Fokus Penanganan Stunting Hingga Kemiskinan Ekstrim

FKP - Suasana FKP penyusunan awal RPJPD tahun 2025-2045 di ruang rapat BPKAD Kota Lubuklinggau, Rabu (1/11/2023).-Foto : Diskominfotiksan Kota Lubuklinggau-

LUBUKLINGGAU, LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Lubuklinggau, H Surya Darma membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Lubuklinggau tahun 2025-2045.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat BPKAD Kota Lubuklinggau, Rabu (1/11/2023).

Surya Darma menjelaskan RPJPD akan dilaksanakan pada Juni 2024. Dalam penyusunan RPJPD tersebut tentu tidak lepas dari permasalahan seperti kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting.

Menurutnya, sejauh ini angka kemiskinan ekstrim masih menjadi perhatian, termasuk didalamnya masalah stunting. 

BACA JUGA:Ormas, LSM, OKP dan Lembaga Lainnya Terdaftar di Kesbangpol Kota Lubuklinggau Berikut Jumlahnya

BACA JUGA:Harga Cabai Melejit, Harga Beras Turun

“Kita tidak mau ada pejabat dilingkungan kecamatan yang gemuk tapi masyarakat disana mengalami stunting,” ungkapnya. 

Pada sisi positifnya, sambung dia, tingkat kesejahteraan juga semakin membaik. Namun jangan terlena, kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan secara terus menerus.

RPJPD Lubuklinggau telah dievaluasi oleh pihak Provinsi Sumsel serta mendapat nilai 91,28. Nilai ini cukup tinggi sehingga harus diimbangi dengan kinerja yang baik sesuai dengan apa yang dilakukan atau fakta. 

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kota Lubuklinggau, H Emra Endi Kesuma menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah menyusun rancangan awal RPJPD, mencari saran dan masukan baik dari masyarakat maupun dari perangkat daerah dilingkungan Pemkot Lubuklinggau. 

BACA JUGA:Segera Selesaikan Persoalan Aset dengan PT KAI

BACA JUGA:Semua OPD Harus Proaktif untuk Peningkatan PAD

“Pada 17 Oktober 2023 lalu, RPJPD sudah dibahas di DPRD Kota Lubuklinggau dan kami telah menyebar kuesioner untuk meminta pendapat responden. Dari 19 topik, yang paling banyak dibahas adalah masalah pemekaran Provinsi Sumsel Barat dan peningkatan kualitas SDM,” bebernya.

Topik pembahasan FKP adalah peningkatan investasi daerah untuk mewujudkan transformasi yang adektif serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kegiatan juga untuk membahas pembangunaan Kota Lubuklinggau 20 tahun kedepan.(rls/rfm)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan