Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Lubuklinggau, Kahlan Bahar memimpin rapat penguatan Kampung KB Kota Lubuklinggau, Rabu (29/11/2023).
LINGGAUPOS.BACAKORAN.CO - Rapat yang berlangsung di Op Room Dayang Torek, Perkantoran Pemkot Lubuklinggau Lubuklinggau ini membahas bagaimana mengoptimalkan Kampung KB yang sudah ada, agar lebih diberdayakan. Karena sampai saat ini dengan predikat strata mandiri berkelanjutan masih dibawah target atau kurang dari 60 persen.
Menurut Kahlan Bahar, Kampung KB merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga yang berkasih dan komprehensif dengan melakukan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat sehingga nantinya akan menghasilkan keluarga berkualitas.
“Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB di Kota Lubuklinggau berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas,” jelas Kahlan Bahar.
BACA JUGA:Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Nataru, Pemkot Lubuklinggau Gelar Operasi Pasar Murah
Adapun tujuan dan strategi dari Kampung KB adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
“Inilah yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana peran dari masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya nanti di Kampung KB,” jelasnya.
Indikator keberhasilan dari Kampung KB meliputi indikator input, peningkatan klasifikasi dan proses dengan outputnya bagaimana optimalisasi pencapaian dari indikator yang ada di kampung tersebut tetap mandiri dan berkelanjutan.
Target klasifikasi dari Kampung KB di Kota Lubuklinggau pada 2022 sebesar 30 persen, sedangkan 2023 50 persen dan 2024, diusahakan mengalami kenaikan menjadi 60 persen.
BACA JUGA:Puluhan Masjid di Lubuklinggau Dapat Dana Hibah Rp 1,5 Miliar
“Jadi dengan adanya pertemuan ini, perlu dibahas bagaimana caranya bisa mencapai angka 60 persen bahkan di atas 60 persen,” ungkapnya.
Adapun permasalahan Kampung KB di Kota Lubuklinggau adalah belum semua Kampung KB memiliki rumah dataku, pemanfaatan data di rumah data belum maksimal.
Kemudian terbatasnya anggaran untuk optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB, komitmen peran lintas sektoral dalam optimalisasi penilaian kelompok KB belum optimal, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta belum optimalnya komitmen lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Deasy Novia dalam kesempatan tersebut telah memberikan gambaran masing-masing tugas dan fungsi OPD dalam rangka membantu kegiatan tersebut.
BACA JUGA:Siap-siap, ASN Lubuklinggau Terbukti Tak Netral Bakal Kena Sanksi hingga Pemecatan