KORANLINGGAUPOS.ID - SELAMA Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pelanggaran yang terbanyak masuk di Bawaslu yakni pelanggaran kode etik.
Untuk itu Bawaslu meminta jajarannya dan seluruh stakeholder dapat semakin mengeratkan kerja sama jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dikutip dari laman resmi Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan ada 1.953 laporan yang diterima Bawaslu selama Pemilu 2024.
Lalu ada 734 temuan dari beberapa jenis pelanggaran yang ada selama penyelenggaraan Pemilu lalu.
BACA JUGA:Bawaslu Diminta Akurat Petakan Kerawanan Pilkada
"Ini semua kita 'breakdown' jenis pelanggarannya ya. Ada 87 pelanggaran administrasi, 311 kode etik, serta 133 temuan pidana yang sudah inkrah dan 191 pelanggaran hukum lainnya 191," ungkap Puadi.
Dia menjelaskan pemilihan merupakan agenda elektoral yang paling besar, paling rumit, dan paling kompleks sepanjang sejarah pemilu dan pemilihan di Indonesia.
Kompleksitas pemilihan, kata dia, disebabkan karena penyelenggaraan pemilihan dilakukan di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu meskipun tanggal pemungutan suaranya berbeda.
"Dari sisi teknis, membutuhkan pengawas yang banyak untuk mengawasi setiap tahapan pemilihan. Lalu ada potensi persoalan yang akan dihadapi sama dengan pemilihan sebelumnya, sebab regulasi pemilihan tidak mengalami perubahan," kata Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu tersebut.
BACA JUGA:Segera Daftar Khitanan Massal 1000 Anak Bersama Yoppy Karim
Maka Puadi berharap agar seluruh stakeholder dapat semakin mengeratkan kerja sama jelang Pilkada 2024.
Bahkan dia pun mengajak mahasiswa dapat aktif menjaga demokrasi bangsa, dengan cara melakukan pengawasan pada lingkungan di sekitarnya misalnya kampus dan rumah.
"Bawaslu fokus dalam pencegahan, maka penting untuk seluruh aspek masyarakat dapat bekerja sama ikut mengawasi dari yang terdekat misal lingkungan masing-masing," jelasnya. (*)