Pelantikan 186 Pejabat di Lingkungan Pemkab Musi Rawas, Jadi Debat Trouble Begini Tanggapan Pengamat

Reporter: M YASIN |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Jumat , 12 Apr 2024 - 14:16

Pelantikan pejabat di lingkungan pemkab musi rawas pada 22 Maret 2024--Tangkapanlayar

Solusinya, kembali pada Mendagri yang memiliki kewenangan apakah pergantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 dianggap melanggar atau tidak?

"Jika tidak, maka pergantian/mutasi tersebut di anggap SAH. Jika melanggar, maka apa sanksi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemkab Musi Rawas? Apakah menganulir SK pengangkatan sebagaimana Pemkab Muratara atau kebijakan lain," jelasnya.

Ketiga, bahwa SE No. 100.1.1.3/1575/SJ dalam kaitannya dengan pergantian pejabat di Musi Rawas tidak dapat di terapkan, karena SE ini baru keluar tertanggal 29 Maret 2024, sementara pelantikan tanggal 22 Maret 2024.

"Artinya, SE ini tidak bisa berlaku surut mengatur kebijakan sebelum keluarnya SE ini," ucapnya.

Termasuk di dalamnya terkait sanksi yang ada dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 hanya mengikat pada petahana yang sudah menjadi calon, yaitu dengan pembatalan sebagai calon kepala daerah.

Sementara dalam konteks Musi Rawas, belum sampai pada tahapan penetapan bakal calon.

Artinya, jika ini 'di anggap pelanggaran', maka sanksinya sesuai 'aturan yang berlaku' tidak d jelaskan aturan (UU, PP, Kepmendagri) yang mana?

Keempat, bahwa semangat Pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 dan SE Mendagri No. 100.1.1.3/1575/SJ adalah menjaga kondusivitas mutasi kepegawaian pada daerah yang melaksanakan pilkada dari kepentingan politik praktis oleh petahana, dan bukan kepentingan penyelenggaraan/pelayanan birokrasi secara umum.

Artinya, pengaturan ini memang melindungi mutasi pejabat struktural/fungsional untuk kepentingan politik petahana yang akan ikut kontestasi Pilkada.

'Dugaan atas gejala serupa' juga tercium dalam pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Musi Rawas pada 22 Maret 2024. Meski tentu harus dibuktikan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Kelima, bahwa jika menyerahkan tafsir terhadap dasar pergantian pejabat pada Bupati Musi Rawas, yaitu dengan menganulir/membatalkan SK pelantikan, akan menjadi bias.

Karena tentu saja sebagai bupati yang 'kemungkinan besar akan mencalonkan diri kembali pada periode ke-2', yang bersangkutan punya agenda politik yang subjektif untuk kepentingan kerja-kerja pemenangan pilkada.

