KORANLINGGAUPOS.ID- Puluhan pegawai non ASN Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penanggulangan bencana (Damkar PB) Kota Lubuk Linggau mendatangi kantor Badan Kepegawaian Peningkatan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuk Linggau.
Mereka mempertanyakan ada kualifikasi pendidikan tenaga honorer Damkar yang tidak terakomodir pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Lubuk Linggau.
Salah seorang tenaga honorer Damkar, Dono Partondo mengatakan ada kualifikasi pendidikan tenaga honorer Damkar yang tidak terakomodir penerimaan PPPK. Menurutnya tenaga honor Damkar ada 30 orang sarjana dan diploma.
"Sedangkan yang dibuka hanya tiga kualifikasi pendidikan yakni sarjana ekonomi, sarjana manajemen dan sarjana ilmu pemerintahan. Sedangkan yang tidak bisa ikut sarjana komputer, sarjana pendidikan, sarjana psikologi, ahli madya dan diploma," katanya kepada wartawan setelah bertemu dengan Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi M Adi Dwi Cahyo di kantor BPKSDM Kota Lubuk Linggau, Senin 7 Oktober 2024.
BACA JUGA:Sat PolPP dan Damkar Mura Terima Kunjungan Edukasi dari Anak Didik RA Azhariyah Desa Suro
BACA JUGA:Sigap Atasi Kebakaran di Sungai Lilin dan Sekayu, Damkar Diapresiasi Pj Bupati Muba
Tujuan mereka datang ke kantor BKPSDM Kota Lubuk Linggau menurut Dono untuk mengetahui dari mana usulan formasi PPPK Damkar. "Kami ke sini (Kantor BKPSDM) untuk mengetahui formasi itu usulan dari mana, ternyata usulan dari Damkar sendiri. Kasubag Umum Damkar yang mengusulkan tidak mengakomodir kami yang lain jadi cuma jurusan tertentu. Jadi itu yang kita pertanyakan," jelasnya.
Dengan tidak adanya kualifikasi pendidikan yang dimiliki petugas Damkar maka terpaksa harus ikut seleksi PPPK lulusan SMA.
"Kita yang selama ini kuliah berapa tahun harus ikut tes dari lulusan SMA. Sebenarnya kami menuntut hak pendidikan kami yang dizalimi. Harapan kami Damkar harus lebih terbuka. KAsubag Umum harus mengakomodir seluruh honorer yang ada di Damkar baik yang lulusan SMA, diploma S1 untuk bersama-sama bersatu bersaing secara sehat," ucapnya.
Plt Kepala BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Febrian Syaputra melalui Kabid Pengangkatan, Pemberhentian dan Informasi M Adi Dwi Cahyo menerangkan bahwa seluruh formasi diajukan oleh Kasubag Kepegawaian sesuai Anjab ABK (analisis jabatan dan analisis beban kerja) masing-masing OPD.
BACA JUGA:Sudah 15 Kejadian di Lubuk Linggau, Damkar Bagikan Tips Mencegah Kebakaran Rumah
BACA JUGA:Sat Pol PP dan Damkar Musi Rawas Latihan Penggunaan APAR di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti
"Anjab ABK itu disusun bersama-sama bagian organisasi. Kemudian kami usulkan semua dari OPD. Namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Lubuk Linggau," jelasnya.
Dijelaskannya, sesuai dengan kemampuan keuangan Kota Lubuk Linggau hanya dapat 264 formasi dan Damkar PB dapat diakomodir 15 formasi yang terdiri 11 SMA dan 4 S1.
"Itu usulannya sesuai dengan Anjab ABK mereka mengajukan apa saja S1 yang bisa untuk di Damkar maka diusulkan ke sistem Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)," jelasnya.