Menurut Adi panggilan akrabnya, sekarang ini tidak ada lagi mengajukan melalui surat menyurat semua pakai aplikasi. Untuk perencanaan di sistem perencanaan milik BKN. "Setelah input selanjutnya dikoreksi oleh Kemenpan RB, formasi ini cocok atau tidak di OPD ini," ucapnya.
BACA JUGA:Memasuki Kemarau dan Antisipasi Karhutla, Kepala Damkar dan PB Lubuklinggau Himbau Ini Kepada Warga
BACA JUGA:Pusat Perbelanjaan Rentan Terjadi Kebakaran Damkar Edukasi Penggunaan APAR
Adi menyebut tenaga honorer Damkar yang datang ke kantor BKPSDM rata-rata S1 S.Pd, ada juga S1 pertanian, "Mungkin itu tidak bisa diakomodir oleh Kemenpan RB. Yang mereka pertanyakan apakah ada permainan di dalam. Itu tidak bisa saya jawab. Versi mereka apakah mereka tidak diajukan ke Menpan," tambahnya.
Namun yang jelas menurut Adi pihaknya sudah memberikan kebijakan kepada Kasubag Kepegawaian Damkar untuk mengajukan formasi PPPK sesuai kebutuhan. "Kami sudah berikan kebaikan kepada Kasubag Kepegawaian untuk mengajukan sesuai kebutuhan Damkar," paparnya.