pelantikan 186 pejabat di lingkungan pemkab musi rawas, jadi debat trouble begini tanggapan pengamat                            musi rawas, koranlinggaupos.id - kali ini menjadi perbincangan pelantikan di lingkungan pemkab musi rawas, pada jumat 22 maret 2024.
peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra mengatakan bahwa pelantikan 186 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemkab musi rawas pada jumat, 22 maret 2024 menimbulkan debat trouble di publik. 
"pasalnya pelantikan tersebut dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota," katanya kepada koranlinggaupos.id, jumat 12 april 2024.
ditambahkannya, karena kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum pelaksaan pilkada. 
baca juga:bupati muratara cabut sk pelantikan, berikut nama serta pangkat 114 pejabatnya
pada saat yang sama ada pengaturan dalam surat edaran menteri dalam negeri no. 100.1.1.3/1575/sj tertanggal 29 maret 2024 tentang wewenang kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
dan termasuk di dalamnya soal limitasi pergantian pejabat. 
menurut pria akrap disapa eka rahman ada beberapa hal yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :
pertama, bahwa secara jelas melewati batas 6 (enam) bulan/tanggal 22 maret 2024 pergantian pejabat struktural dan fungsional harus mendapatkan ijin tertulis dari mendagri. 
baca juga:heboh bupati muratara cabut sk pelantikan tanggal 22 maret 2024, begini penjelasannya
dengan diktum ini, maka pemkab musi rawas (bupati), mestinya dapat menunjukkan kepada publik tentang adanya ijin tertulis dari mendagri sebagai dasar pergantian pejabat tersebut.
kedua, terdapat dugaan bahwa momentum pergantian 186 pejabat struktural dan fungsional yang dilakukan pada saat yang bersamaan dengan batas akhir larangan pergantian pejabat pada tanggal 22 maret 2024 menimbukan perdebatan atas tafsir aturan. 
apakah larangan pergantian itu mengikat pada tanggal 22 maret 2024, atau baru mengikat pada tanggal 23 maret 2024 keesokannya? 
melihat kontruksi peristiwa pelantikan, sepertinya bupati/bkpsdm musi rawas memahami adanya larangan pasal 71 ayat (3) uu no. 10/2016 tersebut, namun menafsirkan bahwa larangan akan berlaku efektif dimulai tanggal 23 maret 2024.
baca juga:lebaran idul fitri, spklu pln sukses layani pemudik pakai kendaraan listrik
solusinya, kembali pada mendagri yang memiliki kewenangan apakah pergantian pejabat pada tanggal 22 maret 2024 dianggap melanggar atau tidak? 
"jika tidak, maka pergantian/mutasi tersebut di anggap sah. jika melanggar, maka apa sanksi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemkab musi rawas? apakah menganulir sk pengangkatan sebagaimana pemkab muratara atau kebijakan lain," jelasnya.
ketiga, bahwa se no. 100.1.1.3/1575/sj dalam kaitannya dengan pergantian pejabat di musi rawas tidak dapat di terapkan, karena se ini baru keluar tertanggal 29 maret 2024, sementara pelantikan tanggal 22 maret 2024.
"artinya, se ini tidak bisa berlaku surut mengatur kebijakan sebelum keluarnya se ini," ucapnya.
baca juga:8 rekomendasi hp terbaru 2024, punya inovasi terbaru dan teknologi yang canggih 
termasuk di dalamnya terkait sanksi yang ada dalam pasal 71 ayat (3) uu no. 10/2016 hanya mengikat pada petahana yang sudah menjadi calon, yaitu dengan pembatalan sebagai calon kepala daerah. 
sementara dalam konteks musi rawas, belum sampai pada tahapan penetapan bakal calon. 
artinya, jika ini 'di anggap pelanggaran', maka sanksinya sesuai 'aturan yang berlaku' tidak d jelaskan aturan (uu, pp, kepmendagri) yang mana?
keempat, bahwa semangat pasal 71 ayat (3) uu no. 10/2016 dan se mendagri no. 100.1.1.3/1575/sj adalah menjaga kondusivitas mutasi kepegawaian pada daerah yang melaksanakan pilkada dari kepentingan politik praktis oleh petahana, dan bukan kepentingan penyelenggaraan/pelayanan birokrasi secara umum. 
baca juga:pengendara wajib ketahui, 10 cara mudah merawat aki basah untuk umur panjang
artinya, pengaturan ini memang melindungi mutasi pejabat struktural/fungsional untuk kepentingan politik petahana yang akan ikut kontestasi pilkada. 
'dugaan atas gejala serupa' juga tercium dalam pergantian pejabat di lingkungan pemkab musi rawas pada 22 maret 2024. meski tentu harus dibuktikan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
kelima, bahwa jika menyerahkan tafsir terhadap dasar pergantian pejabat pada bupati musi rawas, yaitu dengan menganulir/membatalkan sk pelantikan, akan menjadi bias. 
karena tentu saja sebagai bupati yang 'kemungkinan besar akan mencalonkan diri kembali pada periode ke-2', yang bersangkutan punya agenda politik yang subjektif untuk kepentingan kerja-kerja pemenangan pilkada. 
baca juga:adik bupati muratara bokim ditangkap tim polda sumsel
bukan rahasia umum, bahwa sebagai petahana diuntungkan dengan kemampuan untuk 'mengakses secara laten' program/anggaran pemerintah daerah untuk kepentingan personal.
sebagaimana telah diuraikan diatas, kewenangan untuk menafsirkan pergantian pejabat di pemkab musi rawas pada tanggal 22 maret 2024, apakah dikategorikan pelanggaran atau bukan terhadap uu no. 10/2016 ada pada kementerian dalam negeri. 
maka kemendagri harus memberikan klarifikasi yang clear terhadap publik untuk menyudahi perdebatan. 
"jika dianggap melanggar, apa sanksi dan apa yang harus dilakukan? jika tidak dianggap melanggar, maka pergantian tersebut di kategorikan sah secara perundangan," paparnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 23 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan