Begini Rancangan Penyelesaian Tenaga Non ASN 2024, Ada PPPK Paruh Waktu

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Sabtu , 31 Aug 2024 - 20:48

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas -Foto : Dok. MENPAN-RB-

KORANLINGGAUPOS.ID - Penataan tenaga non-ASN diupayakan penyelesaiannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan berbagai transformasi strategis dalam penyelesaian tenaga non-ASN tersebut.

Transformasi strategis dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diformulasikan dan dikonsolidasikan dengan lintas sektor, ini upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di Indonesia.

Abdullah Azwar Anas menguraikan pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui tiga peraturan yang jelas.

Peraturan yang dimaksud antara lain :

1. Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun 2024

2. KepmenPANRB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan.

3. KepmenPANRB Nomor 348 Tahun2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah.

Saat paparan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat RPP Manajemen ASN bersama Komisi II DPR RI, Anas menjelaskan penyelesaian non ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai, sebab pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sebanyak 1.031.554 orang.

Anas menjelaskan, pada aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik nantinya.

begini rancangan penyelesaian tenaga non asn 2024, ada pppk paruh waktu                            koranlinggaupos.id - penataan tenaga non-asn diupayakan penyelesaiannya oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb).
menpan-rb abdullah azwar anas menyampaikan berbagai transformasi strategis dalam penyelesaian tenaga non-asn tersebut.
transformasi strategis dalam rancangan peraturan pemerintah (rpp) manajemen aparatur sipil negara (asn) telah diformulasikan dan dikonsolidasikan dengan lintas sektor, ini  upaya penyelesaian penataan tenaga non-asn di indonesia.
abdullah azwar anas menguraikan pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-asn melalui tiga peraturan yang jelas. 
baca juga:guru sekolah swasta peluang lolos seleksi pppk 2024, berikut ketentuan lengkapnya
baca juga:bkpsdm lubuk linggau ambil formasi dari kemenpan rb sinyal seleksi pppk segera dibuka
peraturan yang dimaksud antara lain :
1. keputusan menteri panrb nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pppk tahun 2024
2.  kepmenpanrb nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pppk untuk jabatan fungsional kesehatan.
3.  kepmenpanrb nomor  348 tahun2024 tentang mekanisme seleksi pppk untuk jf guru di instansi daerah.
saat paparan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat rpp manajemen asn bersama komisi ii dpr ri, anas menjelaskan penyelesaian non asn ini sebenarnya tidak harus menunggu rpp selesai,  sebab pengadaan pppk tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi pppk untuk pelamar tenaga non-asn sebanyak 1.031.554 orang.
baca juga:ini informasi terbaru seleksi pppk 2024
baca juga:wajib simak! ini peraturan baru menpan rb, tenaga honorer yang mau diangkat jadi pppk 
anas menjelaskan, pada aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan  yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi  kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik nantinya. 
kemudian pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan sebagai berikut:
urutan pertama, guru lulus tahun 2021 dan d-iv bidan pendidik tahun 2023, kedua eks thk-ii, ketiga non asn yang terdaftar di database non-asn bkn dan aktif mengajar di instansi pemerintah, keempat guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan tenaga non-asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan kelima guru lulus ppg atau pendidikan profesi guru.
anas menjelaskan, bagi pelamar yang terdata sebagai tenaga non-asn pada database bkn (sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan dpr ri) yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik diangkat menjadi pppk tahun 2024 ini. 
baca juga:wow ada kabar baik bagi honorer pada seleksi pppk 2024, buruan simak penjelasannya!
baca juga:wajib ketahui sebelum mendaftar! ini 5 perbedaan pns dan pppk
hanya saja, ia menjelaskan, pelamar yang belum mendapat peringkat terbaik dan belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi pppk paruh waktu 2024 ini.
untuk memudahkan asn, pada rpp manajemen asn diformulasikan transformasi penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian. 
mulanya terdapat 3 tahap dalam penetapan standar kompetensi jabatan, melalui rpp manajemen asn skj akan ditetapkan oleh masing-masing instansi saja.
bagaimana proses pengusulan pembentukan jabatan fungsional (jf) dahulu dibutuhkan 9 tahap, kini menjadi hanya 4 tahap seleksi.
baca juga:jangan salah! ini perbedaan gaji pns dan pppk 2024
baca juga:jadwal seleksi cpns sudah diumumkan, kapan jadwal seleksi pppk ?
sementara dalam penilaian kinerja asn, dahulu diperlukan 3 tahap, saat ini penetapan penilaian kinerja asn oleh atasan langsung/pejabat penilai kinerja, kata anas, kini layanan kepegawaian terintegrasi dalam suatu platform terpadu.
menurut anas, sejalan dengan penyederhanaan proses bisnis ini, kementerian panrb terus mematangkan digitalisasi manajemen asn dengan pengembangan portal administrasi pemerintahan di bidang layanan aparatur negara yang menjadi bagian dalam portal nasional yang dikelola oleh ina digital tersebut.
anas menerangkan, portal administrasi pemerintahan di bidang layanan aparatur negara menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan asn agar manajemen asn menjadi efisien dan lebih efektif, meliputi: 
1. perencanaan
2. pengadaan
3. budaya kinerja
4. pengawasan
5. kinerja
6. talenta
7. kompetensi
8. penghargaan 
9. pemberhentian asn 
baca juga:ada 2 golongan tenaga honorer paling beruntung dalam pengangkatan pppk 2024, apa saja yuk simak
sementara  ahmad doli kurnia tandjung selaku ketua komisi ii dpr ri menekankan pentingnya political will dan kolaborasi lintas sektor terkait penataan tenaga non-asn tahun ini.
ia memastikan penyelesaian permasalahan tenaga non-asn ini menjadi atensi khusus komisi ii dpr ri akan terus mengawal penyelesaian rpp manajemen asn sampai tuntas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 1 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan