Prihatin dengan Banjir Muratara, Warga Minta Pemerintah Tegas Melarang Tambang Ilegal

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID – Setelah Januari 2024, pertengahan April 2024 banjir kembali melanda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Bukan hanya kerugian materiil, korban jiwa pun berjatuhan, ditambah kecemasan terus menghantui masyarakat.

Banjir Muratara bersumber dari luapan air Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Akibatnya aktivitas rutin masyarakat terhenti, baik dari segi ekonomi bahkan pendidikan.

Rodi selaku warga Kecamatan Muara Rupit angkat bicara sebagai bentuk keprihatinannya akan musibah yang dua kali melanda Muratara yang ia cintai itu.

Rodi saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID, Jumat 19 April 2024 mengungkapkan, menurutnya banjir bandang yang melanda Muratara ini memang disebabkan intensitas hujan yang tinggi.

BACA JUGA:Ini yang Dilakukan Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti kepada Warga Binaan pada Semarak HBP ke-60

Selain itu, ungkap Rodi, ada penyebab kedua, yakni karena adanya kegiatan tambang emas ilegal di Kecamatan Ulu Rawas dan Karang Jaya.

“Sebab selama ini belum pernah terjadi banjir seperti ini, apalagi baru beberapa bulan sudah dua kali terjadi banjir, artinya ini semua ada yang salah, ditambah dengan penebangan hutan secara liar dibagian daerah ulu tanpa adanya penanaman ulang atau reboisasi,” tuturnya.

“Saya sebagai salah satu warga Muratara sangat berharap sekali kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi yang menjadi penyebab terjadinya banjir, seperti memberikan teguran keras terhadap masyarakat yang masih melakukan tambang emas ilegal dan menebang pohon sembarangan, kemudian melakukan perbaikan tanggul di wilayah Ulu Rawas yang jebol akibat banjir yang terjadi awal Januari kemarin,” harapnya.

Sementara Ripa selaku warga Kecamatan Karang Dapo mengungkapkan keluhannya akibat banjir yang terjadi sudah dua kali ini.

BACA JUGA:Salah Satu Cara Pencegahan Stunting, Desa Pedang Kabupaten Musi Rawas Rutin Gelar Posyandu

“Ya, akibat banjir sampai terjadi pemadaman listrik PLN yang membuat kami tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga yang ada di luar daerah untuk memberikan informasi bagaimana keadaan kami di sini, bahkan pemadaman PLN itu 5-7 hari lamanya, sehingga membuat keluarga semakin bertanya-tanya tentang kondisi keberadaan kami di sini, karena untuk akses keluar masuknya sendiri sangat susah ketika terjadi banjir di sini,” ungkap Ripa.

“Kemudian aktivitas warga juga banyak yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, kemudian kebutuhan pokok masyarakat ikut mahal seperti sayur-mayur, karena untuk mencarinya juga susah disini, toko sudah banyak yang pindah,” jelasnya.

“Harapan untuk pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara mohon masalah ini cepat dicari upaya penyelesaiannya, terutama yang masih membuang sampah sembarangan di sungai, mohon untuk diberikan peringatan keras, sebab ini adalah masalah yang sangat serius, karena banyak sekali masyarakat yang dirugikan akibat dampak banjir yang melanda kabupaten ini”, tambahnya.