Bawaslu Diminta Akurat Petakan Kerawanan Pilkada

KORANLINGGAUPOS.ID - JAJARAN Bawaslu diseluruh daerah diminta untuk akurat dalam memetakan kerawanan Pilkada setentak 2024.

Dikutip dari laman resmi Bawaslu RI Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota memetakan instrumen kerawanan Pemilihan 2024 secara akurat dan aktual.

Pasalnya, Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024 akan diluncurkan oleh masing-masing Bawaslu daerah.

"IKP untuk pemilu dan pemilihan sudah diluncurkan Desember 2022, konsekuensinya maka begitu memasuki Pemilihan 2024 Bawaslu RI tidak lagi mengeluarkan IKP, tetapi IKP ini bahan setengah jadi yang harus diturunkan ke provinsi, kabupaten/kota supaya menjadi bahan jadi," jelas Loly.

BACA JUGA:Segera Daftar Khitanan Massal 1000 Anak Bersama Yoppy Karim

Lolly menerangkan dalam IKP yang telah diluncurkan terdapat dimensi, sub-dimensi, dan indikator.

Menurut dia, bisa jadi akan mengalami perubahan karena kontektualisasinya akan berbeda. 

"Bisa jadi di Sulbar yang paling tinggi kerawanannya netralitas ASN, tetapi di Maluku bisa jadi berbeda, konteksnya akan berbeda. Karena konteksnya berbeda maka dimensinya bisa sama, sub-dimensinya bisa sama tetapi indikatornya bisa berkembang," tegasnya. 

Dia menegaskan Bawaslu daerah harus menentukan IKP secara baik berdasarkan peta kerawanan yang telah dibuat.

BACA JUGA:Surat Tugas dari DPP Partai Demokrat Jadi 'Tiket' untuk Dapat Rekomendasi

Selain itu, Bawaslu daerah juga harus mencermati dan memerhatikan nilai-nilai berbasis lokalitas yang ada di masing-masing wilayah supaya tidak bias serta sesuai dengan konteks.

"Peta itu berfungsi sebagai panduan, menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya kemana, karena itu peta harus akurat, data-datanya harus akurat. Pemetaan kerawanan ini juga harus aktual," papar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu itu.

Lolly mengungkapkan IKP yang dibuat Bawaslu ini ditunggu-tunggu oleh semua orang.

Maka dari itu, kata dia Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan aktor yang akan menentukan posisi di Pemilihan 2024.