Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Sudah Sesuai Sop Baik Dari Tingkat TPS, Kecamatan Sampai Dengan Tingkat Kabupaten.
Kurangnya pelatihan untuk tenaga Linmas dalam Pengamanan Pelatihan untuk tenaga Linmas dalam Pengamanan Proses Tungsura di TPS.
Masih adanya alat peraga kampanye calon yang masi terpasang saat masa tenang. Indikasi keberpihakan penyelenggara terhadap paslon dan masih ada wilayah dalam kondisi Blank Spot.
Selanjutnya Henky juga menyampaikan peta permasalahan pada kegiatan SDM dan Parmas, serta terakhir peta permasalahanq pada kegiatan perencanaan data dan informasi.
Peserta Mitigasi Kerawanan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Musi Rawas -Foto : Rina Maris-Linggau Pos
Diskusi dilanjutkan dengan paparan dari Kapolres Musi Rawas AKBP Supriadi S.H S.I.K M.H tentang peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.
Menurutnya Rakor Mitigasi ini juga inisiasi dari mereka ke pihak KPU agar dilaksanakan.
"Saran kami ini tugas kita bersama agar Pilkada di Musi Rawas terlaksana. Karena untuk mendapat pemimpin sesuai yang diinginkan masyarakat maka semua pelaksanaan harus terlaksana sesuai dengan aturan. Kami tekankan semua ujung pangkalnya adalah gangguan Kamtibmas. Untuk memastikan semua terlaksana dengan jujur, taat sesuai aturan maka menurut kami harus kita kawal bersama juga," ungkapnya.
Ia berharap ke KPU kegiatan Rakor seperti ini jangan hanya satu kali ini dilaksanakan. Ia juga meminta yang hadir untuk bersama-sama mendukung KPU agar Pilkada terlaksana dengan aman dan sukses.
BACA JUGA:Sah, PKPU Pencalonan Sesuai Putusan MK
BACA JUGA:Pilkada Musi Rawas PDI-P Belum Tentukan Arah Dukungan Mau Kemana?
Lalu dilanjutkan mendengarkan saran dari peserta Rakor, mulai dari Camat, perwakilan OPD dan peserta Rakor lainnya.