecil menengah (ikm) di kota lubuklinggau tercinta ini.
bahwa terdapat pula lembaga resmi penyalur tata niaga lpg, mulai dari sppbe. agen sampai ke pangkalan. dimana di kota lubuklinggau terdapat 4 badan hukum usaha agen yakni  pt. cpa, pt. kj, pt. psm dan  pt. lpn yang berkewajiban memberikan suplai tetap perbulan lpg 3 kg bersubsidi pada semua pangkalan yang berafiliasi /bermitra usaha dengan semestinya hanya pada 1 jalur agen lpg saja. 
berikutnya terdapat masyarakat terdata penerima manfaat yakni rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, ikm yang telah ditetapkan berlaku sebagai konsumen akhir (berbasis data ktp dan kk setiap wilayah rt/kelurahan) adalah pemegang hak beli berdasarkan ketentuan het pemerintah ini.
 
sampai dititik ini jelas telah terdata dan tertata rapi pelaksanaan regulasi dan tata niaga lpg 3 kg bersubsidi pemerintah, adalah sudah benar diterima sebenar-benarnya oleh para pemegang hak kedaulatan lpg 3 kg bersubsidi pemerintah. 
kemudian apabila terdapat kewajiban penambahan-kenaikan data angka  baru rumah tangga miskin/pra sejahtera, maupun penambahan/perubahan pelaku usaha mikro, ikm. maka dengan  kerjasama kemitraan pemerintah daerah berikut organisasi hiswana migas, sangat terbuka mengusulkan kepada segenap stakeholders terkait, prihal penambahan kuota lpg 3 kg bersubsidi.
akan selalu muncul masalah klasik yg berlaku setiap tahun, pada momen waktu krusial menyebar pelbagai keluhan masyarakat umum, dengan diikuti oleh bias issue seakan-akan sudah terjadi kelangkaan dan mahalnya harga beli lpg 3 kg bersubsidi pemerintah yang (ternyata) diperjualbelikan pada dataran spekulan-retail, warung dan sebagainya. 
nun menyebut, para spekulan ini sebenarnya menikmati “jalur pasar gelap” dimana pemain gelapnya diduga kuat adalah (bisa saja) jalur oknum ke-agen-an, berikut oknum pangkalan. 
 
“karena sampai detik ini distribusi tata niaga lpg 3 kg secara fakta masih sepenuhnya (maaf) dimonopoli oleh lembaga penyalur resmi. dan atau belum ada kompetiter swasta lainnya yang berusaha secara legal pada bidang ini  khsusunya di kota lubuklinggau,” jelasnya. 
menurut nun, sistem yang salah ini sudah terpolarisasi masif dan sangat sulit dilakukan penertiban. sebab, secara faktual memang kondisi ekonomi masyarakat secara umum sedang tidak baik-baik saja. berikut terjadinya kondisi daya beli masyarakat memang menurun. 
sehingga pasar gelap lpg 3 kg bersubsidi yang sepatutnya hanya diterima oleh masyarakat terdata, dan atau konsumen akhir dari rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, ikm. secara serta merta semua stakeholder perlindungan konsumen secara patut dan terukur menetapkan “diskresi”, yakni dilanggarnya regulasi semata-mata demi kepentingan khalayak umum sebagi bagian integral dari komunal wni yang berada pada kondisi kurang ideal,  belum sepenuhnya seimbang dalam hal menata kelola pendapatan dengan pengeluaran sebagai kebutuhan riil kehidupan setiap bulannya. 
“jadi sangat jelas, bahwa pasar gelap lpg 3 kg bersubsidi masih sangat terselenggara di segenap pri-kehidupan masyarakat, disebabkan oleh situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat tidak ideal,” paparnya.
 
bahwa sesungguhnya pula, lanjut nun, terdapat opsie solusi taktis dari pemangku kepentingan tata niaga lpg, untuk masyarakat umum yang lebih beruntung dan  mampu secara ekonomi, untuk dapat pulih dari sadar-khilafnya dapat beralih sebagai konsumen lpg non subsidi yang telah lama diselenggarakan dan penjualannya tersedia pada semua lembaga penyalur resmi, mulai dari agen, pangkalan, spbu, pertashop maupun retail-retail berizin sebagi penjual lpg. 
agar setidaknya kemudian dapat mengurangi beban pengalokasian kuota lpg 3 kg bersubsidi yang sangat diburu oleh khalayak umum akhir-akhir ini. 
begitu pun dengan danya teknologi kompor listrik yang mendayagunakan aliran listrik pada dapur moderen rumah konsumen. 
adalah pula opsie solusi alternatif lainnya agar terwujud pendayagunaan teknologi untuk membagi beban alokasi pemanfaatan lpg hanya dipergunakan oleh masyarakat yang terdata saja.
 
dengan sekilas edukasi/pencerahan ini, kata nun, memang tidak dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. namun setidaknya, penggiat perlindungan konsumen secara proporsional dan insya allah berkeadilan sudah memberikan paparan prihal issue langka dan mahalnya lpg 3 kg bersubsidi. 
semoga dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang ini, khalayak umum sabagai konsumen cerdas dapat secara bijak, terukur dan berlaku adil pula dalam memberikan statemen berupa keluh kesah pada medsos, seyogyanya tidak serta merta mempermasalahkan suatu pihak saja.
“berikut mohon lebih bijak bestari tidak menghukum dengan segala sumpah serapah, menjadikan tabung-tabung  lpg 3 kg bersubsidi sebagai ‘kambing hitam-penyebab masalah’, karena itu tidak sepatutnya berlaku pada suatu benda mati yang diciptakan negara untuk membantu mengurangi nestapa beban ekonomi warga negaranya. saya yakin dan senantiasa optimis, semua masalah klasik yang berlaku setiap tahun ini, pada masa sekarang telah dikaji secara seksama dan negara/pemerintah tengah mempersiapkan formulasi, regulasi yang lebih memberikan asas kemaslahatan bagi masyarakat umum. sehingga kedepan, janji dalam konstitusi negara untuk menyemaikan kesejahteraan dan citra rasa keadilan sosial bagi semua warga negara dapat terwujud dengan baik serta benar,” pungkasnya. (*)