Kemudian, perubahan pemberian subsidi tepat sasaran, akan tidak berbentuk barang, tapi langsung ke orang ini juga di perkirakan bakal berdampak.
Contoh BBM Pertalite, harga perekonomian berkisar Rp 15-16 ribu sedangkan subsidi langsung Rp10 ribuan.
”Kalau selama ini pengguna bercampur antara penerima dan non penerima, maka ketika skema pemberian berubah Ini harus diantisipasi,” jelasnya.
Dari komponen volatile food ini masih menjadi sumber inflasi.
BACA JUGA:Pjs Bupati Musi Rawas Lepas Kontingen PORSADIN, Targetkan Prestasi Terbaik
BACA JUGA:Pjs Bupati Musi Rawas Harapkan Pelaksanaan Debat Kandidat Sukses
”Beras, dari holtikultura barang masih sama tomat, bawang merah, dan cabe. Kemudian ada juga daging ayam, gula pasir, kopi bubuk
atau katakan Sembako harus di antisipasi ketersediaan,” jelas Elen yang dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari SUMATERAEKSPRES.ID.
Beberapa catatan yang penting dari data BPS terkait perkembangan inflasi, yaitu tingkat inflasi di beberapa daerah yang tinggi, seperti OKI 1,44 persen (yoy), Muara Enim 1,13 persen (yoy), Palembang 1,01 persen (yoy), dan Lubuklinggau 0,89 persen (yoy).
”Palembang inflasi nya secara yoy bisa diangka satu persen, Palembang itu proposisinya hampir 20% dari penduduk total penduduk Sumsel 8,8 juta. jadi kalau kita bisa mengendalikan Palembang, dan Lubuklinggau Saya yakin pengendalian di Sumsel bisa dilakukan dengan baik,” jelasnya.
BACA JUGA:Pjs Bupati Musi Rawas Hadiri Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Periode 2024-2029
BACA JUGA:Pjs Bupati Musi Rawas Deva Oktavianus Coriza Hadiri Upacara HUT TNI ke-79 Tahun 2024
Melihat komoditas penyumbang inflasi deflasi hampir sama. Palembang, emas perhiasan, daging ayam ras, tomat, jeruk bawang merah, dan Lubuklinggau juga daging ayam, bawang merah, tomat, emas perhiasan, dan kopi bubuk.
”Jadi relatif sama, seperti tomat, daging ayam ras, dan bawang merah ini kita bisa sediakan dan kita bisa lakukan antisipasi.
Kecurangan emas ini di luar kendali kita,” Katanya.
Mengenai langkah antisipasi yang akan dilakukan pemprov bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menjaga rantai distribusi pasok, ketersediaan stok, dan lainnya.